Berdasarkan data yang berasal dari Lembaga Survei Nasional (surnas) Indostrategic bertajuk keberlanjutan vs Perubahan: Dinamika Peta Politik Menuju Pemilu 2024 menyebut setidaknya 57,3% masyarakat kurang setuju perihal Ibu Kota Nusantara (IKN).
Separuh lebih, masyarakat kurang setuju dengan Keputusan pemerintah pusat untuk memindahkan Ibu Kota Indonesia dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN), di Kalimantan Timur.
Hal ini sontak menggelitik seorang Rocky Gerung. Menurutnya, hasil data Lembaga Survei yang telah dipublikasikan itu sudah jelas membuktikan bahwa banyak rakyat yang tidak setuju dengan adanya IKN.
“Lembaga-lembaga survei sudah mengingatkan bahwa publik tidak menginginkan IKN dibangun, tidak menginginkan Ibu Kota dipindahkan,” ujar Rocky Gerung dikutip dari Kanal Youtubenya, Senin (30/9/24).
Rocky sontak menyebut bahwa semua yang telah terjadi perihal IKN ini adalah ambisi Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Tapi Pak Jokowi masih ngotot, akhirnya sekarang terbentuk semacam rasionalitas bahwa ambisi presiden itulah yang sebetulnya menyebabkan seluruh perencanaan itu dipercepat,” ungkapnya.
Rocky Gerung mengatakan diakhir jabatannya, Jokowi mulai berupaya mencari alasan demi alasan untuk menutupi kebohongannya selama ini.
“Jadi kebohongan demi kebohongan akhirnya terungkap,” ucapnya.
“Presiden panik sendiri, lalu dia jadi pembenaran dan pembenaran itu konyol sekali,” tambahnya.
Data Lembaga Survei menunjukkan 57,3% kurang setuju, sementara sisanya hanya 40,1% yang menyatakan setuju Ibu Kota Indonesia dipindah ke IKN.
Rocky Gerung sontak menyentil bahwa jika survei menunjukkan banyak rakyat yang tidak setuju, lantas ijin dari dukunkah yang membuat Jokowi terus pantang menyerah untuk maju demi IKN.
“Data yang ditunjukkan oleh Lembaga Survei yang diberitakan media membantah dengan kuat bahwa tidak ada ijin dari publik,” ungkapnya.
“Jadi ijin dari siapa? Ya Ijin dari dukun mungkin, ijin dari mereka yang disogok oleh presiden,” tambahnya.
“Jadi andalan Jokowi IKN sebagai monument akhirnya berantakan,” tegasnya seperti dikutip dari suara
Netizen Ngamuk Jokowi Sebut IKN Bukan Proyek Presiden, Melainkan Keputusan Rakyat
Netizen kembali soroti peryataan Jokowi terkait IKN dalam acara Rakornas Baznas 2024 di Istana Negara IKN, Rabu (25/9).
Dalam sambutannya, Presiden yang akan segera berakhir masa jabatannya tersebut enggan jika IKN disebut sebagai proyek presiden.
Menurutnya, pembangunan IKN bukan hanya keputusan presiden, melainkan merupakan keputusan rakyat Indonesia.
“ini bukan keputusan presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia" ungkap Jokowi dikutip dari video Sekretariat Presiden.
Jokowi juga secara gamlang menolak jika ada persepsi yang menyebutkan IKN sebagai proyek presiden.
"Jangan ada sebuah kekeliruan persepsi bahwa ini adalah proyeknya Presiden Jokowi, bukan,” tegasnya lagi.
Pernyataan tersebut sontak jadi sorotan warga media sosial X.
Salah satu postingan yang mendapatkan banyak atensi mempertanyakan apakah rakyat Indonesia merasa terwakilkan dengan DPR.
"IKN bukan keputusan presiden tapi keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR. Apa rakyat Indonesia merasa terwakilkan oleh DPR???" tulis akun X @Mdy_Asmara1701, (25/9).
Unggahan tersebut sontar jadi perhatian pengguna Twitter, banyak netizen yang kontra terhadap pernyataan Jokowi.
"@DPR mewakili oligarky dan penguasa BUKAN mewaklii RAKYAT kcli rakyat tlol pendukung penguasa" tulis akun @A1ki4_ku5_21.
"Rakyat indonesia yg dinaksud itu mungkin yg kelas atas, kelas menengah ke bawah bukan rakyat Indonesia, tapi babu pajak" sebut akun @hadilocoboy.
"Padahal jelas2 pembentukan UU IKN justru tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Mulyono bilang begitu supaya kalau kelak IKN mangkrak, yang salah masyarakat. Bukan dia!," tambah akun @danielht2009 yang menautkan berita terkait adanya gugatan terhadap UU IKN karena pembentukannya dianggap tidak libatkan artisipasi masyarakat.
"Setelah bau-bau kegagalan mulai tercium, sekarang kau bawa-bawa rakyat!!" tulis akun @Khun_greenman.***