Jokowi Bilang Pemindahan Ibu Kota ke IKN Keputusan Rakyat Indonesia, Warganet: Rakyat yang Mana

  Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) menekankan keputusan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara bukan keputusan sepihak. 

Melainkan keputusan dari seluruh rakyat Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Jokowi ketika membuka Rapat Koordinasi Nasional Badan Amil Zakat Nasional di Istana Negara, IKN pada Rabu (24/9/2024).

"Sebuah keputusan yang tidak mudah, tetapi itu lah yang sudah kita putuskan, kita juga izin kepada DPR," kata Jokowi dikutip dari Kompas.com.

Buktikan keputusan pemindahan ibu kota hingga pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) berasal dari rakyat, Jokowi membaca kenangan.

Tepatnya 16 Agustus 2019, gagasan tersebut disampaikannya secara lisan dalam Rapat paripurna di gedung DPR RI, Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Gagasan pun disetujui hampir seluruh anggota dewan di Komplek Parlemen Senayan.

"Saya menyampaikan lisan di dalam Rapat Paripurna tanggal 16 Agustus (2019), kemudian diikuti dengan pengajuan undang-undang mengenai Ibu Kota Nusantara, dan itu disetujui 93 persen dari fraksi yang ada di DPR," lanjutnya.

Ketika RUU IKN dibawa ke DPR, mayoritas fraksi yang ada di Senayan membahasnya secara kilat. 

Untuk urusan sekrusial ini, DPR hanya perlu waktu 43 hari buat membahasnya.

Tercatat, hanya fraksi PKS yang kala itu masih oposisi pemerintah menolak. 

Partai Demokrat, ketika itu juga mengaku sebagai oposisi pemerintahan Jokowi, menyetujui dengan catatan.

"Jadi ini bukan keputusan presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di Jakarta," ucap Jokowi.

"Supaya jangan ada sebuah kekeliruan persepsi bahwa ini adalah proyeknya Presiden Jokowi, bukan. Itu sudah melalui tahapan-tahapan yang baik dalam kita berbangsa dan bernegara," tegasnya.

Ia juga bercerita bahwa gagasan untuk memindahkan ibu kota sudah ada sejak Presiden Soekarno memerintah.

Jokowi kemudian mengungkit bahwa setelah dilantik sebagai presiden pada 2014, ia meminta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk melakukan sejumlah studi terkait wilayah yang cocok untuk didaulat sebagai ibu kota anyar.

"Yang pertama Palangkaraya, yang kedua di Kalimantan Selatan, yang ketiga di Kalimantan Timur, dan tambah satu ada di Sulawesi di Mamuju. Didetailkan lagi, kemudian saya cek di lapangan-nggak sekali, dua kali, tiga kali-kemudian bismillah saya putuskan di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur," ungkapnya.

Pernyataan Jokowi pun viral di media sosial.

Satu di antaranya diunggah ulang oleh akun instagram @undercover.id pada Kamis (26/9/2024).

Dalam postingannya, beragam pendapat pun bersusulan dituliskan masyarakat dalam kolom komentar.

Sebagian besar keberatan atas pembangunan IKN yang membebani negara, sedangkan lainnya membantah pernyataan Jokowi.

Mereka mengaku tidak diajak dan menyetujui dalam perencanaan pembangunan IKN.  

@ronaldwsp: Tombol yang gak tau apa2

@hendradinarta: kalo gagal bawa2 rakyat, kalo berhasil prestasi dan pemerintah

@dprd.bikinibottom: Rakyat yang mana njir ?

@tria_minoruu: Tandaa2 proyek akan mangkrak atas nama rakyat pula, giliran ngsh bansos di klaim atas nama pribadi mulyono

@ahmadtamyiz: Saya gapernah di survey, apakah saya bukan rakyat nya?

@yoviiesaid: BERARTI SEBALIKNYA, INGAT RUMUSNYA!!

@tegarsyafii_muh: Mohon maaf Pak. Saya tidak ikut memutuskan

@ar.nitaaaaa94: 2 kata lucu "keputusan rakyat"

@daraummughaza: Terserah mau blg apa pak skrg, kelak di yaumul hisab, segalanya akan menjadi saksi, bahkan anggota tubuh kita sndiri akan menjadi saksi dan menyampaikan kebenarannya

@mass.arkan: Rakyat yang mana

@yogayeuh08_: Intinya kalo Gagal= RAKYAT. Sukses=PEMERINTAH! Gitu aja repot

@syafrudinmst: Saat gak berhasil bawa rakyat, saat berhasil diakui sendiri 

@dewopakde: NO saya nggak setuju. Jangan di aku2 boss @jokowi

Jokowi Klaim Banyak Investor Asing Minat Investasi di IKN

Presiden Joko Widodo mengeklaim, banyak investor asing yang ingin berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan menandatangani letter of intent (LoI).

Namun, pemerintah masih melakukan kurasi agar investor yang masuk adalah investor berkualitas.

"Ini yang sudah menandatangani LoI kan sudah banyak. Kan diseleksi, kan di-skrining. Tidak semua masuk langsung iya. Ini masuk, iya (disetujui). Ini masuk, iya," kata Jokowi usai groundbreaking Delonix Nusantara di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, dilansir dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (25/9/2024)

Ia pun menyatakan, investasi di IKN harus sesuai dengan kebutuhan ibu kota baru.

"Disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di IKN. Akan terbangun sebuah ekosistem yang baik sehingga nusantara menjadi lokasi yang menarik," tutur Jokowi.

Adapun dalam groundbreaking ke-8 hari ini, proyek investor asing murni perdana masuk ke IKN. Investor asing murni tersebut adalah Delonix Bravo yang berbasis di China.

Investor ini berinvestasi melalui proyek mixed use atau proyek yang memadukan beberapa jenis dan fungsi properti.

Sementara itu, dua perusahaan kemitraan asing lainnya meliputi Australia Independent School yang membangun Sekolah Internasional dari jenjang PAUD hingga SMA, dan investor Rusia PT Magnum Investment Nusantara yang membangun kawasan hunian dan komersial.

Jokowi mengatakan, masuknya investor asing menandakan bahwa Nusantara sangat menarik untuk investasi.

"Hari ini (groundbreaking perdana investor asing). Ini menunjukkan kepercayaan dari investasi, baik lokal domestik maupun internasional bahwa Nusantara memang tempat yang sangat menarik untuk investasi," kata dia.  

Ia pun membuka peluang untuk groundbreaking ke-9 di IKN sebelum purnatugas pada 20 Oktober 2024.

"Ya belum tentu (ini yang terakhir). Nanti jangan-jangan seminggu lagi banyak yang pengin groundbreaking lagi," ujar Jokowi. 

Investasi dari China yang berasal dari jaringan hotel dan gaya hidup global, Delonix Group, ini bernilai Rp 500 miliar dan akan dibangun di atas lahan seluas 24.000 meter persegi.

Sementara itu, investasi yang ditanamkan oleh investor asal Rusia, untuk hunian Magnum Resort Nusantara mencapai Rp 300 miliar seperti dikutip dari wartakota

Jokowi Bantah IKN Proyek Presiden: Keputusan Seluruh Rakyat!

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur bukan proyek pribadinya.

Ia mengatakan pemindahan IKN sudah dengan izin DPR RI dan disetujui mayoritas fraksi partai.

"Jangan ada sebuah kekeliruan persepsi bahwa ini adalah proyeknya Presiden Jokowi, bukan. Itu sudah melalui tahapan-tahapan yang baik dalam kita berbangsa dan bernegara," kata Jokowi saat membuka Rakornas Baznas tahun 2024 di Istana Negara IKN, Rabu (25/9).

Menurut Jokowi, ia hanya mengeksekusi rencana yang sudah ada sejak lama. Ia menuturkan keinginan pindah ibu kota negara sudah pernah disampaikan Presiden ke-1 RI Sukarno dan Presiden ke-2 RI Soeharto.

Ia pun menjelaskan pemindahan ibu kota dilakukan sesuai tahapan, mulai dari mengajukan UU IKN hingga akhirnya disahkan dalam rapat paripurna DPR.

"Jadi ini bukan keputusan Presiden saja. Tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di Jakarta," ucapnya.

Jokowi kemudian menceritakan salah satu alasan ia ingin segera mengeksekusi pemindahan ibu kota.

Ia bercerita kerap merasa inferior jika ada tamu asing yang datang ke Istana Negara di Jakarta atau Bogor.

Ia bingung harus merespons apa jika Istana Negara dipuji. Padahal, Istana yang ada merupakan warisan kolonial.

"Kadang-kadang kita merasa Inferior gitu. Waduh ini Istana simbol negara tapi bikinan kolonial," kata dia.

UU IKN disahkan pada 2022. Bertalian dengan itu, pemerintah sudah mengesahkan UU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) sebagai konsekuensi perubahan status Jakarta usai tak lagi jadi ibu kota.

Namun, sampai saat ini Jokowi belum juga meneken keputusan presiden terkait pemindahan ibu kota. Menurutnya, keppres tersebut bisa diteken presiden mendatang.

Jokowi soal Keppres IKN: Harus Siap Betul, Kalau Tanda Tangan Gampang

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur masih belum rampung lantaran menunggu kesiapan di IKN.

"Kita melihat itu, kesiapan betul-betul ya, di sana harus betul-betul siap betul. Kalau hanya tanda tangan, tanda tangan, gampang itu," kata Jokowi usai meresmikan pembukaan Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) ke-10 Tahun 2024 di JCC, Jakarta, Rabu (18/9).

Jokowi mengatakan kesiapan itu meliputi infrastruktur, fasilitas kesehatan dan pendidikan, hingga SDM. Namun Jokowi masih belum menyampaikan kapan rencana penerbitan Keppres itu.

Jokowi hanya membuka peluang Presiden RI terpilih Prabowo Subianto yang menandatangani aturan pemindahan Ibu Kota baru itu.

"Yang tanda tangan bisa saya, bisa presiden terpilih Pak Prabowo Subianto. Yang paling penting kotanya siap betul," kata dia.

Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Shanti Purwono sebelumnya mengatakan Jakarta masih berstatus sebagai Ibu Kota Indonesia hingga saat ini. Sebab perpindahan Ibu Kota secara lengkap dan resmi masih menunggu Keppres.

Namun terkait kapan waktu tepat Keppres diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo, Dini menyebut bahwa hal tersebut kewenangan penuh presiden.

Kendati demikian, Dini kala itu memastikan pemerintah akan mengupayakan agar rentang waktu penerbitan Keppres dan juga pengesahan UU DKJ tidak terlampau jauh.***