Bantah Jokowi Soal IKN Keputusan Rakyat, Rocky Gerung: 80 Persen Rakyat Tidak Menghendaki!

 Pengamat politik Rocky Gerung dengan tegas menyatakan bahwa klaim Presiden Joko Widodo yang menyebut bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah keputusan rakyat sebagai kebohongan.

Rocky mengemukakan bahwa pernyaataan Jokowi tersebut merupakan klaim pembenaran, sebab IKN merupakan ambisinya sendiri.

"Tidak, IKN itu adalah ambisi dia sendiri itu. Bahkan, Pak Jusuf Kalla sebagai wakil presiden tidak tahu bahwa ada keputusan untuk memindahkan ibu kota. Jadi, Jokowi di ujung masa jabatannya bahkan masih mau berbohong itu," ujarnya mengutip akun YouTube Rocky Gerung Official.

Tak hanya itu, ia juga mengemukakan bahwa dibutuhkan kejujuran dari Jokowi bahwa IKN merupakan ambisi yang diinvestasikan dan ditanamkannya untuk kepentingan popularitasnya semata.

"Yang sekarang justru terbalik, bahwa orang tidak lagi melihat IKN itu sebagai sumber pameran prestasi Jokowi, tapi dianggap sebagai monumen kegagalan dia," tegasnya.

Masih menurut Rocky, hingga akhir jabatan kepresidenannya, Jokowi masih berupaya untuk menjual IKN dengan berusaha meminang investor. 

Namun, ia mengungkapkan bahwa yang disebut jaminan investasi asing hanya MOU.

"Semua itu adalah MOU, semacam ya basa basi yang masih bisa dibatalkan karena semua investor itu menunggu pemerintahan berikutnya." 

Lantaran itu, ia melihat bahwa permasalahan utama, yakni Jokowi berbohong kepada rakyat. Hal tersebut, menurut Rocky, terucap dari klaim bahwa IKN adalah keinginan rakyat.

"Padahal survei yang dibuat oleh Kompas beberapa waktu yang lalu itu menunjukkan 80 persen Penduduk Indonesia itu tidak menghendaki ikn," katanya.

"Jadi sebetulnya modus operandi Jokowi itu mudah terbaca, yaitu berupaya untuk menyembunyikan sesuatu yang pada akhirnya gagal. Dan kegagalan itu harusnya dia bertanggung jawab."

Sebelumnya diberitakan, Jokowi menegaskan bahwa proyek IKN merupakan keputusan rakyat, di mana pengambilan keputusan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara diambil bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

"Saya menyampaikan lisan di dalam rapat paripurna tanggal 16 Agustus, kemudian diikuti dengan pengajuan undang-undang mengenai Ibu Kota Nusantara, dan itu disetujui 93 persen dari fraksi yang ada di DPR," kata Jokowi saat memberikk sambutan di Rakornas Baznas di Istana Negara, IKN, Kalimantan Timur, Rabu (25/9/2024).

Ia juga menegaskan bahwa pembangunan IKN sekaligus pemindahan ibu kota bukan proyek yang diteken seorang presiden, melainkan sudah me jadi keputusan rakyat.

"Jadi ini bukan Keputusan Presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di Jakarta," katanya.

Jokowi merasa hal itu perlu ditegaskan agar tidak ada persepsi bahwa IKN merupakan proyek Presiden Jokowi.

"Supaya jangan ada sebuah kekeliruan persepsi bahwa ini adalah proyeknya Presiden Jokowi, bukan. Itu sudah melalui tahapan tahapan tahapan yang baik dalam kita berbangsa dan bernegara," kata Jokowi seperti dikutip dari suara

Netizen Ngamuk Jokowi Sebut IKN Bukan Proyek Presiden, Melainkan Keputusan Rakyat

Netizen kembali soroti peryataan Jokowi terkait IKN dalam acara Rakornas Baznas 2024 di Istana Negara IKN, Rabu (25/9).

Dalam sambutannya, Presiden yang akan segera berakhir masa jabatannya tersebut enggan jika IKN disebut sebagai proyek presiden.

Menurutnya, pembangunan IKN bukan hanya keputusan presiden, melainkan merupakan keputusan rakyat Indonesia.

“ini bukan keputusan presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia" ungkap Jokowi dikutip dari video Sekretariat Presiden.

Jokowi juga secara gamlang menolak jika ada persepsi yang menyebutkan IKN sebagai proyek presiden.

"Jangan ada sebuah kekeliruan persepsi bahwa ini adalah proyeknya Presiden Jokowi, bukan,” tegasnya lagi.

Pernyataan tersebut sontak jadi sorotan warga media sosial X.

Salah satu postingan yang mendapatkan banyak atensi mempertanyakan apakah rakyat Indonesia merasa terwakilkan dengan DPR.

"IKN bukan keputusan presiden tapi keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR. Apa rakyat Indonesia merasa terwakilkan oleh DPR???" tulis akun X @Mdy_Asmara1701, (25/9).

Unggahan tersebut sontar jadi perhatian pengguna Twitter, banyak netizen yang kontra terhadap pernyataan Jokowi.

"@DPR mewakili oligarky dan penguasa BUKAN mewaklii RAKYAT kcli rakyat tlol pendukung penguasa" tulis akun @A1ki4_ku5_21.

"Rakyat indonesia yg dinaksud itu mungkin yg kelas atas, kelas menengah ke bawah bukan rakyat Indonesia, tapi babu pajak" sebut akun @hadilocoboy.

"Padahal jelas2 pembentukan UU IKN justru tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Mulyono bilang begitu supaya kalau kelak IKN mangkrak, yang salah masyarakat. Bukan dia!," tambah akun @danielht2009 yang menautkan berita terkait adanya gugatan terhadap UU IKN karena pembentukannya dianggap tidak libatkan artisipasi masyarakat.

"Setelah bau-bau kegagalan mulai tercium, sekarang kau bawa-bawa rakyat!!" tulis akun @Khun_greenman.***