Baru Diresmikan Presiden, PON Aceh-Sumut Digoyang Isu Korupsi

 

Baru sehari diresmikan oleh Presiden Jokowi, gelaran Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 Aceh-Sumatera Utara (Sumut) jadi sorotan polisi dan kejaksaan karena indikasi korupsi.

Berawal dari sejumlah fasilitas yang jauh dari kata layak untuk atlet bertanding, hingga sulitnya akses menuju venue memprihatinkan, dugaan adanya korupsi dalam pelaksanaan PON 2024 menguat.

Menanggapi hal itu, Menpora Dito Ariotejdo meminta aparat penegak hukum bergerak."Kebetulan Kejaksaan agung dan Bareskrim polri menjadi Satgas pendampingan tata kelola penyelenggaraan PON dalam Keppres No 24 tahun 2024," ujar Dito dihubungi wartawan, Jakarta, Rabu (11/9/2024).

Pendampingan tersebut lantaran adanya keluhan dalam pelaksanaan acara olahraga tersebut."Semua hal yang dilaporkan terkait keluhan pelaksanaan pasti dijadikan bahan untuk pendampingan dan pelaporan. Prinsipnya kita ingin ini menjadi PON yang sukses," kata dia.

Sebelumnya, Sebuah video memperlihatkan kondisi posko atlet cabang olahraga (cabor) panjat tebing Jawa Barat yang dinilai tidak layak. Video berdurasi 25 detik yang diunggah oleh akun X @MafiaWasit itu menampilkan tim Panjat Tebing Jawa Barat yang berteduh di bawah terpal oranye dan duduk di kursi plastik.

Perlu diketahui, Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut telah resmi dibuka pada Senin (9/9) kemarin ini, dengan upacara pembukaan yang digelar di Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh.

"PON Aceh-Sumut 2024 dengan vibes (bukan) Olimpiade, tapi pengungsian," tulis akun X tersebut, dengan ejaan yang sudah disesuaikan.

Dalam narasi video, akun tersebut juga menyebut, "Gubernur Jawa Barat datang ke lokasi PON panjat tebing, melihat atletnya ngemper di tenda seadanya karena tidak ada tempat yang layak untuk tim pemanjat," yang diunggah pada pukul 09.01 WIB.

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Kontingen Jawa Barat, Kiki Nurjaman, mengoreksi bahwa terdapat kesalahan dalam narasi video tersebut. Ia menegaskan, Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, belum hadir pada saat video direkam, karena Bey baru tiba di Banda Aceh sekitar pukul 16.00 WIB.

"Iya, saya sedang berada di Aceh. Kami melihat bahwa posko tersebut sebenarnya sudah menyesuaikan dengan karakteristik dari cabang olahraga masing-masing. Kebetulan yang disorot adalah cabor panjat tebing, mungkin karena kemarin Veddriq Leonardo menjadi perhatian. Komunitas panjat tebing pun mengakui bahwa kondisi seperti itu memang sudah biasa," jelas Kiki saat dikonfirmasi wartawan pada Senin (9/9/2024).

Kiki juga menekankan bahwa tidak ada masalah serius terkait kondisi posko dalam penyelenggaraan PON Aceh-Sumut 2024. Menurutnya, video tersebut hanya menyorot posko Jawa Barat, padahal kondisi posko tim lain seperti Jawa Timur dan DKI Jakarta juga serupa.

"Semuanya seperti itu, hanya kebetulan yang disorot adalah Panjat Tebing Jawa Barat. Narasi dalam video tersebut tidak tepat, dan banyak komentar yang menyatakan bahwa hal ini sudah biasa dalam komunitas panjat tebing. Memang karakteristiknya seperti itu," lanjut Kiki seperti dikutip dari inilah

Setelah Venue PON 2024, Kini Makanan Atlet yang Dianggarkan Puluhan Miliar Dikeluhkan

LSM Antikorupsi Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mendesak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh untuk mengaudit investigasi terhadap pengadaan konsumsi pada pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumatera Utara 2024.

"Kita berharap dalam konteks ini BPKP Aceh untuk melakukan audit investigasi terhadap budget tersebut (konsumsi)," kata Koordinator MaTA, Alfian, di Banda Aceh, Kamis (12/9/2024).

Permintaan tersebut sebagai respon MaTA terkait banyaknya keluhan soal pelayanan konsumsi terhadap atlet, serta besarnya anggaran pembelian makanan pada PON XXI Aceh-Sumut di Aceh 2024 ini.

Alfian mengatakan, berdasarkan data yang dimiliki, biaya konsumsi PON Aceh-Sumut ini mencapai Rp42,37 miliar, terbagi dari dua item belanja yakni Rp11,472 miliar snack atlet dan Rp30,898 miliar lebih untuk makan (nasi) atlet.

Dalam kontraknya, kata Alfian, untuk makan atlet dibeli sebanyak 607.035 kotak, dengan harga per kotaknya Rp50.900, sehingga total anggarannya mencapai Rp30,898 miliar.

Kemudian, untuk snack atlet juga dibelanjakan sebanyak 607.035 snack, dengan harga per itemnya Rp18.900, maka total dananya sebesar Rp11,472 miliar.

Melihat data kontrak tersebut, lanjut dia, Alfian menduga adanya perbuatan mark up (penggelembungan harga) dalam proses pengadaan konsumsi untuk atlet tersebut, dan terindikasi terjadi sejak perencanaan.

"Kalau kita lihat fakta di lapangan, ada potensi mark up harga, kita duga sudah terjadi sejak perencanaan," ujarnya.

Alfian menuturkan, standar harga makanan di Aceh, untuk nasi hanya sebesar Rp30 ribu per kotak. Sedangkan snack paling sekitar Rp10 ribu. Belum lagi, banyak keluhan terkait nasi yang sudah basi dan terlambat sampai ke atlet.

"Kalau dari sisi satuan harga nasi, satuan harga snack, jelas terjadi mark up di proses perencanaan sudah terjadi mark up. Termasuk di kontrak sudah jelas kemahalan harganya, baik dari sisi pengadaan makanan maupun snack," katanya.

Tak hanya itu, Alfian juga menyampaikan bahwa anggaran konsumsi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) itu perlu diaudit.

Bukan hanya untuk melihat potensi pidananya saja, tetapi dibawa kemana uang tersebut. Apakah mungkin masuk dalam kerja-kerja politik Pilkada atau tidak.

Apalagi, tambah dia, proses lelangnya sudah dari penjabat Gubernur Aceh sebelumnya. Kemudian, sistem tendernya juga dinilai terdapat keanehan karena dimasukin ke e-katalog, sehingga tinggal tunjuk (pemenang tender).

"Makanya, perusahaan pengadaannya itu ada di Jakarta, tetapi aktor-aktornya ada di Aceh," demikian Alfian.

Sebelumnya, Menpora Dito Ariotedjo juga mengaku telah menerima keluhan dari para atlet terkait pelayanan konsumsi pada pelaksanaan PON XXI Aceh-Sumatera Utara 2024.***