Jokowi: Pindah ke IKN Dilakukan Saat Semua Fasilitas Sudah Siap

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan proses perpindahan dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim), harus dilakukan ketika betul-betul sudah siap semua. Jika memang belum siap, ia meinta semuanya tak dipaksakan.

"Semua harus dilihat, semua fasilitas sudah siap. Memang sebagian siap, sebagian belum. Kita pindah kalau betul-betul siap. Kami akan terus menuju ke sana tiga sampai empat hari hari untuk konsolidasi Kepala Otoritas IKN, karena pindah IKN pekerjaan besar tidak segampang dibayangkan," kata Jokowi usai meresmikan flyover Djuanda di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (6/9/2024).

Jokowi menyebut, untuk pindah ke IKN itu haru memastikan rumah, apartemen, aliran air dan listrik tersedia semuanya. "Karena semuanya membangun ekosistem dan diharapkan untuk interaksi masyarakat di antara warga tinggal di IKN. Semua komunitas hidup, termasuk ekonomi, sosial, budaya," kata Jokowi.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, kepindahan aparatur sipil negara (ASN) ke IKN menunggu pembangunan infrastruktur digital selesai. Azwar mengatakan, Presiden Jokowi tidak ingin terburu-buru untuk memutuskan ASN pindah ke IKN.

Menurut dia, RI 1 masih menunggu penyempurnaan infrastruktur digital. "Karena kalau ASN ke IKN bukan hanya soal pindah kantor, tapi berubah budaya digital, jadi infrastruktur digital selesai dan lain-lain," kata Azwar Anas saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2024).

Azwar menjelaskan, rumah susun untuk ASN sebenarnya telah siap untuk dihuni. Karena itu, ASN akan dipindah ke IKN secara bertahap. Namun, kata Azwar, Jokowi memberikan arahan bahwa kepindahan ASN berkantor menunggu kesiapan perkantoran dan infrastruktur digital sudah siap semuanya seperti dikutip dari republika

Agenda Pemindahan ASN ke IKN Molor Terus

Dia belum berani menyebut kapan perpindahan ASN ke IKN.

”Semula September. Lalu, terakhir arahan presiden jangan terburu-buru kalau ekosistemnya belum siap. Jadi kita tunggu nanti,” kata Anas.

Tentu saja yang dimaksud ekosistem itu, menyangkut sarana dan prasarana ASN di IKN, belum lengkap. Ya, ASN dan keluarganya kan manusia juga.

Dia butuh air bersih, pasar, tempat wisata, sekolahan, sarana beribadah dan lain-lain. Pokoknya keperluan ASN dari ujung rambut hingga kaki harus terpenuhi.

Pengamat Kebijakan Publik, Achmad Nur Hidayat (ANH) menduga, rencana pemindahan ASN ke IKN yang molor terus, kemungkinan batal dalam waktu dekat.

Karena itu tadi, ekosistem untuk perpindahan ASN, belum rampung terbangun. Ingat, ASN tidak hanya butuh hunian saja.

Penundaan ini, menurut ANH, mengindikasikan adanya masalah besar dalam pembangunan megaproyek IKN yang nilai investasinya mencapai Rp466 triliun.

Menurut catatan ANH, pemerintah pernah merencanakan perpindahan ASN ke IKN pada Juli 2024, kemudian molor ke Agustus 2024, kembali ditunda menjadi Oktober 2024. Bisa jadi akan molor lagi.

"Penundaan ini menunjukkan adanya kelemahan dalam perencanaan, koordinasi, serta pengelolaan proyek IKN secara keseluruhan," ujar ANH, Jakarta, Jumat (30/8/2024).

Dia bilang, memindahkan ASN tidaklah seperti memindah barang. Selesai dipindah urusan selesai.

Apalagi pindahnya ke IKN yang belum ada apa-apa di sana. Binatang langka saja kabur karena terganggu proses pembangunan di sana.

"Tanpa adanya jaminan yang jelas dari pemerintah mengenai kondisi di IKN, resistensi ini kemungkinan akan terus meningkat dan semakin memperlambat proses pemindahan," kata dia.

Terlepas dari persoalan-persoalan tersebut, Achmad berpendapat bahwa pemindahan ASN ke IKN bukan hal mendesak yang harus dieksekusi tahun ini.

"ASN seharusnya bekerja dekat dengan rakyat, bukan di menara gading, agar mereka dapat memahami dan merespons secara riil persoalan teknis dan birokratis yang dihadapi dalam pelaksanaan program pemerintah," kata dia.

Atau berharap ASN mau tinggal tenda gara-gara pembangunan hunian belum rampung, atau proyeknya malah macet.

Karena BUMN yang ditunjuk untuk membangunnya ditimpa kesulitan keuangan. Itu baru soal hunian, belum yang lain-lain.

"Masalah transportasi, pemindahan barang, serta penyiapan fasilitas dasar di tempat tujuan membutuhkan koordinasi yang sangat baik, yang sayangnya masih berproses sampai saat ini,"***