Jokowi Minta TNI-Polri Ikut Kawal Transisi Pemerintahan Prabowo: Jangan Ada Riak-riak

 

Presiden Joko Widodo meminta TNI dan Polri ikut mengawal proses transisi pemerintahan. Jokowi menginginkan peralihan kuasa kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto berlangsung mulus.

Kepala negara menyampaikan ini saat memberi pengarahan kepada pejabat TNI-Polri di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur pada Kamis, 12 September 2024. Jokowi mengatakan bahwa Indonesia berada dalam fase penting pada akhir tahun ini, dengan pelantikan presiden baru dan pemilihan kepala daerah.

Jokowi mengatakan TNI dan Polri harus betul-betul menjaga stabilitas. Eks Gubernur Jakarta meminta transisi pemerintahan kepada Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024 dapat berjalan dengan lancar.

“Jangan ada riak riak yang berpotensi mengganggu,” kata Jokowi melalui siaran langsung Sekretariat Presiden. “Hal kecil segera diselesaikan jangan sampai membesar. Segera, secepatnya.”

Dalam keterangan yang sama, Presiden Jokowi mengatakan bahwa selama ini TNI dan Polri sudah mampu menjaga stabilitas dengan baik. Oleh karena itu, dia juga percaya dua institusi ini bisa menjaga keamanan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak pada 27 November 2024. “Jaga netralitas. Jaga situasi agar tetap kondusif,” katanya.

Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tidak membentuk secara khusus tim transisi dalam proses pergantian pemerintahan. Berbeda ketika transisi pemerintahan dari Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi pada 2014 lalu. Setelah memenangkan pemilihan presiden 2014, Jokowi yang berpasangan Jusuf Kalla membentuk tim transisi.

Namun Jokowi mengakomodasi banyak kepentingan Prabowo dalam proses transisi pemerintahan kali ini. Misalnya Jokowi menunjuk sejumlah loyalis Prabowo seperti Thomas Djiwandono, Supratman Andi Agtas, dan Sudaryono untuk terlebih dahulu “magang” di kabinet pemerintah saat ini. Prabowo dan Gibran, putra Jokowi, juga sebenarnya mengusung tema keberlanjutan pemerintah.

Jokowi ke Nusantara pada hari ini dan beberapa hari ke depan. Kepala negara akan menggelar Sidang Kabinet di Istana IKN besok. Semua menteri dipastikan akan menghadiri rapat paripurna di Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 seperti dikutip dari tempo

Pengamat: Jokowi Panik Jelang Lengser Sampai Harus Kumpulkan Kapolda hingga Kapolres

Menjelang lengser pada pada 20 Oktober 2024, Presiden Joko Widodo dinilai semakin panik.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, merespon rencana Presiden Jokowi mengumpulkan Kapolda hingga Kapolres di IKN pada hari ini, Kamis (12/9).

"Karena kepanikannya, Jokowi membutuhkan update situasi kekinian terkait keamanan dirinya dan keluarga," kata Hari kepada RMOL, Kamis (12/9).

Menurut Hari, kondisi Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja membuat Jokowi sudah tidak lagi memiliki kepercayaan diri, sehingga harus mengasingkan diri meskipun dengan seribu alasan dengan dibalut IKN.

"Raja Jawa sedang berperang dengan dirinya sendiri. Karena perbuatan dan tindakannya tidak sesuai dengan kenyataan," tutur Hari.

Hari menilai, Jokowi harus menanggung semua sebab akibat di akhir pemerintahannya. Bahwa, tidak ada kawan abadi, yang ada hanya kepentingan abadi.

"Dan itulah cermin Jokowi hanya mengutamakan kepentingan dengan segala tipu muslihatnya, dan rakyat yang menjadi korban atas nama kesederhanaan," pungkas Hari.***