Klaim Bangun IKN Keputusan Rakyat, PKS Minta Jokowi Jangan Mengada-ada: 57% Tidak Setuju

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menilai tidak tepat jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim pemindahan ibu kota negara adalah keputusan seluruh rakyat, karena pernyataan itu tak sejalan dengan fakta di lapangan.

“Yang dinyatakan Pak Jokowi berbeda dengan fakta yang ada di lapangan. Karena kalau beliau mengatakan bahwa itu keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh Anggota DPR. Yang ternyata mayoritasnya dari dua survei itu, lebih dari 57 persen warga Indonesia ternyata tidak setuju pindah ke IKN,” ujar dia di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (27/9/2024).

Wakil Ketua MPR ini menyatakan, sejak awal dibentuknya UU mengenai IKN, fraksinya telah melakukan penolakan. Ia meminta Presiden Jokowi menyampaikan apa adanya saja kehadapan publik, terkait IKN.

"Jadi apa yang disampaikan pak Jokowi tidak sesuai dengan yang ada di lapangan, dan ya sebaiknya memang beliau menyampaikan apa adanya saja gitu ya," kata pria yang juga akrab disapa HNW.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa keputusan politik untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara bukan keputusan dirinya saja.

Hal itu ia ungkapkan dalam sambutannya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Badan Amil Zakat Nasional, Rabu (24/9/2024), sembari mengilas balik gagasan pemindahan ibu kota hingga pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Sebuah keputusan yang tidak mudah, tetapi itu lah yang sudah kita putuskan, kita juga izin kepada DPR," kata Jokowi dalam acara yang dihelat di Istana Negara, IKN, itu.

"Saya menyampaikan lisan di dalam Rapat Paripurna tanggal 16 Agustus (2019), kemudian diikuti dengan pengajuan undang-undang mengenai Ibu Kota Nusantara, dan itu disetujui 93 persen dari fraksi yang ada di DPR," kata dia menambahkan.

Ketika RUU IKN dibawa ke DPR, mayoritas fraksi yang ada di Senayan memang secara kilat. Untuk urusan sekrusial ini, DPR hanya perlu waktu 43 hari buat membahasnya.

Tercatat, hanya fraksi PKS--kala itu masih oposisi pemerintah--yang menolak. Partai Demokrat, ketika itu juga mengaku sebagai oposisi pemerintahan Jokowi, menyetujui dengan catatan seperti dikutip dari inilah

Netizen Ngamuk Jokowi Sebut IKN Bukan Proyek Presiden, Melainkan Keputusan Rakyat

Netizen kembali soroti peryataan Jokowi terkait IKN dalam acara Rakornas Baznas 2024 di Istana Negara IKN, Rabu (25/9).

Dalam sambutannya, Presiden yang akan segera berakhir masa jabatannya tersebut enggan jika IKN disebut sebagai proyek presiden.

Menurutnya, pembangunan IKN bukan hanya keputusan presiden, melainkan merupakan keputusan rakyat Indonesia.

“ini bukan keputusan presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia" ungkap Jokowi dikutip dari video Sekretariat Presiden.

Jokowi juga secara gamlang menolak jika ada persepsi yang menyebutkan IKN sebagai proyek presiden.

"Jangan ada sebuah kekeliruan persepsi bahwa ini adalah proyeknya Presiden Jokowi, bukan,” tegasnya lagi.

Pernyataan tersebut sontak jadi sorotan warga media sosial X.

Salah satu postingan yang mendapatkan banyak atensi mempertanyakan apakah rakyat Indonesia merasa terwakilkan dengan DPR.

"IKN bukan keputusan presiden tapi keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR. Apa rakyat Indonesia merasa terwakilkan oleh DPR???" tulis akun X @Mdy_Asmara1701, (25/9).

Unggahan tersebut sontar jadi perhatian pengguna Twitter, banyak netizen yang kontra terhadap pernyataan Jokowi.

"@DPR mewakili oligarky dan penguasa BUKAN mewaklii RAKYAT kcli rakyat tlol pendukung penguasa" tulis akun @A1ki4_ku5_21.

"Rakyat indonesia yg dinaksud itu mungkin yg kelas atas, kelas menengah ke bawah bukan rakyat Indonesia, tapi babu pajak" sebut akun @hadilocoboy.

"Padahal jelas2 pembentukan UU IKN justru tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Mulyono bilang begitu supaya kalau kelak IKN mangkrak, yang salah masyarakat. Bukan dia!," tambah akun @danielht2009 yang menautkan berita terkait adanya gugatan terhadap UU IKN karena pembentukannya dianggap tidak libatkan artisipasi masyarakat.

"Setelah bau-bau kegagalan mulai tercium, sekarang kau bawa-bawa rakyat!!" tulis akun @Khun_greenman.***