.jpg)
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan menyebut, proyek strategis nasional (PSN) yang dicanangkan Presiden Jokowi lewat Perpres No 3 Tahun 2016 tentang Pecepatan PSN, diduga melanggar konstitusi.
"Saya kira, landasan hukum PSN hanya Perpres 3/2026. Dan ada 215 PSN di dalamnya. Beleid itu hanya merujuk pasal 4 ayat 1 UUD 45, berbahaya sekali. Potensi melanggar konstitusi," papar Anthony, Jakarta, Senin (9/9/2024).
Dalam pasal 4 ayat 1 Konstitusi berbunyi: presiden memegang kekuasaan pemerintahan. Seolah-olah pasal ini diterjemahkan bahwa presiden bebas berbuat seenaknya termasuk menentukan PSN.
Sehingga, kata dia, ratusan PSN itu tidak ada dasar hukumnya. Hanya merujuk perpres. Dan UUD 1945 pasal 4 ayat 1 yang diterjemahkan presiden boleh berbuat tirani.
“Proyek-proyek PSN dari 215 itu. Masih ada kepentingan nasional meskipun ada projek tol yang dikelola swasta tetapi masih kepentingan nasional. Ada projek bendungan dll yang mayoritas adalah projek-projek dari pemerintah,” lanjut Anthony.
“Nah kemudian mulai tidak ada dasar hukumnya, projek-projek nasional ini mulai mengalami distorsi. Pertama adalah distorsi di tambang-tambang dimana pada saat itu nikel mau dibesarkan,” tambahnya.
Kenyataan di lapangan, kata Anthony, baik pemerintah pusat maupun daerah, swasta atau BUMN berhak untuk mengusir penduduk yang bermukim di kawasan yang telah ditetapkan sebagai PSN.
Dengan memberikan ganti rugi yang tidak sepantasnya. Jelas perbuatan tersebut adalah semena-mena dan merugikan rakyat kecil yang bermukim di daerah yang terkena PSN.
“Dan semuanya pada diam ketika proyek (PSN) itu mulai melanggar hak-hak rakyat. Mulai di Wawoni, banyak yang diam. Sehingga, penduduk setempat harus berjuang sendiri. Setelah aparat turun, rakyat lokal pun kalah,” jelas Anthony.
Selanjutnya Anthony menyebut tragedi pembangunan Bendungan bener di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah (Jateng).
Warga lokal menolak keras, melahirkan bentrok antara masyarakat dengan aparat.
“Padahal katanya di situ ada nilai ekonomi yang sangat besar sekali. Yakni marmer dan lain-lain. Di situ langsung dijadikan PSN, sementara penduduk setempat terusir. Jadi, untuk kepentingan swasta , masyarakat terusir,” kata Anthony.
Setelah desa wadas, banyak konflik terjadi sejumlah pulau kaya nikel di Indonesia bagian timur. Demikian pula PSN di Pulau Rempang, Kepulauan Riau (Kepri).
Untuk memuluskan investor asal China yang akan membangun industri kaca terbesar di dunia, masyarakat lokal dan hutan dikorbankan. Semuanya dipaksa untuk pindah.
“Tetapi perlawanan rakyat Rempang itu sangat luar biasa. Nah ini pembelajaran kepada kita,” tandas Anthony.
Anthony mempertanyakan proses penetapan Pulau Rempang sebagai PSN hanya sebulan.
"Setelah Menteri Bahlil dan Menko Airlangga ke sana, sebulan kemudian ditetapkan sebagai PSN namanya Rempang Eco City. Hanya dalam sebulan, ini luar biasa," ungkapnya.
Menjelang Jokowi lengser, lanjut Anthony, diterbitkan 2 PSN yang diduga sebagai hadiah terhadap dua raksasa properti yakni Sinar Mas Group dan Agung Sedayu Group (Aguan).
Karena keduanya berkontribusi dalam pembangunan prperti di Ibu Kotta Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim).
"Menjelang lengser, Jokowi memberikan PSN untuk PIK 2 (Aguan) dan BSD (Sinar Mas Group). Di mana, BSD adalah perumahan yang sudah berusia 30 tahun lebih. Sudah terbiasa menggarap proyek sekelas PSN," pungkasnya seperti dikutip dari inilah
233 Proyek Strategis Nasional Era Jokowi Tembus Rp 6.246 Triliun
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan bahwa Proyek Strategis Nasional (PSN) era Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mencapai 233 dengan total nilai investasi mencapai Rp 6.246 triliun.
Hal itu diungkapkan Airlangga saat acara Peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 di Hotel St Regis, Jakarta, Kamis (18/7/2024).
"Kami juga susun rekomendasi keberlanjutan dalam bentuk white paper 2024, kalau beyond 2024 berarti di eranya Pak Presiden terpilih (Prabowo Subianto). PSN telah ditetapkan 233 PSN, di mana dari 218 projek ini, 15 berupa program, dan investasinya total dari 233 project itu Rp 6.246 triliun dan mempekerjakan 2,71 juta orang," tutur Airlangga saat membuka acara Peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 di Hotel St Regis, Jakarta, Kamis (18/7/2024), yang juga turut dihadiri oleh Presiden RI Terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto.
Dia menyebut, PSN ini terdiri dari 56 proyek bendungan irigasi, 48 jalan tol, 27 kawasan industri, dan 22 proyek bandara dan pelabuhan, 17 proyek minyak dan gas bumi (migas), dan proyek lainnya.
Terkait Kawasan Ekonomi Khusus ada 22 proyek dengan investasi Rp 206 triliun dan mempekerjakan 132.227 orang.
"Salah satu milestone penyelesaian Freeport hilirisasi di Gresik, investasinya Rp 58 triliun, itu single largest investment di satu lokasi dan alhamdulillah selesai ontime," imbuhnya.
Airlangga pun menyerahkan white paper dari laporan PSN tersebut kepada Prabowo Subianto.
"Dengan kebijakan Satu Peta, penyempurnaan PSN, dan pengembangan KEK diharapkan pembangunan Indonesia lebih cepat ke depan dan tentu ini butuh dukungan dari Pak Presiden terpilih dan untuk itu mohon arahan terkait One Map Policy 2.0 dan sekaligus kami sampaikan laporan PSN dan KEK," tuturnya.***
