[BREAKING NEWS] Terungkap! Komisi X DPR Sebut Biaya Makan Gratis Diambil dari Anggaran Wajib Pendidikan

 Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Syaiful Huda menyebut, bahwa biaya program makan gratis berasal dari anggaran wajib atau mandatory spending untuk pendidikan. 

Hal itu dia sampaikan saat rapat kerja bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim.

"Ada alokasi anggaran yang diambil dari mandatory 20 persen, yaitu makan bergizi gratis senilai Rp 71 triliun," katanya di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Jumat, 6 September 2024.

Dia mengatakan, anggaran program makan bergizi gratis itu tidak masuk ke dalam pagu anggaran Kemendikbudristek. 

Sebab, ujarnya, pelaksanaan program itu akan dilakukan oleh Badan Gizi Nasional. 

"Dalam pelaksanaannya memang tidak di Kemendikbud, tapi langsung jadi tugas fungsi dari Badan Gizi Nasional," ucap Huda.

Selain itu, ia mengatakan ada dua program quick win di pemerintahan baru yang menggunakan anggaran wajib untuk pendidikan. 

Di antaranya ialah program renovasi sekolah senilai Rp 21 triliun dan pembangunan sekolah terintegrasi atau unggulan senilai Rp 2 triliun.

Huda mengatakan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR bakal bersinergi dengan Kemendikbudristek. 

"Ini menyangkut soal pelaksanaan anggaran 20 persen mandatory yang jadi bagian dari pemerintahan baru," ujarnya.

Program makan bergizi gratis ini merupakan program pemerintahanan baru, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Rencananya, program ini dimulai pada 2 Januari 2025.

Nantinya pelaksanaan program makan bergizi gratis akan dilakukan melalui Badan Gizi Nasional, yang bakal dipimpin oleh Dadan Hidayana. 

Dia telah dilantik Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai Kepala Badan Gizi Nasional pada 19 Agustus 2024.  

"Saya bertugas untuk menyiapkan segala sesuatunya agar Januari program makan bergizi gratis bisa dilaksanakan," kata Dadan di Istana, Jakarta, Senin 19 Agustus 2024.

Dadan optimistis program ini bisa dipersiapkan dengan baik. Badan Gizi Nasional mendapatkan anggaran sebesar Rp71 triliun. 

Anggaran ini untuk program makan bergizi gratis dan gaji karyawan. Saat ini, pihaknya masih mengkaji rincian detail program makan bergizi gratis seperti dikutip dari tempo

Rp7.500 Lebih dari Cukup untuk Makan Siang Gratis, Begini Kata Menterinya Jokowi

Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa anggaran sebesar Rp7.500 per orang untuk makanan bergizi gratis sudah cukup untuk sejumlah wilayah dari Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, menyatakan bahwa jumlah anggaran tersebut tidak dapat dianggap terlalu kecil karena harga jual beli bahan makanan dan tingkat kemahalan di setiap sudut wilayah Indonesia berbeda-beda.

"Untuk sebagian daerah angka Rp7.500 sudah sangat besar, tetapi di daerah mungkin memang kecil," kata Muhadjir, dilansir pada Kamis (18/07/2024).

Ia menekankan bahwa pihaknya akan memperhatikan tingkat kemahalan anggaran tersebut di setiap daerah di Indonesia.

Lebih lanjut, Menko PMK menambahkan bahwa kebijakan terkait anggaran makanan bergizi gratis masih dalam pembahasan dan akan menunggu masukan dari berbagai pihak.

"Ini masih dalam proses pematangan, tetapi berapapun nilainya yang penting memenuhi standar untuk kesehatan," ujarnya.

Muhadjir juga menyarankan agar program makanan bergizi gratis ini dapat berjalan berkesinambungan dengan program-program yang sudah berjalan sebelumnya, seperti program makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita.

Ia menegaskan pentingnya memastikan bahwa makanan yang disediakan memenuhi standar gizi yang diperlukan.

Sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto menginginkan pagu anggaran sebesar Rp71 triliun untuk program makanan bergizi gratis dapat diefisienkan. Hal ini diungkapkan oleh Ekonom Verdhana Sekuritas, Heriyanto Irawan, yang diajak untuk mendiskusikan program tersebut dengan tim sinkronisasi Prabowo.