[WADIDAU] Waduh! Mahfud MD Keceplosan Sebut Presiden Jokowi Dengan Nama 'Mulyono'

  Mantan Menkopolhukam, Mahfud MD keceplosan sebut Presiden Jokowi dengan nama Mulyono di sebuah podcast.

Mahfud MD melalui akun YouTube resminya, Mahfud MD Official membahas soal aksi demo yang baru saja berlangsung.

Aksi demo tersebut tentunya merujuk juga kepada Presiden Jokowi, imbas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang jadi pemicu.

Presenter yang membawakan podcast tersebut bertanya juga apakah aksi tersebut akan dihadapi juga oleh presiden terpilih, Prabowo Subianto yang akan dilantik pada Oktober 2024 mendatang.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Mahfud MD menyebut bahwa opini publik yang terbanyak adalah Prabowo masih diterima.

“Menurut saya, sampai saat ini ya, opini publik yang terbanyak Pak Prabowo welcome,” ungkap Mahfud dikutip dari akun cuplikan akun TikTok @kompas.com.

Tiba-tiba Mahfud MD keceplosan menyebut nama Mulyono yang santer dibicarakan di kalangan masyarakat.

“Ini kan yang dikejar pak Mulyono aja di mana-mana, gak ada tuh berteriak Prabowo. Dulu iya, waktu Pilpres,” lanjutnya.

Kemudian, presenter memastikan Mulyono itu adalah Presiden Jokowi. Lalu Mahfud MD pun menjelaskan kembali dan meminta maaf karena memang maksudnya adalah Jokowi

“Pak Mulyono maksudnya Pak Jokowi ya?” tanya presenter tersebut. 

“Pak Jokowi, maaf maaf ini nama aslinya Pak Jokowi bukan Mulyono,” jelasnya.

[VIDEO]

Akibat dari keceplosan menyebut nama Mulyono, netizen pun ramai berkomentar di akun TikTok tersebut.

“Sakit hati betul ini bapak,” kata netizen.

“Masih sakit hati,” kata netizen lain.

“Efek sakit hati yang mendalam,” ujar netizen lainnya.

“Tampak kalau orang kecewa,” kata netizen lain seperti dikutip dari ayobandung

Mahfud MD Wanti-wanti Upaya Jokowi Menunda Peralihan Jabatan Presiden

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mewanti-wanti masyarakat untuk tidak lengah, khususnya terhadap upaya menunda peralihan kepemimpinan negara dari Presiden Joko Widodo kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Hal tersebut disampaikan Mahfud saat diundang mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjajanto, dalam podcastnya, yang disiarkan melalui kanal Youtube.

Mulanya, Mahfud bersyukur masyarakat sudah semakin sadar dengan gelagat rezim Jokowi yang ingin memperpanjang masa jabatan kekuasaannya, bahkan hal itu sudah lama ia ketahui.

"Pak Jokowi ingin mempertahankan kekuasaan sudah lama, dan langkah-langkahnya tidak pernah berhenti," ujar Mahfud dikutip RMOL, Sabtu (31/8).

Dia memaparkan, pertama kali Jokowi melakukan rencana perpanjangan masa jabatannya menjadi 3 periode terjadi pada Maret 2022, yang diinisiasi oleh Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) dan beberapa menteri.

"Pertama mulai dari apel kepala desa yang dimotori menteri-menteri untuk membuat pernyataan 3 periode. Ada beberapa menteri dan pimpinan partai waktu itu ikut kampanye 3 periode Pak Jokowi," katanya.

"Tapi masyarakat sipil, pejuang demokrasi, dan penegakkan hukum melawan habis-habisan. Partai politik seperti Bu Mega melawan sehingga itu gagal," urainya.

Kemudian, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) juga mendapati politisasi hukum oleh Jokowi dan kelompok pendukungnya untuk menjadikan masa jabatannya hingga 3 periode, sebagaimana terjadi pada tahun 2023 melalui gugatan perdata Partai Prima ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat terkait proses pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2024.***

Baca Juga