Buntut Fufufafa, Anonymous Tuding Menkominfo Terlibat Situs Judol: Kami akan Bongkar Rahasia Anda!

Buntut kontroversi akun Fufufafa yang menuai sorotan publik, Hacker Anonymous menuding Menkominfo Budi Arie Setiadi terlibat situs Judol.

Tudingan tersebut dilontarkan hacker anonymous lantaran kecewa dengan tanggapan Menkominfo Budi Arie terkait akun Fufufafa itu.

Lewat unggahannya di media sosial, hacker tersebut menilai Budi Arie telah menutupi kebenaran terkait akun Kaskus Fufufafa yang menuai sorotan publik lantaran kerap menghina Presiden Terpilih, Prabowo Subianto.

"Anda telah menutupi kebenaran terkait konflik akun Fufufafa dan berusaha membungkam suara yang mengkritik Anda," tulis hacker anonymous lewat unggahannya di akun X @YourAnonId_, dikutip terkini pada Kamis, 19 September 2024.

Hacker tersebut lalu menuding Budi Arie terlibat situs Judol alias judi online. Dalam unggahannya, ia juga membagikan foto lawas Menkominfo tersebut sedang bersama beberapa tentara Israel.

"Kami juga tahu tentang keterlibatan Anda dengan situs perjudian online dan foto Anda dengan tentara Israel di Facebook," ungkapnya.

Lantaran hal itu, anonymous mendesak Budi Arie agar segera mundur dari jabatannya sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika karena menurutnya yang bersangkutan tidak layak memimpin Kominfo.

Apabila Budi Arie tidak mengundurkan diri, kata anonymous, maka ia akan membocorkan semua rahasia pribadi Budi kepada publik.

"Publik berhak mengetahui kelakuan tidak pantas Anda, termasuk kasus PDN, yang membuat Anda tidak layak memimpin. Ini adalah peringatan. Jika Anda tidak mundur, kami akan membongkar semua rahasia Anda kepada publik," tuturnya mengancam Menkominfo Budi Arie Setiadi.

Hingga berita ini dimuat, belum ada tanggapan dari Menkominfo Budi Arie Setiadi terkait tudingan hacker anonymous tersebut.

Sebelumnya, Menkominfo Budi Arie Setiadi memastikan bahwa akun Fufufafa bukan milik Wakil Presiden Terpilih, Gibran Rakabuming Raka.

Selain itu, Budi Arie menilai munculnya akun Kaskus Fufufafa itu sebagai bentuk adu domba yang tidak jelas maksud dari upaya adu domba tersebut.

"Bukan, bukan (milik Gibran). Itu upaya mengadu domba," kata Budi Arie pada Selasa, 17 September 2024.

Diketahui, akun Fufufafa belakangan ini ramai diperbincangkan publik lantaran kerap menghina Prabowo Subianto.

Publik pun ramai-ramai menduga bahwa pemilik akun Kaskus itu adalah putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming.

Akun Fufufafa lewat postingannya yang ia unggah pada tahun 2017-2018, menyebut anak kandung Prabowo Subianto, Didit Hadi Prasetyo yang merupakan perancang busana adalah pria penyuka sesama jenis alias homo.

"Kasihan Capres yang anaknya fashion desaigner homo," demikian salah satu postingan akun Kaskus Fufufafa pada 17 September 2017 silam.

"Istri cerai. Anak homo. Trus mau lebaran sama siapa," tulis lagi akun Fufufafa di postingan lainnya pada 19 Juni 2018.

Awal mula akun itu diduga milik Gibran yakni berdasarkan postingan akun X @Chilli_pari yang diketahui merupakan usaha katering yang dikelola oleh putra sulung Presiden Jokowi itu.

Lewat postingannya di akun usaha katering miliknya itu, Gibran mengaku tidak bisa lagi login ke akun Raka Gnarly.

Kemudian, ada tangkapan layar postingan akun Fufufafa di situs kaskus yang membagikan akun Prime ID (akun utama fufufafa) adalah Raka Gnarly dengan nama akun twitter @rkgbrn.

Akun twitter @rkgbrn itu diduga adalah akun Gibran Rakabuming. Pasalnya Kaesang Pangarep pernah me-mention akun tersebut sambil mengucapkan selamat ulang tahun untuk kakak kandungnya itu.

"Selamat ultah ibuk sama mas @rkgbrn," tulis akun @kaesangp pada 1 Oktober 2011, dimana pada tanggal dan bulan itu Gibran dan Iriana Jokowi sama-sama berulang tahun.

Dugaan publik terkait akun Fufufafa adalah milik Gibran Rakabuming semakin menguat setelah akun itu mengomentari postingan di Kaskus terkait pemberitaan Politisi Demokrat, Andi Arief menyindir Presiden Jokowi soal anak pertamanya.

Dilihat dari foto tangkapan layar yang beredar, tampak sebuah postingan lawas di platform Kaskus perihal artikel pemberitaan pada tahun 2014 berjudul "Andi Arief: Jokowi 'Sembunyikan' Anak Pertamanya".

Postingan itu pun sontak dikomentari oleh akun Fufufafa yang tampak emosi dengan pernyataan Andi Arief yang menyebut bahwa Presiden Jokowi menyembunyikan anak pertamanya.

Pemilik akun Fufufafa mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak sembunyi. Dia pun menantang Andi Arief untuk bertemu.

"Sini lo njing gw gak ngumpet, sini gw ladenin," demikian komentar akun Fufufafa seperti dikutip dari tekini

 ELSAM Desak Kominfo Jadi Otoritas Pelindungan Data

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat atau ELSAM mendesak Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) bertindak sebagai otoritas pelindungan data. Hal ini bertujuan untuk menutup kekosongan institusi penegakan kepatuhan dalam pelindungan data pribadi.

ELSAM menegaskan pentingnya otoritas pelindungan data setelah beberapa insiden bocornya data dan peretasan 6 juta data pribadi yang dijualbelikan di dark web oleh peretas bernama Bjorka. “Sampai dengan terbentuknya lembaga pelindungan data pribadi, sebagaimana dimandatkan Undang-undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), Kementerian Kominfo harus bertindak sebagai otoritas pelindungan data,” ujar ELSAM dalam keterangan tertulis pada Rabu, 19 September 2024.

Menurut ELSAM, permintaan tersebut didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE). Dalam rilis dua halaman itu, ELSAM menyatakan, Kominfo berwenang untuk mengawasi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dalam lingkup publik dan privat. Pelaksanaan kewajiban Kementerian sebagai PSE, termasuk kewajiban pelindungan data pribadi, sebagaimana termaktub Pasal 35 PP PSTE.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (PDP) menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR pada 20 September 2022. Regulasi tersebut sejatinya mulai berlaku sejak tanggal diundangkan pada 17 Oktober 2022 sesuai Pasal 76 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022.

Kelanjutan proses tersebut adalah pembuatan Peraturan Pemerintah (PP) dan pembentukan badan pengawas untuk mengawasi pelindungan data pribadi (PDP) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Peraturan Presiden mengenai Badan Pengawas PDP sejatinya akan disahkan sebelum Oktober 2024.

ELSAM mengatakan, Kementerian Kominfo harus segera mengambil langkah proaktif untuk menginvestigasi kasus kebocoran data. Kementerian juga diminta agar menghentikan kebocoran data pribadi, termasuk memberikan rekomendasi perbaikan dalam pelaksanaan standar kepatuhan.

Insiden kebocoran data terbaru diketahui pada Rabu, 18 September 2024. Pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto menyebutkan terdapat 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dibocorkan oleh akun bernama Bjorka di dark web. Informasi tersebut ia sebarkan melalui cuitannya di aplikasi media sosial X. “Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar 150 juta rupiah. Data yg bocor diantaranya NIK, NPWP, alamat, no hp, email dll,” tulis Teguh dalam akun X yakni @secgron.***

Baca Juga