Jokowi Bohong! Survei: Mayoritas Masyarakat 'Tak Setuju' IKN Pindah ke Kaltim

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan bahwa keputusan untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur sudah disetujui seluruh rakyat.

“Jadi ini bukan keputusan presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di Jakarta,” kata Jokowi, Rabu (25/9/2024).

FAKTANYA:

Mayoritas masyarakat di Indonesia tidak setuju dengan keputusan pemerintah pusat untuk memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia ke Kalimantan Timur (Kaltim).

Hasil survei Indostrategic yang dirilis pada Jumat (14/7/2023) menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia tidak setuju ibu kota negara (IKN) pindah dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim).

Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs Indostrategic Khoirul Umam mengatakan jumlah responden yang kurang dan tidak setuju IKN pindah mencapai 57,3 persen.

"Ini cukup unik, masyarakat menyampaikan sekitar 57,3 persen merasa kurang setuju atau sangat tidak setuju ibu kota negara segera dipindahkan ke Kalimantan Timur," kata Khoirul dalam konferensi pers secara virtual.

"Sedangkan 40,1 persen menyatakan setuju dan sangat setuju," lanjutnya.

Khoirul mengatakan dalam survei tersebut pihaknya menemukan ada tiga alasan utama mayoritas masyarakat kurang setuju IKN segera pindah ke Nusantara di Kaltim.

Alasan pertama, biaya pembangunan IKN dinilai lebih bermanfaat jika digunakan untuk menangani masalah-masalah di Indonesia.

"Alasannya yang mereka tidak setuju, 46,2 persen merasa biaya pembangunan lebih baik digunakan untuk hal yang lebih mendesak," ucap dia.

Kedua, pembangunan IKN di Kalimantan Timur dinilai dilakukan secara tergesa-gesa. Alasan terakhir yaitu DKI Jakarta dinilai masih layak dan pantas untuk menjadi ibu kota negara Indonesia.

"16,5 persen merasa perpindahan IKN belum mendesak dalam waktu dekat dan 8,2 persen menilai Jakarta masih pantas menjadi ibu kota negara," ujarnya.

Survei Indostrategic tersebut dilakukan pada tanggal 9-20 Juni 2023. Metode yang digunakan Multi-Stage Random Sampling dengan melibatkan sampel 1400 responden di 38 provinsi yang meliputi 84 Dapil di seluruh Indonesia.

Survei ini juga disebut dilakukan melalui face to face interview dan Margin of Error (MoE) 2,62 persen seperti dikutip dari CNN Indonesia

Klaim Proyek IKN Kehendak Rakyat

Jokowi sebelumnya mengeklaim jika megaproyek IKN merupakan keputusan rakyat karena pengambilan keputusan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara diambil bersama DPR RI.

"Saya menyampaikan lisan di dalam rapat paripurna tanggal 16 Agustus, kemudian diikuti dengan pengajuan undang-undang mengenai Ibu Kota Nusantara, dan itu disetujui 93 persen dari fraksi yang ada di DPR," kata Jokowi saat memberikan sambutan di Rakornas Baznas di Istana Negara, IKN, Kalimantan Timur, Rabu (25/9/2024).

Ia juga menegaskan bahwa pembangunan IKN sekaligus pemindahan ibu kota bukan proyek yang diteken seorang presiden, melainkan sudah me jadi keputusan rakyat.

"Jadi ini bukan Keputusan Presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di Jakarta," katanya.

Jokowi merasa hal itu perlu ditegaskan agar tidak ada persepsi bahwa IKN merupakan proyek Presiden Jokowi.

"Supaya jangan ada sebuah kekeliruan persepsi bahwa ini adalah proyeknya Presiden Jokowi, bukan. Itu sudah melalui tahapan tahapan tahapan yang baik dalam kita berbangsa dan bernegara," kata Jokowi.

Netizen Ngamuk Jokowi Sebut IKN Bukan Proyek Presiden, Melainkan Keputusan Rakyat

Netizen kembali soroti peryataan Jokowi terkait IKN dalam acara Rakornas Baznas 2024 di Istana Negara IKN, Rabu (25/9).

Dalam sambutannya, Presiden yang akan segera berakhir masa jabatannya tersebut enggan jika IKN disebut sebagai proyek presiden.

Menurutnya, pembangunan IKN bukan hanya keputusan presiden, melainkan merupakan keputusan rakyat Indonesia.

“ini bukan keputusan presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia" ungkap Jokowi dikutip dari video Sekretariat Presiden.

Jokowi juga secara gamlang menolak jika ada persepsi yang menyebutkan IKN sebagai proyek presiden.

"Jangan ada sebuah kekeliruan persepsi bahwa ini adalah proyeknya Presiden Jokowi, bukan,” tegasnya lagi.

Pernyataan tersebut sontak jadi sorotan warga media sosial X.

Salah satu postingan yang mendapatkan banyak atensi mempertanyakan apakah rakyat Indonesia merasa terwakilkan dengan DPR.

"IKN bukan keputusan presiden tapi keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR. Apa rakyat Indonesia merasa terwakilkan oleh DPR???" tulis akun X @Mdy_Asmara1701, (25/9).

Unggahan tersebut sontar jadi perhatian pengguna Twitter, banyak netizen yang kontra terhadap pernyataan Jokowi.

"@DPR mewakili oligarky dan penguasa BUKAN mewaklii RAKYAT kcli rakyat tlol pendukung penguasa" tulis akun @A1ki4_ku5_21.

"Rakyat indonesia yg dinaksud itu mungkin yg kelas atas, kelas menengah ke bawah bukan rakyat Indonesia, tapi babu pajak" sebut akun @hadilocoboy.

"Padahal jelas2 pembentukan UU IKN justru tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Mulyono bilang begitu supaya kalau kelak IKN mangkrak, yang salah masyarakat. Bukan dia!," tambah akun @danielht2009 yang menautkan berita terkait adanya gugatan terhadap UU IKN karena pembentukannya dianggap tidak libatkan artisipasi masyarakat.

"Setelah bau-bau kegagalan mulai tercium, sekarang kau bawa-bawa rakyat!!" tulis akun @Khun_greenman.***