[ANALISIS] Pesan Terakhir Jokowi di Balik 'Kode' 40 Hari Ngantor di IKN

 Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menghabiskan sisa jabatannya dengan berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur selama 40 hari ke depan.

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan Jokowi akan berkantor di IKN hingga satu hari sebelum Prabowo Subianto dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober mendatang.

"Beliau kan berkantor itu sampai tanggal 19 (Oktober). Kemungkinan dari tanggal 10 (September) sampai 19 (Oktober berkantor di IKN). Ya kalau sampai tanggal 19 Oktober berarti 40 harian," kata Heru kepada wartawan di Jakarta, Jumat (6/9).

Belakangan pihak Istana menyebut Presiden Jokowi akan mulai berkantor di IKN pada 11 September.

Adapun keputusan Jokowi berkantor di IKN selama 40 hari ini tak muncul secara tiba-tiba. Jokowi sebelumnya telah berencana untuk berkantor di IKN pada Agustus.

Namun, rencana tersebut batal imbas sejumlah kebutuhan dan infrastruktur dasar seperti ketersediaan air bersih hingga bandara belum siap.

Usai batal, rencana itu pun sempat digeser ke September dan lagi-lagi kembali batal karena infrastruktur yang dibutuhkan belum selesai. Sebanyak 1.700 orang ASN yang seharusnya pindah sejak awal September pun belum kunjung dipindah.

Heru menjelaskan Jokowi tetap akan melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah selama berkantor di IKN selama 40 hari itu.

Tak hanya itu, Jokowi juga direncanakan akan menggelar rapat paripurna terakhir sebelum lengser di IKN pada Kamis (12/9) mendatang.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office) Hasan Nasbi menilai lumrah jika Jokowi menghabiskan masa jabatan di IKN.

Terlebih, kata dia, IKN adalah warisan yang akan ditinggalkan Jokowi dan telah siap untuk digunakan.

"Istana Garuda tempat presiden bekerja sebagai kepala pemerintahan sudah bisa digunakan. Jadi, wajar jika Presiden Jokowi ingin merasakan bekerja di Istana Garuda sebelum estafet pemerintahan diserahkan kepada presiden berikutnya. Bagaimanapun ini legacy-nya beliau," kata Hasan dalam pesan singkat.

Terlepas dari dalih pihak Istana itu, Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro menilai Jokowi ingin menyampaikan pesan bahwa IKN adalah mega proyek yang tidak boleh dipandang sebelah mata.

Agung juga menilai Jokowi ingin Prabowo sebagai presiden selanjutnya tetap melanjutkan pembangunan IKN hingga ujung periode jabatannya.

"Secara personal, Presiden Jokowi ingin memastikan pesan bahwa IKN ini proyek serius yang harus dikawal pelaksanaannya sampai ke publik," kata Agung kepada CNNIndonesia.com, Senin (9/9) malam.

"Sementara secara institusional, Presiden Jokowi ingin Presiden terpilih, Prabowo melanjutkan IKN dengan sungguh-sungguh sebagaimana komitmen beliau berkantor hingga akhir masa jabatan," sambungnya.

Di sisi lain, Agung menilai tindakan Jokowi yang berkantor di IKN selama 40 hari itu sebagai pelecut agar seluruh pihak bekerja cepat merampungkan ibu kota baru itu.

Agung pun menilai keputusan Jokowi berkantor di IKN selama 40 hari jelang lengser tidak akan mempengaruhi kinerja kabinet.

Terlebih, kata dia, infrastruktur yang diperlukan untuk melakukan rapat kabinet di IKN telah rampung dan siap digunakan.

"Kalau sebatas rapat enggak ada soal. Menimbang eksekusinya bukan di IKN kan. Namun di seluruh provinsi. Artinya bila sebatas rapat kabinet IKN siap pakai," jelas Agung.

Senada, Pakar Komunikasi Politik Universitas Brawijaya Verdy Firmantoro menilai Jokowi ingin menegaskan IKN adalah program prioritas hingga akhir jabatannya.

Verdy juga menilai Jokowi ingin menegaskan pembangunan IKN adalah sebuah program yang bukan sekadar omong kosong belaka.

"Ini juga bisa menjadi sinyal kepada publik dan pemangku kepentingan bahwa IKN bukan hanya sekedar proyek simbolis, melainkan sesuatu yang memerlukan perhatian serius," kata Verdy kepada CNNIndonesia.com, Senin (9/9).

"Presiden Jokowi berupaya memberikan legitimasi lebih kepada IKN sebagai ibu kota masa depan Indonesia," sambungnya.

Verdi juga menilai Jokowi ingin memastikan transisi perpindahan ibukota ke IKN mendapat dukungan dari Prabowo sehingga memutuskan untuk berkantor di IKN jelang lengser.

Jokowi dan Pilihan Waktu 40 Hari di IKN

Verdi menilai Jokowi tidak sembarangan memutuskan untuk berkantor di IKN dengan memilih waktu selama 40 hari. Ia menduga Jokowi memiliki pertimbangan filosofis.

Terlebih, kata dia, dalam budaya Jawa angka 40 hari memiliki konotasi penting yang kerap dikaitkan dengan masa-masa yang dianggap sakral.

"Pilihan durasi ini mungkin mengandung elemen simbolis, menggambarkan sebuah tahap transisi atau perubahan penting," jelas dia.

"Selain itu, Presiden Jokowi yang dikenal masih cukup kuat memegang tradisi Jawa, sehingga pemilihan-pemilihan angka tak bisa dianggap biasa, minimal mempunyai pesan tersirat tersendiri yang menjadi simbol periode transisi kekuasaan," sambungnya.

Selain itu, Verdi menilai Jokowi juga memilih waktu selama 40 hari untuk berkantor di IKN sebagai bentuk untuk melakukan refleksi jelang purnatugas.

Jokowi juga disebut sengaja memilih untuk menyelesaikan masa tugasnya di luar Pulau Jawa agar tak menunjukkan kekuasaan yang jawasentris.

"40 hari mungkin juga mencerminkan keinginan Presiden Jokowi untuk melakukan refleksi setelah dua periode kepemimpinan," tutur Verdi.

"Dengan menjauh dari pusat politik tradisional di Pulau Jawa, Presiden Jokowi bisa saja berusaha menjadikan IKN sebagai tempat yang lebih netral dan simbolis untuk merenungkan pencapaian dan tantangan selama masa jabatannya," imbuhnya seperti dikutip dari CNN Indonesia

Agenda Pemindahan ASN ke IKN Molor Terus

Dia belum berani menyebut kapan perpindahan ASN ke IKN.

”Semula September. Lalu, terakhir arahan presiden jangan terburu-buru kalau ekosistemnya belum siap. Jadi kita tunggu nanti,” kata Anas.

Tentu saja yang dimaksud ekosistem itu, menyangkut sarana dan prasarana ASN di IKN, belum lengkap. Ya, ASN dan keluarganya kan manusia juga.

Dia butuh air bersih, pasar, tempat wisata, sekolahan, sarana beribadah dan lain-lain. Pokoknya keperluan ASN dari ujung rambut hingga kaki harus terpenuhi.

Pengamat Kebijakan Publik, Achmad Nur Hidayat (ANH) menduga, rencana pemindahan ASN ke IKN yang molor terus, kemungkinan batal dalam waktu dekat.

Karena itu tadi, ekosistem untuk perpindahan ASN, belum rampung terbangun. Ingat, ASN tidak hanya butuh hunian saja.

Penundaan ini, menurut ANH, mengindikasikan adanya masalah besar dalam pembangunan megaproyek IKN yang nilai investasinya mencapai Rp466 triliun.

Menurut catatan ANH, pemerintah pernah merencanakan perpindahan ASN ke IKN pada Juli 2024, kemudian molor ke Agustus 2024, kembali ditunda menjadi Oktober 2024. Bisa jadi akan molor lagi.

"Penundaan ini menunjukkan adanya kelemahan dalam perencanaan, koordinasi, serta pengelolaan proyek IKN secara keseluruhan," ujar ANH, Jakarta, Jumat (30/8/2024).

Dia bilang, memindahkan ASN tidaklah seperti memindah barang. Selesai dipindah urusan selesai.

Apalagi pindahnya ke IKN yang belum ada apa-apa di sana. Binatang langka saja kabur karena terganggu proses pembangunan di sana.

"Tanpa adanya jaminan yang jelas dari pemerintah mengenai kondisi di IKN, resistensi ini kemungkinan akan terus meningkat dan semakin memperlambat proses pemindahan," kata dia.

Terlepas dari persoalan-persoalan tersebut, Achmad berpendapat bahwa pemindahan ASN ke IKN bukan hal mendesak yang harus dieksekusi tahun ini.

"ASN seharusnya bekerja dekat dengan rakyat, bukan di menara gading, agar mereka dapat memahami dan merespons secara riil persoalan teknis dan birokratis yang dihadapi dalam pelaksanaan program pemerintah," kata dia.

Atau berharap ASN mau tinggal tenda gara-gara pembangunan hunian belum rampung, atau proyeknya malah macet.

Karena BUMN yang ditunjuk untuk membangunnya ditimpa kesulitan keuangan. Itu baru soal hunian, belum yang lain-lain.

"Masalah transportasi, pemindahan barang, serta penyiapan fasilitas dasar di tempat tujuan membutuhkan koordinasi yang sangat baik, yang sayangnya masih berproses sampai saat ini,"***