[ANALISIS] Apa Mungkin Muktamar Tandingan Bisa Dongkel Cak Imin di PKB?

 Perseteruan antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terus berlanjut, bahkan semakin terbuka dan meruncing. 

Baru-baru ini, mantan Sekretaris Jenderal PKB Lukman Edy bersama rekan-rekannya melempar wacana akan membuat muktamar tandingan di Jakarta.

Muktamar itu untuk melawan hasil Muktamar ke-6 PKB yang digelar di Bali pada akhir Agustus lalu. 

Dalam muktamar itu, PKB kembali menetapkan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai ketua umum.

Lukman Edy sempat mengatakan pelaksanaan muktamar tandingan itu harus mendapat restu PBNU terlebih dahulu. Menurut rencana, muktamar tandingan digelar pada 2-3 September 2024.

Merespons hal tersebut, Garda Bangsa selaku organisasi sayap partai PKB melayangkan ultimatum dengan tidak segan-segan membubarkan secara paksa muktamar tandingan apabila tetap dilaksanakan.

"Kami menyatakan sikap bahwa muktamar tersebut adalah ilegal. Muktamar tersebut tidak berdasarkan hukum, tidak memiliki dasar konstitusi yang jelas," ujar Ketua Umum Garda Bangsa Tommy Kurniawan dalam jumpa pers di DPP PKB, Jakarta, Sabtu (31/8).

Sikap Garda Bangsa tersebut langsung direspons oleh Organisasi Barisan Ansor Serbaguna (Banser) dan Pagar Nusa Nahdlatul Ulama (NU) yang menyatakan siap menghadapi seruan perang.

Ketua Umum Pagar Nusa Nabil Haroen mengatakan organisasinya siap menerima tantangan jika dalam proses tabayun Garda Bangsa mengajak perang organisasi Banom NU.

"Kita lihat saat tabayun, kalau benar ya kita terima saja. Kalau mau konfrontasi fisik Banser dan Pagar Nusa siap-siap saja, kita borong. Tinggal Garda Bangsa tentukan tempatnya, kapan dan di mana," kata Nabil dalam keterangannya dikutip Selasa (3/9).

Sampai saat ini, belum ada lagi kabar soal penyelenggaraan muktamar tandingan itu.

Analis politik Agung Baskoro melihat muara dari kekisruhan yang terjadi berkaitan dengan kepemimpinan Cak Imin di PKB yang dianggap sudah terlalu lama, yaitu sejak 2005.

Menurut Agung, ada keinginan untuk mendongkel Cak Imin dari kursi Ketua Umum PKB.

Ia menduga kuat istana dalam hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempunyai kepentingan besar.

"Muaranya saya lihat lebih ke suksesi Cak Imin sebagai ketua umum ya, yang dianggap oleh rezim sudah terlalu lama berkuasa, butuh penyegaran karena ada beberapa masukan dari PBNU soal kepemimpinan Cak Imin ini, kurang demokratis, dalam tanda petik pereduksian atau pengurangan fungsi-fungsi Dewan Syuro sehingga membuat lebih sifatnya searah, top down," ujar Agung saat dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu (4/9).

"Yang menarik saya lihat arahan untuk suksesi Cak Imin ini banyak di-endorse oleh pihak eksternal dalam hal ini istana," sambungnya.

Agung turut menyoroti ketidakhadiran Jokowi dalam Muktamar ke-6 PKB di Bali pada 24-25 Agustus lalu. 

Ia membandingkan dengan kesediaan Jokowi menghadiri hajat besar partai politik lain seperti Gerindra, Golkar dan PAN.

"Jadi, saya melihat dari istana yang kurang nyaman dengan kepemimpinan Cak Imin," imbuhnya.

Agung menambahkan ada perbedaan kepentingan antara PBNU dan istana dengan Cak Imin. 

Soal PBNU, pada 2021 lalu, Cak Imin mendukung Said Aqil dalam pemilihan Ketua Umum PBNU. Namun, akhirnya terpilih Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya.

Ketegangan pecah saat Cak Imin menjadi Ketua Tim Pengawas Haji DPR. Pansus tersebut menyasar Menteri Agama yang merupakan adik dari Gus Yahya yaitu Yaqut Cholil Qoumas.

Kemudian dengan istana, perbedaan sikap oleh Cak Imin terlihat jelas saat yang bersangkutan menjadi calon wakil presiden Anies Baswedan dari Koalisi Perubahan.

"Dia [Cak Imin] punya mesin empat periode sebagai ketum. Jadi, enggak gampang mendongkel Cak Imin. Kalah pak Jokowi, dia cuma dua periode," kata Agung.

"Saya lihat sih yang problematik Pak Jokowinya, PBNU dan juga internal PKB yang disingkirkan," sambungnya.

Pengaruh Ma'ruf Amin

Agung Baskoro selaku Direktur Trias Politika Strategis ini menilai strategi Cak Imin menunjuk Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebagai Ketua Dewan Syuro PKB dalam Muktamar di Bali sebagai strategi jitu. 

Menurut dia, Ma'ruf merupakan tokoh yang disegani, tidak hanya di PKB saja tapi juga di PBNU.

"Otomatis (berpengaruh) karena kiai Ma'ruf tokoh senior tidak hanya di PBNU tapi juga di PKB, lalu di eksternal juga menjadi orang yang dihormati di kalangan umat islam karena pernah menjadi ketua MUI. Saya lihat manuver Cak Imin mengangkat kiai Ma'ruf ini sebagai sebuah manuver jitu," kata dia.

Senada, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin menganggap Cak Imin cerdas dengan menunjuk Ma'ruf Amin sebagai Ketua Dewan Syuro. Kehadiran Ma'ruf, menurut dia, memberikan jaminan keamanan posisi Cak Imin di PKB.

"Kalau saya melihat kecerdasan Cak Imin untuk merangkul kiai Ma'ruf Amin sebagai Ketua Dewan Syuro. Di situlah sebenarnya letak bahwa PKB Cak Imin yang dianggap akan dikudeta oleh PBNU dan pak Jokowi tidak akan berhasil karena Ketua Dewan Syuronya kiai Ma'ruf Amin, wapres loh, plus berkepentingan untuk menjaga satu sama lain antara Cak Imin dengan pak Prabowo di kepemimpinan ke depan," kata Ujang, Rabu (4/9).

Ujang mengaku mendengar kalau Kementerian Hukum dan HAM sudah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) mengenai kepengurusan PKB pascamuktamar di Bali beberapa waktu lalu. Informasi yang sama juga disampaikan oleh Agung Baskoro.

Atas dasar itu, Ujang menyatakan upaya-upaya untuk mengkudeta Cak Imin dipastikan tidak akan berhasil.

"Sebenarnya permainan sudah selesai bahwa PKB yang sah adalah PKB-nya Cak Imin karena saya dengar-dengar SK Kemenkumhamnya sudah turun kepengurusan (baru) itu," kata Ujang.

Hubungan dengan Prabowo

Agung Baskoro melihat ada perbedaan kepentingan antara Jokowi dengan Prabowo berkaitan Cak Imin. 

Kata dia, Prabowo menerima baik Cak Imin meskipun pada Pilpres sebelumnya berada di pihak lawan.

"Saya kira kalau pak Prabowo fine-fine saja karena memang kepentingan dan kebutuhannya ya, beliau harus merangkul banyak partai, kepentingan, di masa-masa awal kepemimpinan dia. Sementara bagi Pak Jokowi ini berbeda karena Cak Imin sudah offside dengan pilpres kemarin," kata dia.

Agung menambahkan Prabowo pasti memahami posisi krusial PKB dalam perpolitikan di Indonesia. 

Itu sebabnya Prabowo kembali membuka pintu bagi PKB di bawah nakhoda Cak Imin untuk masuk ke dalam koalisi.

"Cukup strategis karena dia mewakili suara Nahdliyin, suara umat Islam pedesaan, sebagai organisasi terbesar, karena PBNU kanalisasi suara politiknya orang akan mengasumsikan PKB," tutur Agung.

"Bagi Pak Prabowo ini penting karena dia sudah merangkul PAN yang mewakili islam perkotaan, Muhammadiyah gitu. Jadi, nilai strategis PKB di sana. Tren suara dia kan naik di pemilu kemarin. Jadi, itu penting buat Prabowo agar di masa-masa awal pemerintahan tidak ada resistensi dari mana pun," tandasnya seperti dikutip dari CNN Indonesia

Anak Buah Cak Imin ke Yaqut: Muktamar PKB yang Sah di Bali; Kalau Ada yang Mengaku, Kami Sapu!

Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa meminta Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk mengurus Panitia Khusus Hak Angket Penyelenggaraan Haji (Pansus Angket Haji) 2024 ketimbang menyatakan sah ada muktamar ulang PKB.

"Sudahlah jangan banyak komentar yang bukan urusannya. Urus saja Pansus Haji, yang membuat kecewa ribuan haji yang bertahun-tahun telah mengantre," kata Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid dilansir dari ANTARA di Jakarta, Selasa, 3 September 2024.

Menurut dia, pernyataan Menag mengenai muktamar ulang sah merupakan hal yang ngawur, tidak paham hukum maupun etika agama.

Diungkapkan pula bahwa DPP PKB periode 2024—2029 hasil Muktamar Bali pada tanggal 24—25 Agustus lalu sudah didaftarkan. Bahkan, mendapatkan surat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Supratman Andi Agtas sehingga sudah tercatat dalam Berita Negara.

"Maka, PKB yang legal adalah DPP PKB hasil Muktamar Bali, tidak ada yang lain. Kalau ada yang mengaku, kami sapu," ujarnya.

Jazilul mengatakan bahwa pada hari Sabtu (31/8) pukul 15.30 WIB DPP PKB hasil Muktamar Bali sudah melakukan rapat perdana bersama Ketua Umum DPP PKB 2024—2029 Muhaimin Iskandar dan Ketua Dewan Syura DPP PKB 2024—2029 Ma’ruf Amin.

Pertemuan tersebut, kata dia, menandai kerja pengurus DPP PKB hasil Muktamar Bali telah dimulai untuk kejayaan partainya.

"Jadi, semuanya sudah selesai. DPP PKB 2024—2029 hasil Muktamar Bali sudah legal, clear and clean, dan langsung tancap gas bekerja," jelasnya.

Sebelumnya, Menag menilai sah-sah saja jika ada muktamar ulang PKB di Jakarta meskipun sebelumnya telah dilaksanakan Muktamar PKB di Bali.

"Saya tidak menggagas soal itu. Akan tetapi, saya kira soal mau ada muktamar lagi, boleh-boleh saja," kata Yaqut di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.***

Baca Juga