Makan Gratis di Jakarta Tak Bisa Andalkan Anggaran Gubernur

Program makan bergizi gratis (MBG) harus dianggarkan dalam APBD DKI Jakarta 2025.

Hal itu dikatakan Anggota DPRD DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina usai mengikuti uji coba program MBG di SDN 01 Manggarai dan SMPN 3 Jakarta Selatan pada Senin (9/9).

"Kami akan mendorong alokasi anggaran pada APBD 2025, mengawasi pelaksanaan program, dan memastikan keterlibatan lebih banyak UMKM dalam penyediaan makanan," kata Elva.

Elva juga mengapresiasi langkah Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang mau mengeluarkan duit operasional kepala daerah untuk program tersebut.

Bahkan perseroan daerah DKI Jakarta juga turun tangan mengucurkan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) untuk program ini.

"Harus dianggarkan di APBD agar program ini bisa terus berlanjut tanpa hanya mengandalkan dana operasional gubernur atau CSR," kata Ketua DPW PSI DKI Jakarta ini.

Menurut Elva, sajian dalam program ini mencakup menu bergizi yang telah disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi anak-anak. Dia mengevaluasi, ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan, seperti variasi menu agar lebih menarik bagi anak-anak.

"Uji coba ini perlu evaluasi pada kualitas menu, logistik distribusi, dan keterlibatan pihak terkait, termasuk UMKM. Tujuannya agar program berjalan lancar dan tepat sasaran," kata Elva seperti dikutip dari rmol

Dana BOS akan Digunakan untuk Makan Siang Gratis, P2G: Guru Saja Belum Sejahtera

 Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri menolak kebijakan makan siang gratis menggunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Alasannya, dana BOS diperuntukan untuk membayar gaji guru dan tenaga pendidik honorer.

"Sama saja memberi makan gratis siswa dengan cara mengambil jatah makan para gurunya. Sebab ada guru honorer yang hanya mengandalkan dana BOS,” kata Imam dalam keterangan resmi, Sabtu, 2 Maret 2024.

Menurut Imam, skema pembiayaan makan siang gratis harusnya tidak diambil dari anggaran pendidikan termasuk BOS dari APBN. Sebab, anggaran APBN sekarang saja, belum mampu menyejahterakan guru.

"Anggaran juga belum memperbaiki fasilitas sekolah dan memajukan kualitas pendidikan kita," kata Iman.

Untuk sekolah jenjang SD, data BPS menunjukkan 60,60 persen ruang kelas dalam kondisi rusak pada tahun ajaran 2021/2022. Ini yang semestinya menjadi fokus perhatian pemerintah.

"Apalagi kalau harus menanggung beban makan siang gratis. Kita perlu mendiskusikan ini secara serius ketika presiden terpilih nanti sudah ditetapkan KPU,” kata Iman.

Belum lagi, jumlah dana BOS dari pemerintah pusat tiap tahun tidak mengalami kenaikan. Dana BOS justru menurun. 

“Misal, dari 2022 ke 2023, dana BOS berkurang hingga 539 Miliar. Jadi kalau menggunakan dana BOS, dikhawatirkan akan mengorbankan pembiayaan sektor lain yang lebih esensial dalam belanja sekolah, seperti upah guru honorer," kata guru swasta tersebut.

Iman menyatakan bahwa banyak Sekolah Dasar (SD) yang mengeluhkan dana BOS untuk siswa itu sendiri kurang. Untuk SD, dari dana BOS setiap anak mendapat Rp 900 ribu setahun. Jika dihitung, dalam satu hari negara menganggarkan Rp 2.830 persiswa. Sebenarnya sejak awal pembiayaan anak SD sudah tidak manusiawi di bawah harga satu piring nasi versi makan siang gratis Rp 15 ribu.

Menurut Iman, dengan tren dana BOS yang selalu menurun, maka usulan agar makan siang gratis dari dana BOS malah menambah persoalan. Masalahnya dana BOS selalu turun setiap tahun, alih-alih makan siang gratis, sekolah malah tidak bisa membiayai apapun.

 "Artinya untuk sepiring nasi anak sekolah seharga 15 ribu saja pemerintah belum bisa memenuhinya. Jadi, tidak bisa diambil dari anggaran BOS yang jelas-jelas kurang," kata Iman.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya mengusulkan pembiayaan program makan siang gratis yang diusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu didanai dengan skema BOS. Hal ini ia sampaikan sebelum melakukan simulasi makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang.

"Kami mengusulkan pola pendanaannya melalui Bantuan Operasional Sekolah spesifik atau BOS Spesifik atau BOS Afirmasi untuk khusus menyediakan makan siang untuk siswa," ujar Airlangga sebelum simulasi di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang pada Kamis, 29 Februari 2024.***