Jokowi 10 Tahun: 'Antara Klaim Keberhasilan dan Kenyataan'

Selama 10 tahun memimpin Indonesia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim berbagai keberhasilan dalam pembangunan ekonomi.

Pemerintah sering mengedepankan angka-angka yang menunjukkan perbaikan dalam pertumbuhan ekonomi, penurunan pengangguran, pengendalian inflasi, serta penciptaan lapangan kerja.

Namun, kritik datang dari berbagai pihak yang mempertanyakan validitas klaim tersebut, terutama jika melihat kondisi riil di lapangan.

Artikel ini akan menguraikan klaim keberhasilan yang diangkat oleh pemerintah, memberikan kritik terhadap klaim tersebut, serta membahas masalah ekonomi yang lebih luas yang muncul selama era Jokowi.

Klaim Keberhasilan Jokowi

Berikut adalah beberapa klaim utama yang sering disampaikan oleh pemerintah:

1. Penurunan Tingkat Pengangguran: Pemerintah mengklaim tingkat pengangguran menurun dari 5,7% pada 2014 menjadi 4,8% pada 2024, berkat kebijakan penciptaan lapangan kerja melalui proyek infrastruktur besar-besaran.

2. Pertumbuhan Ekonomi Stabil: Pada triwulan pertama 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia diklaim mencapai 5,11%, sedikit lebih tinggi dibandingkan 5,02% pada 2014. Angka ini digunakan untuk menunjukkan ketahanan ekonomi Indonesia di tengah berbagai tantangan global.

3. Penurunan Tingkat Kemiskinan: Pemerintah mengklaim penurunan tingkat kemiskinan dari 11,25% pada 2014 menjadi 9,03% pada 2024, serta penurunan kemiskinan ekstrem dari 6,2% menjadi 0,8%.

4. Pengendalian Inflasi: Inflasi pada 2014 tercatat sebesar 8,36%, sementara pada 2024, angka inflasi diklaim turun menjadi 2,12%.

5. Penciptaan Lapangan Kerja: Pemerintah mengklaim telah menciptakan 21,3 juta lapangan kerja baru selama 10 tahun masa pemerintahan, melalui investasi besar di sektor infrastruktur dan industri.

Kritik Terhadap Klaim Keberhasilan

Meskipun klaim-klaim tersebut tampak positif, beberapa kritik terhadap data dan cara pemerintah menyajikan keberhasilan ini layak disorot.

1. Penurunan Pengangguran Tidak Menggambarkan Situasi Nyata

Meskipun tingkat pengangguran resmi terlihat menurun, angka tersebut tidak mencerminkan kondisi di lapangan.

Banyak tenaga kerja yang bekerja di sektor informal, seperti ojek online atau e-commerce, tidak mendapatkan jaminan sosial maupun pendapatan stabil. Selain itu, Indonesia memiliki jumlah NEET (Not in Education, Employment, or Training) yang besar, diperkirakan mencapai lebih dari 10 juta orang di bawah 30 tahun, yang tidak masuk dalam statistik pengangguran resmi.

2. Pertumbuhan Ekonomi Tidak Sesuai Target dan Konteks Sejarah

Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11% pada triwulan pertama 2024 mungkin tampak baik, namun ini jauh dari target yang pernah dijanjikan Jokowi, yaitu 7%.

elain itu, pertumbuhan ini lebih rendah dibandingkan periode-periode sebelumnya. Pada masa lalu, Indonesia mencatat pertumbuhan yang lebih tinggi, dan pertumbuhan ekonomi saat ini masih di bawah potensi yang seharusnya, terutama jika mempertimbangkan investasi besar yang telah dilakukan.

3. Penurunan Kemiskinan yang Belum Merata

Penurunan kemiskinan yang diklaim pemerintah tidak menunjukkan gambaran yang lebih luas tentang ketimpangan ekonomi.

Meskipun tingkat kemiskinan resmi turun, kenyataannya banyak orang yang masih hidup dalam kondisi rentan, dengan jumlah penduduk yang rentan jatuh miskin meningkat dari 128,85 juta pada 2019 menjadi 137,5 juta pada 2024.

Penurunan kemiskinan ekstrem yang diklaim pemerintah juga tidak mencerminkan kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat pedesaan dan sektor informal, yang rentan terhadap guncangan ekonomi.

4. Inflasi Terkendali, Tetapi Tidak Mencerminkan Kenaikan Biaya Hidup

Sementara angka inflasi resmi tampak rendah, masyarakat masih merasakan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok yang signifikan.

Kebijakan pengurangan subsidi energi dan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menyebabkan biaya hidup meningkat, yang lebih dirasakan oleh masyarakat kelas menengah bawah. Jadi, meskipun inflasi terlihat terkendali, beban ekonomi bagi masyarakat tetap berat.

5. Penciptaan Lapangan Kerja: Tidak Ada Kejelasan

Klaim penciptaan 21,3 juta lapangan kerja baru tidak disertai rincian yang jelas tentang jenis pekerjaan yang diciptakan, apakah pekerjaan tersebut tetap atau sementara, serta apakah pekerjaan tersebut memberikan upah yang layak.

Sebagian besar pekerjaan yang diciptakan berada di sektor informal, yang cenderung tidak stabil dan tidak memberikan kesejahteraan jangka panjang bagi pekerja.

Masalah Ekonomi yang Mendasar

Selain kritik terhadap klaim keberhasilan, ada beberapa masalah mendasar yang menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi.

1. Deindustrialisasi dan Ketergantungan pada Impor

Selama pemerintahan Jokowi, terjadi fenomena deindustrialisasi yang mengkhawatirkan. Kontribusi sektor manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) terus menurun, dari 41,8% pada 1995 menjadi hanya 28,9% pada akhir 2023. Ini menunjukkan kegagalan kebijakan industrialisasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berbasis nilai tambah tinggi.

Indonesia juga menghadapi ketergantungan yang sangat tinggi pada impor bahan baku. Pada 2024, sekitar 90% bahan baku yang digunakan di sektor manufaktur masih berasal dari luar negeri, dengan 67,70% impor Indonesia terdiri dari bahan baku dan penolong.

Ketergantungan ini membuat Indonesia sangat rentan terhadap fluktuasi harga global dan guncangan eksternal, yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi.

2. Hilirisasi: Masih Jauh dari Harapan

Kebijakan hilirisasi yang diusung pemerintah bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah ekspor melalui pengolahan sumber daya alam di dalam negeri.

Meskipun ada keberhasilan dalam hilirisasi nikel, banyak sektor lainnya, seperti bauksit dan tembaga, masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk tingginya biaya energi dan kurangnya infrastruktur pendukung.

Selain itu, ekspor bahan mentah secara ilegal masih terjadi, menunjukkan lemahnya pengawasan pemerintah.

Bahan mentah yang diekspor secara ilegal ini kemudian diimpor kembali dengan harga lebih tinggi sebagai bahan baku untuk industri lokal, yang pada akhirnya membebani industri dalam negeri dan mengurangi efisiensi hilirisasi.

3. Beban Utang yang Menggunung

Pembangunan infrastruktur besar-besaran yang dilakukan pemerintahan Jokowi, meskipun bermanfaat, didanai dengan utang yang terus meningkat.

Pada April 2024, total utang Indonesia mencapai Rp 5.692,35 triliun, dengan rasio utang terhadap pendapatan negara melonjak dari 168,27% pada 2014 menjadi 315,81% pada 2024.

Sebagian besar proyek infrastruktur terkonsentrasi di Pulau Jawa, yang memperburuk ketimpangan pembangunan antarwilayah.

Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah manfaat ekonomi yang dihasilkan sebanding dengan beban utang yang ditanggung negara.

4. Kerusakan Demokrasi dan Sistem Hukum

Selain masalah ekonomi, pemerintahan Jokowi juga dikritik terkait kerusakan sistem hukum dan demokrasi.

Ruang bagi kritik terhadap pemerintah semakin sempit, dengan banyak aktivis HAM dan lingkungan menghadapi tekanan.

Kebijakan-kebijakan yang dianggap represif, seperti UU Cipta Kerja, memicu protes dari berbagai kalangan masyarakat yang merasa kepentingan mereka diabaikan demi pembangunan ekonomi.

Klaim keberhasilan ekonomi Jokowi selama 10 tahun pemerintahan tampak impresif di permukaan, tetapi ketika diteliti lebih dalam, banyak masalah mendasar yang belum terselesaikan.

Penurunan pengangguran dan pertumbuhan ekonomi yang diklaim tidak mencerminkan sepenuhnya kondisi di lapangan, di mana ketergantungan pada sektor informal dan guncangan eksternal masih menjadi ancaman serius.

Deindustrialisasi, ketergantungan pada impor, dan beban utang yang semakin besar menambah tantangan bagi ekonomi Indonesia di masa depan.

Kebijakan hilirisasi, meskipun menjanjikan, masih jauh dari harapan. Selain itu, kerusakan sistem hukum dan penurunan kualitas demokrasi memperburuk kondisi sosial dan politik yang berpotensi menghambat pembangunan berkelanjutan.