KPK di Persimpangan: Berani Tindak Kaesang dan Bobby atau Pilih Aman?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadi sorotan publik setelah kasus dugaan keterlibatan Kaesang Pangarep dan Bobby Nasution, putra dan menantu Presiden Joko Widodo, dalam sejumlah proyek pemerintah mencuat ke permukaan. Judul sebuah media, “KPK Persilahkan Bobby dan Kaesang Klarifikasi Mandiri,” yang diangkat dalam cuitan Goenawan Muhammad, menggambarkan sikap lembaga antikorupsi ini yang terkesan pasif dan cenderung membiarkan pihak terlapor untuk mengklarifikasi sendiri. Sikap ini menimbulkan pertanyaan besar: di manakah independensi dan integritas KPK?

KPK dan Tantangan Integritas

KPK didirikan dengan misi yang sangat jelas: memberantas korupsi secara tegas dan tanpa pandang bulu. Namun, pernyataan KPK yang mempersilakan Bobby dan Kaesang untuk memberikan klarifikasi mandiri seolah-olah mengisyaratkan bahwa lembaga ini enggan bertindak tegas terhadap kasus yang menyangkut anggota keluarga presiden. Sikap ini memperkuat kekhawatiran publik akan adanya intervensi politik dalam penanganan kasus korupsi.

Sebagai lembaga yang diharapkan menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi, KPK seharusnya menunjukkan ketegasan dalam menangani setiap kasus, termasuk yang melibatkan keluarga pejabat tinggi. Klarifikasi mandiri yang diminta KPK bukanlah langkah konkret yang mencerminkan upaya serius dalam mengungkap kebenaran dan memberikan keadilan. Sebaliknya, ini justru memberikan kesan bahwa KPK mencoba menghindari konfrontasi langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan kekuasaan.

Persepsi Publik dan Kepercayaan pada KPK

Sikap KPK ini juga berisiko meruntuhkan kepercayaan publik terhadap lembaga antikorupsi ini. Di mata masyarakat, KPK seharusnya bersikap proaktif dalam menindaklanjuti setiap laporan atau dugaan korupsi. Klarifikasi mandiri dapat diartikan sebagai bentuk kelonggaran yang tidak sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi yang selama ini digaungkan. Hal ini menambah kekhawatiran publik bahwa KPK tidak lagi independen dan kuat dalam menghadapi tekanan politik, terutama dalam kasus yang melibatkan keluarga presiden.

Kepercayaan publik adalah modal penting bagi KPK. Jika lembaga ini terkesan enggan atau ragu-ragu dalam menangani kasus yang melibatkan kekuasaan, maka hal itu akan menggerus legitimasi dan kredibilitasnya. Banyak pihak berharap bahwa KPK tetap pada komitmennya untuk memberantas korupsi, bukan malah memperkuat persepsi adanya standar ganda dalam penegakan hukum.

Jalan Keluar: Transparansi dan Ketegasan

Dalam menghadapi kasus ini, KPK perlu menunjukkan ketegasan dan independensi yang sebenarnya. Lembaga ini harus membuka penyelidikan yang jelas dan transparan terkait dugaan keterlibatan Kaesang dan Bobby, sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Klarifikasi mandiri yang diminta seharusnya menjadi bagian dari proses penyelidikan yang lebih besar dan menyeluruh, bukan justru menjadi akhir dari penyelidikan.

Selain itu, KPK perlu memperjelas posisinya kepada publik bahwa lembaga ini tidak berada di bawah tekanan politik dari pihak mana pun. Hanya dengan cara ini, KPK dapat mempertahankan kepercayaan publik dan menunjukkan bahwa mereka tetap berkomitmen dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga antikorupsi.

Menanti Sikap KPK

Ke depan, sikap KPK dalam menangani kasus ini akan menjadi ujian penting bagi independensi dan integritas lembaga ini. Publik berharap agar KPK tidak hanya berdiri teguh dalam prinsip-prinsip pemberantasan korupsi, tetapi juga menunjukkan bahwa mereka berani menghadapi siapa pun, tanpa pandang bulu. Klarifikasi mandiri tidak boleh menjadi celah bagi pihak-pihak tertentu untuk lolos dari proses hukum yang seharusnya berjalan sesuai dengan aturan.

Pada akhirnya, rakyat menunggu langkah konkret dari KPK. Apakah lembaga ini akan menunjukkan keberanian dalam menegakkan hukum secara adil, atau malah semakin larut dalam bayang-bayang kekuasaan? Jawaban dari pertanyaan ini akan menentukan nasib dan masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia seperti dikutip dari fusilatnews

Poin-Poin Pernyataan Ketua KPK ihwal Dugaan 'Gratifikasi' Jet Pribadi Kaesang dan Bobby

 Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sementara Nawawi Pomolango angkat bicara ihwal dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi oleh Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Berikut poin-poin penting pernyataan Nawawi:

Tak beri perlakuan khusus

Nawawi menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberi perlakuan khusus kepada Kaesang.

"Tidak ada. Semua orang di hadapan KPK sama," kata Nawawi usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi Hukum DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 3 September 2024, dikutip dari Tempo.

Tetap bisa diusut

Nawawi mengatakan, meski bukan Aparatur Sipil Negara (ASN) ataupun penyelenggara negara, Kaesang tetap bisa diusut soal dugaan gratifikasi jet pribadi.

Menurut Nawawi, Kaesang harus dilihat posisi dia sebagai anak dari Presiden Jokowi dan juga saudara dari Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang juga mantan Wali Kota Solo.

"Kita harus melihat Kaesang kaitannya dengan penyelenggaraan negara, gitu. Ada keluarganya," katanya.

Dia menegaskan bahwa sosok Kaesang tidak bisa dilihat individu secara personal belaka.

"Semua publik mengetahui bahwa Kaesang adalah (jeda diam), apa? Bisa dilanjutin gitu, kan? Sudah dipahami. Jadi kaitannya ke situ gitu. KPK punya kewenangan untuk menguruskan hal-hal yang seperti itu," ujarnya.

Layak dimintai klarifikasi

Dia pun menepis anggapan yang menyebut bahwa Kaesang bukan pejabat publik sehingga tak layak dimintai klarifikasi soal dugaan gratifikasi.

"Tidak seperti itu, kita mengenal ada instrumen-instrumen hukum, seperti trading influence, perdagangan pengaruh, apakah memang kemudahan-kemudahan yang diperoleh oleh yang bersangkutan itu tidak terkait dengan jabatan yang barangkali disandang oleh sanak kerabatnya," tuturnya.

Belum tahu keberadaan Kaesang

Meski begitu, Nawawi juga menyebut bahwa pihaknya sejauh ini masih belum mengetahui keberadaan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu.

 "Kami enggak tahu di mana, belum terinfo," ucapnya.

Dia menepis tudingan bahwa pihaknya lambat dalam menangani laporan soal dugaan gratifikasi oleh Kaesang.

"Kami punya protap (prosedur tetap) dalam kaitannya dengan penanganan yang seperti itu, dan sejauh ini saya pikir jalan sebagaimana biasanya," ucapnya.

Terkait Bobby Nasution

Nawawi menegaskan tak adanya perlakuan khusus itu juga berlaku terhadap subjek lainnya, termasuk terhadap menantu Presiden Jokowi yang juga Wali Kota Medan, Bobby Nasution, Adapun Bobby tengah disoroti pula soal penggunaan jet pribadi.

"Siapapun, kami tidak menyebut siapa, yang penting bahwa itu menjadi lingkup tugas daripada Komisi Pemberantasan Korupsi. Segala isu mengenai korupsi itu adalah bagian tusi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi," katanya.

Terkait penggunaan jet pribadi oleh menantu Presiden Jokowi itu, dia menyebut pihaknya telah meminta Direktorat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK untuk mengklarifikasinya.

"Saya baru meminta Direktur LHKPN untuk mengklarifikasi apa yang berlangsung," kata dia.

Selain itu, kata dia, Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan (PP) Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) juga telah rapat untuk menyusun daftar pihak mana saja yang akan dimintai klarifikasi terkait dugaan gratifikasi tersebut.

Sebelumnya, Jumat pekan lalu, KPK sedang menyiapkan surat undangan klarifikasi kepada Kaesang untuk mengklarifikasi dugaan gratifikasi yang ramai diperbincangkan di media sosial.

"Suratnya sedang dikonsep, surat undangan," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Adapun Kaesang bersama istrinya, Erina Gudono, mendapat banyak sorotan warganet di media sosial belakangan ini. 

Salah satunya mengenai dugaan keduanya menggunakan jet pribadi ketika melakukan perjalanan ke Amerika Serikat.

Jet pribadi ini diduga milik SEA Limited, perusahaan asal Singapura yang menaungi raksasa e-commerce Shopee serta Garena, unit bisnis yang memproduksi game populer Free Fire.

Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman lantas mengadukan Kaesang ke KPK pada Rabu, 28 Agustus 2024.

Dalam aduannya, Boyamin melampirkan surat perjanjian kerjasama atau MoU antara Pemerintah Kota Solo dengan PT Shopee Internasional Indonesia yang ditandatangani oleh Gibran Rakabuming Raka sebagai Wali Kota Solo kala itu. Gibran juga merupakan kakak kandung Kaesang.

Adapun Bobby telah merespons soal jet pribadi yang ditumpanginya. 

"Semua kami pernah naik pesawat. Coba lihat tanggalnya berapa? Punya siapa pesawatnya,” kata Bobby usai rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa, 3 September 2024.

Bobby juga mempersilakan untuk mengecek dana yang ia pakai saat menaiki jet pribadi. “Pakai dana siapa? Kalaupun itu kamu punya sendiri, walaupun itu sewa, uang dari mana? Silakan dicek," kata dia.

Ia mengatakan, walaupun pernah naik jet pribadi yang pernah terlihat di Solo pada 11 Desember 2022, tidak pernah menggunakan anggaran negara ataupun korupsi.

"Silakan dicek, diperiksa, apakah pakai uang dari APBD, apakah ada uang korupsi. Saya bisa pastikan, saya bisa declare bukan dari situ," katanya lagi.

Sementara politikus PSI Grace Natalie irit bicara mengenai jet pribadi Kaesang yang menjadi sorotan publik.

“Mendingan tanya beliaunya langsung. Kan aku udah nggak di struktur,” kata Grace di kompleks Istana Jakarta, Selasa, 3 September 2024.***