Lempar Tanggungjawab, Jokowi Sudah Merasa Takut Persoalan IKN Jelang Lengser

 

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah merasa takut akan persoalan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang memang tidak seperti yang diharapkan oleh pemerintah di awal perencanaan.

Hal tersebut disampaikan Nailul menyoroti klaim Jokowi soal IKN bukan proyek presiden tapi keputusan seluruh rakyat. Pernyataan Jokowi itu disampaikan dalam sambutan di Rakornas Baznas tahun 2024, Istana Negara IKN, Rabu (25/9/2024), dikutip dari video Sekretariat Presiden.

“Jokowi menyebut proyek IKN merupakan proyek masyarakat walaupun sebetulnya banyak juga penolakan proyek IKN yang berasal dari lapisan masyarakat,” tutur Nailul kepada Inilah.com di Jakarta, Kamis (26/9/2024)

Meskipun, sambung Nailul, memang secara tata negara, ada andil perwakilan pemerintah yang menyetujui perpindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

“Tapi dengan Jokowi melempar tanggung jawab pembangunan IKN ini, maka publik bisa melihat bagaimana IKN ini dikerjakan dengan sembarangan,” lanjut Nailul, menekankan.

Lebih jauh dia menyebutkan, masih menyisakan masalah yang cukup pelik untuk diselesaikan dalam kurun waktu satu bulan menjelang Jokowi lengser. “Bahkan saya bisa bilang potensi untuk mangkrak dan hanya menjadi kota administrasi sangat besar,” tambah Nailul.

Sebelumnya, Jokowi menyatakan keputusan untuk memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Nusantara sudah sesuai ketentuan. Ia mengklaim proyek IKN di Kaltim sudah disetujui semua rakyat.

“Jadi ini bukan keputusan presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di Jakarta. Supaya jangan ada sebuah kekeliruan persepsi bahwa ini adalah proyeknya Presiden Jokowi, bukan,” ujar Jokowi.

Jokowi Minta Pindah Ibu Kota ke Kalimantan

Jauh sebelum Jokowi menyatakan IKN bukan proyek presiden tapi merupakan keputusan seluruh rakyat, Jokowi menyampaikan rencana pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan dalam Pidato Kenegaraan saat Sidang Bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

"Pada kesempatan yang bersejarah ini, dengan memohon rida Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari bapak ibu anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," kata Jokowi dalam Pidato Kenegaraan lima tahun lalu itu.

Jokowi menyatakan, ibu kota yang bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa.

"Ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi. Ini demi visi Indonesia Maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya," ujar Jokowi.

Ketika itu, pemerintah telah menyiapkan sejumlah hal agar pemindahan ibu kota tersebut dapat berjalan lancar, di antaranya soal penyediaan anggaran. "Untuk pemindahan dan pembangunan ibu kota baru itu dana yang dibutuhkan mencapai Rp 466 triliun," ujar Jokowi dalam pertemuan dengan pemimpin media massa di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (14/8/2019) seperti dikutip dari inilah

Netizen Ngamuk Jokowi Sebut IKN Bukan Proyek Presiden, Melainkan Keputusan Rakyat

Netizen kembali soroti peryataan Jokowi terkait IKN dalam acara Rakornas Baznas 2024 di Istana Negara IKN, Rabu (25/9).

Dalam sambutannya, Presiden yang akan segera berakhir masa jabatannya tersebut enggan jika IKN disebut sebagai proyek presiden.

Menurutnya, pembangunan IKN bukan hanya keputusan presiden, melainkan merupakan keputusan rakyat Indonesia.

“ini bukan keputusan presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia" ungkap Jokowi dikutip dari video Sekretariat Presiden.

Jokowi juga secara gamlang menolak jika ada persepsi yang menyebutkan IKN sebagai proyek presiden.

"Jangan ada sebuah kekeliruan persepsi bahwa ini adalah proyeknya Presiden Jokowi, bukan,” tegasnya lagi.

Pernyataan tersebut sontak jadi sorotan warga media sosial X.

Salah satu postingan yang mendapatkan banyak atensi mempertanyakan apakah rakyat Indonesia merasa terwakilkan dengan DPR.

"IKN bukan keputusan presiden tapi keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR. Apa rakyat Indonesia merasa terwakilkan oleh DPR???" tulis akun X @Mdy_Asmara1701, (25/9).

Unggahan tersebut sontar jadi perhatian pengguna Twitter, banyak netizen yang kontra terhadap pernyataan Jokowi.

"@DPR mewakili oligarky dan penguasa BUKAN mewaklii RAKYAT kcli rakyat tlol pendukung penguasa" tulis akun @A1ki4_ku5_21.

"Rakyat indonesia yg dinaksud itu mungkin yg kelas atas, kelas menengah ke bawah bukan rakyat Indonesia, tapi babu pajak" sebut akun @hadilocoboy.

"Padahal jelas2 pembentukan UU IKN justru tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Mulyono bilang begitu supaya kalau kelak IKN mangkrak, yang salah masyarakat. Bukan dia!," tambah akun @danielht2009 yang menautkan berita terkait adanya gugatan terhadap UU IKN karena pembentukannya dianggap tidak libatkan artisipasi masyarakat.

"Setelah bau-bau kegagalan mulai tercium, sekarang kau bawa-bawa rakyat!!" tulis akun @Khun_greenman.***