'Jokowi Kudeta Program Kerja Prabowo 2025'

 

Penulis: Ali Syarief Fusilatnews

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen utama pemerintah dalam merealisasikan janji-janji yang diberikan kepada rakyat.

Setiap rupiah yang dialokasikan mencerminkan visi, misi, dan prioritas presiden terpilih dalam lima tahun pemerintahannya.

Namun, dalam konteks APBN 2025, sebuah pertanyaan besar muncul: Mengapa APBN yang seharusnya menjadi cetak biru kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto justru disusun oleh pemerintahan Jokowi?

APBN: Potret Janji Presiden

Secara ideal, APBN adalah cerminan dari janji politik yang diusung oleh presiden terpilih saat kampanye.

Setiap sektor anggaran disusun berdasarkan visi dan rencana kebijakan yang akan dijalankan dalam lima tahun masa jabatan.

Namun, dalam kasus APBN 2025, terjadi ketidaksesuaian antara pemerintahan yang menyusun dan pemerintahan yang akan menjalankan.

Presiden terpilih Prabowo Subianto belum dilantik, tetapi APBN tahun pertama pemerintahannya justru disusun oleh pemerintahan sebelumnya, yakni Jokowi.

Ini menimbulkan keganjilan. Bagaimana mungkin APBN yang menjadi landasan pemerintahan baru disusun oleh pihak yang sudah akan meninggalkan kekuasaan?

Apakah kebijakan dan visi Prabowo tercermin dalam APBN tersebut? Atau justru yang disusun adalah visi pemerintahan Jokowi yang sudah hampir usai?

Pertanyaan yang Mengganggu: Siapa yang Bertanggung Jawab?

Keputusan pemerintah Jokowi untuk menyusun APBN bagi pemerintahan Prabowo menimbulkan tanda tanya besar.

Apakah ini menunjukkan ketidakmampuan pemerintahan baru untuk merancang anggaran sesuai visi dan janji mereka? Ataukah ini menandakan bahwa sistem pemerintahan kita mengalami distorsi, di mana tanggung jawab utama diserahkan pada periode yang tidak lagi relevan?

Pertanyaan lain yang tak kalah penting: Mengapa DPR RI periode 2019-2024 turut serta dalam membahas APBN untuk pemerintahan hasil Pemilu 2024?

Bukankah pembahasan anggaran adalah tanggung jawab DPR periode baru yang telah dipilih oleh rakyat berdasarkan kondisi dan situasi yang lebih relevan? Keterlibatan DPR periode lama dalam membahas APBN pemerintahan baru semakin mempertegas adanya ketidakselarasan antara proses politik dan kebijakan publik.

Sistem yang Bermasalah?

Masalah ini bisa jadi merupakan refleksi dari sistem tata kelola negara yang tidak efisien. Di satu sisi, penyusunan APBN 2025 oleh pemerintahan yang sudah hampir selesai menciptakan kesan bahwa pemerintah Jokowi tidak siap melepaskan kendali kebijakan.

Di sisi lain, DPR periode 2019-2024 yang sudah hampir habis masa jabatannya turut serta dalam pembahasan APBN menimbulkan kesan bahwa proses politik tidak sepenuhnya mencerminkan kehendak rakyat dalam Pemilu 2024.

Sistem ini jelas membutuhkan reformasi. Harus ada kejelasan dalam tanggung jawab dan periode penyusunan kebijakan anggaran, agar janji-janji politik presiden baru dapat terefleksikan dengan tepat dalam kebijakan ekonomi yang akan diimplementasikan.

Konsekuensi untuk Pemerintahan Prabowo

Dengan APBN 2025 yang sudah disusun pemerintahan Jokowi, pemerintahan Prabowo terancam menjalankan program-program yang tidak sesuai dengan visi dan janji yang ia sampaikan kepada rakyat selama kampanye.

Apakah ini adil bagi Prabowo dan timnya? Bagaimana mereka akan menjelaskan kepada rakyat jika kebijakan-kebijakan yang dijalankan tidak sesuai dengan harapan publik?

Di sini terlihat bahwa APBN yang disusun oleh pemerintahan lama justru bisa menjadi senjata makan tuan bagi presiden terpilih.

Jika APBN tidak mencerminkan visi dan misi presiden baru, maka rakyat akan mempertanyakan implementasi janji kampanye.

Ini juga bisa menjadi alasan bagi pemerintahan baru untuk mengeklaim kegagalan dalam implementasi program-program akibat adanya ketidaksesuaian dalam kebijakan anggaran.

Kesimpulan: Kegagalan Sistem atau Ketidakmampuan?

Pada akhirnya, keganjilan dalam penyusunan APBN 2025 menunjukkan adanya masalah mendasar dalam sistem pemerintahan kita.

Penyusunan anggaran untuk pemerintahan yang belum menjabat oleh pemerintahan yang akan segera berakhir mencerminkan ketidakselarasan dalam proses politik dan kebijakan ekonomi.

DPR RI periode lama yang membahas APBN pemerintahan baru semakin mempertegas ketidaklogisan sistem ini.

Apakah ini kesalahan sistem atau tanda bahwa pemerintahan baru tidak mampu memulai era baru kebijakan dengan anggaran yang sesuai janji mereka?

Ataukah ini merupakan bentuk penggiringan kebijakan agar pemerintahan baru terikat dengan kebijakan lama?

Yang jelas, sistem ini membutuhkan perbaikan mendasar untuk memastikan bahwa setiap presiden dapat memenuhi janji-janjinya kepada rakyat tanpa terganjal oleh warisan kebijakan pemerintahan sebelumnya.***