Mahfud Tanggapi Jokowi Sebut IKN Proyek Rakyat: Nasibnya Juga Bisa Ditentukan Rakyat!

 Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) yang juga Guru Besar Hukum Tata Negara Mahfud Md menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan proyek presiden tapi keputusan yang sudah disetujui seluruh rakyat melalui DPR.

Mahfud mengakui memang betul kehendak rakyat karena keinginan Jokowi soal proyek IKN itu ditawarkan kepada rakyat dan rakyat setuju, lalu dijadikan undang-undang melalui DPR. “Jadi betul secara resmi kehendak rakyat," ujar Mahfud di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Kamis (26/9/2024).

Namun, lanjut Mahfud menegaskan, jika IKN itu disebut kehendak rakyat oleh Jokowi maka rakyat juga yang bisa memutuskan nasibnya, yaitu apakah akan dilanjutkan atau tidak. "Oleh sebab itu, nasibnya IKN juga bisa ditentukan oleh rakyat karena kan disebut kehendak rakyat," tutur Mahfud.

Sebelumnya, Jokowi mengklaim IKN bukan proyek presiden tapi keputusan seluruh rakyat. Pernyataan Jokowi itu disampaikan dalam sambutan di Rakornas Baznas tahun 2024, Istana Negara IKN, Rabu (25/9/2024), dikutip dari video Sekretariat Presiden.

Klaim IKN Keputusan Rakyat, PKS Minta Jokowi Jangan Mengada-ada

“Jadi ini bukan keputusan presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di Jakarta. Supaya jangan ada sebuah kekeliruan persepsi bahwa ini adalah proyeknya Presiden Jokowi, bukan,” ujar Jokowi.

Sementara itu pada Kamis (26/9/2024), Jokowi meminta daerah di sekitar IKN, Kalimantan Timur mempersiapkan diri untuk menyokong proyek IKN, termasuk masalah kebutuhan pangan.

"Semuanya disiapkan. IKN-nya sendiri kan belum selesai, mungkin masih 10 tahun atau 15 tahun yang akan datang. Artinya, provinsi di sekitar IKN, kabupaten/kota di sekitar IKN harus mempersiapkan diri," kata Jokowi memberikan keterangan pers seusai meninjau persediaan beras di Kompleks Pergudangan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Kamis, sebagaimana rekaman suara yang diterima di Jakarta.

Jokowi mencontohkan kebutuhan sayuran, buah hingga beras bisa disuplai dari daerah sekitar IKN. "Misalnya, urusan suplai untuk sayurnya dari mana, suplai ayamnya dari mana, suplai berasnya dari mana," ujar Jokowi.

Jika kebutuhan tidak mencukupi dari Provinsi Kaltim, Jokowi mengatakan kebutuhan pangan untuk IKN juga bisa disuplai dari provinsi-provinsi lainnya.

Namun, Jokowi menyebut seharusnya Provinsi Kaltim bisa mendukung kebutuhan pangan untuk IKN tanpa harus suplai dari provinsi lain.

"Kalau tidak cukup berarti harus ambil dari provinsi lain, tetapi kalau bisa mestinya disiapkan dari Provinsi Kalimantan Timur sendiri, didukung oleh kabupaten di sekitar Ibu Kota Nusantara, baik buah, baik sayur, baik beras, dan bahan-bahan pokok lainnya sehingga betul-betul memberikan manfaat ekonomi pada masyarakat," beber Jokowi seperti dikutip dari inilah

Netizen Ngamuk Jokowi Sebut IKN Bukan Proyek Presiden, Melainkan Keputusan Rakyat

Netizen kembali soroti peryataan Jokowi terkait IKN dalam acara Rakornas Baznas 2024 di Istana Negara IKN, Rabu (25/9).

Dalam sambutannya, Presiden yang akan segera berakhir masa jabatannya tersebut enggan jika IKN disebut sebagai proyek presiden.

Menurutnya, pembangunan IKN bukan hanya keputusan presiden, melainkan merupakan keputusan rakyat Indonesia.

“ini bukan keputusan presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia" ungkap Jokowi dikutip dari video Sekretariat Presiden.

Jokowi juga secara gamlang menolak jika ada persepsi yang menyebutkan IKN sebagai proyek presiden.

"Jangan ada sebuah kekeliruan persepsi bahwa ini adalah proyeknya Presiden Jokowi, bukan,” tegasnya lagi.

Pernyataan tersebut sontak jadi sorotan warga media sosial X.

Salah satu postingan yang mendapatkan banyak atensi mempertanyakan apakah rakyat Indonesia merasa terwakilkan dengan DPR.

"IKN bukan keputusan presiden tapi keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR. Apa rakyat Indonesia merasa terwakilkan oleh DPR???" tulis akun X @Mdy_Asmara1701, (25/9).

Unggahan tersebut sontar jadi perhatian pengguna Twitter, banyak netizen yang kontra terhadap pernyataan Jokowi.

"@DPR mewakili oligarky dan penguasa BUKAN mewaklii RAKYAT kcli rakyat tlol pendukung penguasa" tulis akun @A1ki4_ku5_21.

"Rakyat indonesia yg dinaksud itu mungkin yg kelas atas, kelas menengah ke bawah bukan rakyat Indonesia, tapi babu pajak" sebut akun @hadilocoboy.

"Padahal jelas2 pembentukan UU IKN justru tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Mulyono bilang begitu supaya kalau kelak IKN mangkrak, yang salah masyarakat. Bukan dia!," tambah akun @danielht2009 yang menautkan berita terkait adanya gugatan terhadap UU IKN karena pembentukannya dianggap tidak libatkan artisipasi masyarakat.

"Setelah bau-bau kegagalan mulai tercium, sekarang kau bawa-bawa rakyat!!" tulis akun @Khun_greenman.***