Jokowi Maksa ASN dan Menteri Pindah ke IKN, Pengamat: Yang Pas itu Gibran, Karena Identik Dengan Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebentar lagi pensiun, namun ada rasa risau.

Jokowi sepertinya tak rela pensiun cepat, karena masih ada proyek besarnya, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, yang belum beres.

Janji Presiden terpilih Prabowo Subianto bahwa akan melanjutkan, tentu tak bisa dipercaya sepenuhnya.

Jokowi pun sudah meminta para ASN dan sebagian menterinya untuk segera pindah dan berkantor di IKN.

Apakah semudah itu memindahkan ASN dan menteri, meski fasilitas tempat tinggal sudah disediakan?

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai, Gibran Rakabuming Raka lebih cocok tinggal dan berkantor di IKN, ketimbang Prabowo

Sebab, Gibran memang identik dengan Presiden Jokowi yang sangat menginginkan pembangunan IKN.

Gibran bisa berbagi peran dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk tetap mengawasi pembangunan IKN. Prabowo berada di Jakarta, Gibran tinggal di IKN.

"Ya, bisa bagi peran, mungkin Wapres (Gibran) yang disitu karena apapun, Wapres ini kan sangat identik dengan Pak Jokowi lah, apapun judulnya," ujar Adi dalam obrolan Newsroom, Kompas.com, Jumat (13/9/2024).

Adi mengatakan, Gibran adalah wakil presiden yang nantinya menjadi pelopor IKN tetap dilanjutkan dan menjadi prioritas.

Dia juga bisa diberikan tanggung jawab untuk mencari para investor pembangunan IKN.

Berlatar belakang sebagai Wali Kota Solo, Gibran juga perlu mengemban tanggung jawab menciptakan ekosistem kehidupan sosial dan ekonomi di IKN.

"Saya kira mas Gibran bisa itu melakukan itu, tahu pengalaman politiknya juga bagus jadi Wali Kota di Solo, bahkan menurut para pendukungnya dulu yang dibilang cukup, ternyata suhu," ucap Adi.

"Kayaknya boleh juga itu, kalau kemudian dikasih tanggung jawab untuk membuat IKN ini jadi Ibu Kota Negara yang baru, sehingga sekali lagi kita punya kebanggaan Ibu Kota baru, terlepas dari bau-bau kolonial," katanya lagi.

Sedangkan untuk Prabowo, Adi menilai sulit meminta calon orang nomor satu di Indonesia ini tinggal di kota yang belum matang, baik secara infrastruktur maupun kehidupan sosial ekonomi.

Prabowo juga dinilai punya agenda politik sendiri yakni makan siang gratis, sehingga pembangunan IKN tak akan jadi prioritasnya di masa depan.

"Kalau proyek-proyek prioritas dari Prabowo yang lain juga membutuhkan anggaran yang banyak, di tengah anggaran yang tidak terlampau memadai, saya agak ragu IKN itu akan jadi prioritas," kata Adi.

Adi mengatakan, memang benar saat ini Prabowo menyatakan siap melanjutkan proyek mercusuar milik Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Namun, Prabowo dinilai sebagai seorang sosok yang mengerti posisinya saat ini sebagai Menteri Pertahanan yang merupakan pembantu Jokowi.

"Ya kalau melihat statement komentar Prabowo dan pendukungnya mereka akan melanjutkan IKN," katanya.

Akan tetapi, ketika tongkat kepemimpinan negeri ini resmi dialihkan, Prabowo dinilai akan memiliki agenda politiknya sendiri.

Prabowo sebagai presiden, kata Adi, tidak akan mau hanya disebut sebagai presiden yang cuma melanjutkan apa yang dilakukan oleh Jokowi.

"Pastinya Prabowo itu ingin punya diferensiasi politik, punya pembeda dari presiden-presiden sebelumnya," ujarnya.

Baca Juga

"Kalau jujur sebenarnya, ide dan originalitas gagasan dari Prabowo di Pilpres 2024 ini adalah makan siang gratis itu," imbuh Adi.

Lebih lanjut, Adi bahkan memprediksi IKN yang saat ini masih banyak kekurangan tak akan digunakan secara rutin oleh Prabowo.

IKN, kata dia, kemungkinan hanya akan digunakan untuk acara simbolis saja, seperti upacara 17 Agustus atau acara rapat tertentu saja.

"Kalaupun tak mau pakai IKN paling sekali-kali, hanya sebatas acara-acara simbolik seperti Agustusan, mungkin rapat kabinet sekali-kali," ucapnya.

"Tapi kalau semua fasilitasnya masih belum terpenuhi, seperti Agustusan kemarin, saya juga agak sulit untuk membayangkan," tandasnya.

Sebagai informasi, Presiden Jokowi kembali berkantor di IKN, Kalimantan Timur (Kaltim).

Menurut rencana, Jokowi bakal berkantor dari 12 September hingga 19 Oktober 2024 atau tepat sehari sebelum pelantikan presiden terpilih dan wakil presiden terpilih.

Di sana Jokowi tinggal bersama sang istri Iriana, menghabiskan sisa kejayaannya seperti dikutip dari tribunnews

Jokowi soal Penundaan ASN ke IKN: Pindah Tak Semudah yang Dibayangkan

Presiden Joko Widodo angkat bicara terkait penundaan kepindahan ASN ke calon ibu kota negara Indonesia, di IKN. Ia menjelaskan, para ASN itu akan pindah jika semua infrastruktur dan fasilitasnya sudah siap.

“Semuanya kan dilihat dari fasilitas-fasilitas yang ada, sudah siap belum? Memang sebagian sudah siap, tetapi sebagian juga belum. Saya kira kita juga kalau pindah itu kalau sudah betul-betul siap, termasuk saya juga sama, sudah harus siap betul,” ungkap Jokowi, yang ditemui usai peresmian Fly Over Djuanda, di Sidoarjo, Jumat (6/9).

Maka dari itu, kata Jokowi, pemerintah selalu berkoordinasi agar semua persiapan dapat dipercepat sehingga target dapat tercapai. Lebih jauh Jokowi mengakui bahwa membangun sebuah kota baru, terlebih kota pemerintahan, bukanlah hal yang mudah, begitupun halnya dengan memindahkan ASN.

“Ini pekerjaan besar, IKN itu pekerjaan yang sangat besar sekali. Jadi tidak segampang yang kita bayangkan pindah, karena menyangkut pindah itu kan, apakah rumah siap? Apakah apartemennya siap? Kalau apartemennya siap, apakah airnya siap, listriknya juga siap?” jelasnya.

Ketika ditanyakan kepastian ASN kapan akan pindah, Jokowi tidak menjawabnya dengan gamblang. Menurutnya hal teknis seperti itu lebih baik ditanyakan kepada Plt Kepala Otorita IKN sekaligus Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono.

Sementara itu, pengamat infrastruktur dan tata kota dari Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna, mengungkapkan penundaan kepindahan ASN ke IKN disebabkan karena ketergesaan pemerintah, apalagi mengingat Presiden Jokowi akan segera lengser.

Padahal sejatinya, kata Yayat, pembangunan sebuah kota itu harus berjalan secara alami dan juga membutuhkan waktu yang tidak sedikit.

“Sebetulnya kalau dia sudah punya plan yang pasti, itu sebetulnya tidak ada masalah sambil berproses. Ini kan kesannya karena Presiden mau mengakhiri masa jabatan, jadi seperti terburu-buru," katanya.***