[BREAKING NEWS] Waduh! Para Saksi Mulai Dapat Tekanan, Pansus Angket Haji Minta Pendampingan LPSK

Panitia Khusus Hak Angket Penyelenggaraan Haji (Pansus Angket Haji) 2024 DPR RI menggandeng Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk menjamin keselamatan dan keamanan para saksi yang telah bersedia menyampaikan keterangan secara jujur dan terbuka.

Juru Bicara Pansus Angket Haji DPR RI Wisnu Wijaya mengatakan, hal itu juga dilakukan untuk mendukung kelancaran tugas selama proses penyelidikan.

Sejumlah saksi yang telah dipanggil oleh pansus, menurutnya berasal dari unsur pemerintah maupun dari unsur nonpemerintah.

"LPSK akan mendampingi proses investigasi penyelenggaraan haji sampai penyelidikan oleh pansus angket haji DPR tuntas," kata Wisnu saat dihubungi di Jakarta, Senin (2/9/2024).

Sejauh ini, menurutnya saksi dari unsur jamaah haji mulai menerima tekanan hebat dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

Tekanan itu, menurutnya juga dirasakan oleh Anggota Pansus Angket Haji DPR RI.

Selama kurang lebih dua pekan, dia mengatakan investigasi oleh pansus angket haji DPR mulai menemukan titik terang terkait pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab atas penyimpangan kuota haji tambahan.

Untuk itu, menurutnya kehadiran LPSK akan memberikan perlindungan dalam bentuk fisik semisal menyediakan safe house dan pengawalan melekat hingga pendampingan hukum bagi para saksi yang mengalami ancaman dan gugatan hukum akibat dari keterangan yang disampaikan kepada Pansus Angket Haji DPR.

"Perlindungan tersebut diberikan berdasarkan permintaan saksi secara pribadi atau dapat melalui permintaan pansus angket haji DPR," kata Anggota Komisi VIII DPR RI itu sebagaimana dilansir Antara.

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI Ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/7), menyetujui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket Pengawasan Haji.

"Apakah pembentukan dan susunan nama-nama keanggotaan Pansus Angket Pengawasan Haji sebagaimana yang diusulkan dapat kita setujui?" kata Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar yang disambut jawaban "setuju" oleh para Anggota DPR RI yang menghadiri sidang.

Dia mengatakan bahwa pembentukan pansus itu beserta komposisi keanggotaannya sudah sesuai dengan tata tertib yang berlaku, yang mana Anggota Pansus terdiri dari Fraksi PDI Perjuangan (tujuh orang), Partai Golkar (4), Partai Gerindra (4), Partai NasDem (3), Partai Demokrat (3), PKS (3), PAN (2), dan PPP (1).

Pansus Angket Haji itu dibentuk untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu Undang-Undang (UU) dan atau kebijakan pemerintah yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat seperti dikutip dari suarasurabaya

Yaqut Pastikan Tidak Ada Intimidasi Saksi Pansus Haji 2024

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menegaskan dirinya tidak melakukan intimidasi terhadap sejumlah saksi yang didatangkan Pansus Haji 2024.

Pasalnya, ada permohonan menghadirkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dari Fraksi PKS lantaran adanya sejumlah saksi dan anggota pansus mengalami tekanan.

"Dan saya kira harus ditelusuri dulu. siapa yang minta perlindungan terhadap saksi, intimidasi itu dilakukan oleh siapa," kata Menag Yaqut di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (2/9).

"Kan kami nggak mungkin, kalau Menag gak mungkin mengintimidasi. Mas Sekjen, nggak mungkin mengintimidasi terhadap stafnya kan ya," sambungnya.

Menag Yaqut menuturkan pihaknya dipastikan tidak akan memberikan intimidasi terhadap sejumlah saksi maupun anggota Pansus Haji 2024.

"Pasti nggak. Pasti nggak. Saya instruksikan kepada seluruh staf untuk memberikan semua keterangan sebenar-benarnya sesuai dengan tugas dan fungsi mereka," tegasnya.

"Jadi, terangkan sesuai dengan tugas dan fungsi mereka yang di luar itu, ya jangan," lanjut dia.

Yaqut justru meminta seluruh anak buahnya di Kemenag untuk menjelaskan secara rinci sesuai tupoksi dan transparan kepada Pansus Haji 2024.***

Baca Juga