[BREAKING NEWS] MEMANAS! Anggota Banser Datangi Kantor Garda Bangsa PKB Buntut Seruan Perang

 

 Beredar video di media sosial anggota berseragam Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Nahdlatul Ulama (NU) menyambangi sebuah bangunan yang diduga Kantor Garda Bangsa PKB di Jakarta.

Dalam video itu, terlihat beberapa anggota berseragam Ansor berada di depan bangunan kantor. 

Mereka terlihat hilir mudik di depan bangunan tersebut sambil berbincang satu sama lain.

Pada video yang lain, terdapat pernyataan dari salah satu anggota Banser yang mengatakan alamat Kantor Garda Bangsa yang dicantumkan di Google Maps ternyata fiktif.

"Ternyata setelah kita cek, ini alamat yang ada di Google Map ternyata fiktif, jadi tidak ada kehidupan di sini. Kemudian kita juga dapat info ada alamat di Rawamangun tapi juga sama fiktif," kata pria berseragam Banser dalam video tersebut.

Dihubungi terpisah, Ketua PP GP Ansor Dendy Zuhairil Finsa membenarkan bahwa anggota Banser sempat mengunjungi bangunan yang diduga sebagai Kantor Garda Bangsa PKB pada Selasa (3/9) malam.

"Benar, tadi malam. Sesuai laporan lapangan seperti yang ada di video itu," kata Dendy, Rabu (4/9).

Dendy menjelaskan tujuan personel Banser ingin bertemu Ketum Garda Bangsa Tommy Kurniawan untuk melakukan tabayun terkait seruan perang yang diucapkan beberapa waktu lalu.

"Mengadakan tabayun, apa yang dimaksud Tommy Kurniawan dengan menyatakan siap perang terhadap GP Ansor dan Pagar Nusa," kata dia.

Sebelumnya, Tommy Kurniawan sebelumnya sempat mengatakan siap perang dan tak segan membubarkan secara paksa muktamar tandingan PKB yang rencananya bakal digelar pada 2-3 September di Jakarta.

"Jadi, kalau memang skenarionya adalah perang maka kita siap. Garda Bangsa seluruh Indonesia sudah menunggu komando, kalau sudah harus perang maka kita perang, kita siap melawan," kata Tommy seperti dikutip Antara di Kantor DPP PKB, Jakarta.

Merepons itu, Banser dan Pagar Nusa menyatakan siap menghadapinya. Ketua Umum Pagar Nusa Nabil Haroen mengatakan organisasinya siap menerima tantangan apabila dalam proses tabayun betul-betul Garda Bangsa mengajak perang organisasi Banom NU.

Sementara Kepala Satkornas Banser Syafiq Syauqi merasa gertakan dari pihak Garda Bangsa PKB harus dipertanyakan maksudnya. 

Dengan demikian tidak menimbulkan persepsi yang membingungkan dan menyesatkan.

"Kami kemarin mendapatkan info ajakan perang itu. Tapi kami tidak mau gegabah, tidak ingin terpancing. Kami, Banser dan Pagar Nusa meniatkan untuk tabayun ke Tommy. Biar kami paham duduk perkaranya, konteksnya bagaimana," kata Syafiq seperti dikutip dari CNN Indonesia

Anak Buah Cak Imin ke Yaqut: Muktamar PKB yang Sah di Bali; Kalau Ada yang Mengaku, Kami Sapu!

Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa meminta Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk mengurus Panitia Khusus Hak Angket Penyelenggaraan Haji (Pansus Angket Haji) 2024 ketimbang menyatakan sah ada muktamar ulang PKB.

"Sudahlah jangan banyak komentar yang bukan urusannya. Urus saja Pansus Haji, yang membuat kecewa ribuan haji yang bertahun-tahun telah mengantre," kata Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid dilansir dari ANTARA di Jakarta, Selasa, 3 September 2024.

Menurut dia, pernyataan Menag mengenai muktamar ulang sah merupakan hal yang ngawur, tidak paham hukum maupun etika agama.

Diungkapkan pula bahwa DPP PKB periode 2024—2029 hasil Muktamar Bali pada tanggal 24—25 Agustus lalu sudah didaftarkan. Bahkan, mendapatkan surat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Supratman Andi Agtas sehingga sudah tercatat dalam Berita Negara.

"Maka, PKB yang legal adalah DPP PKB hasil Muktamar Bali, tidak ada yang lain. Kalau ada yang mengaku, kami sapu," ujarnya.

Jazilul mengatakan bahwa pada hari Sabtu (31/8) pukul 15.30 WIB DPP PKB hasil Muktamar Bali sudah melakukan rapat perdana bersama Ketua Umum DPP PKB 2024—2029 Muhaimin Iskandar dan Ketua Dewan Syura DPP PKB 2024—2029 Ma’ruf Amin.

Pertemuan tersebut, kata dia, menandai kerja pengurus DPP PKB hasil Muktamar Bali telah dimulai untuk kejayaan partainya.

"Jadi, semuanya sudah selesai. DPP PKB 2024—2029 hasil Muktamar Bali sudah legal, clear and clean, dan langsung tancap gas bekerja," jelasnya.

Sebelumnya, Menag menilai sah-sah saja jika ada muktamar ulang PKB di Jakarta meskipun sebelumnya telah dilaksanakan Muktamar PKB di Bali.

"Saya tidak menggagas soal itu. Akan tetapi, saya kira soal mau ada muktamar lagi, boleh-boleh saja," kata Yaqut di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.***

Baca Juga