Total Ada 32.064 Buruh, Ini 27 Provinsi dengan PHK Terbanyak hingga Juni 2024

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) melaporkan, sebanyak 32.064 buruh mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang Januari hingga Juni 2024.

Berdasarkan Laporan Bulanan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemenaker, jumlah tersebut naik sekitar 4.842 tenaga kerja dibandingkan Mei 2024 yang mencapai 27.222 orang.

Sementara itu, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, angka tersebut naik dari 26.400 orang atau sekitar 21,45 persen.

Lantas, mana saja provinsi dengan PHK terbanyak?

Provinsi dengan PHK terbanyak hingga Juni 2024

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan PHK sebagai pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu, yang mengakibatkan berakhirnya hak serta kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.

Tenaga kerja ter-PHK adalah tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan dilaporkan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Laporan tersebut dilakukan melalui Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan dan/atau pengadilan hubungan industrial.

Kemenaker mencatat, tenaga kerja atau buruh yang dilaporkan ter-PHK paling banyak terdapat di Provinsi DKI Jakarta.

Kasus PHK di DKI Jakarta mencapai 23,29 persen dari jumlah keseluruhan kasus yang dilaporkan hingga Juni lalu.

Berikut perincian provinsi dengan PHK terbanyak periode Januari-Juni 2024, seperti dikutip laman Satu Data Kemenaker, Kamis (25/7/2024):

1. DKI Jakarta: 7.469 tenaga kerja

2. Banten: 6.135 tenaga kerja

3. Jawa Barat: 5.155 tenaga kerja

4. Jawa Tengah: 4.275 tenaga kerja

5. Sulawesi Tengah: 1.812 tenaga kerja

6. Bangka Belitung: 1.527 tenaga kerja

7. Riau: 833 tenaga kerja

8. Jawa Timur: 819 tenaga kerja

9. Kalimantan Barat: 785 tenaga kerja

10. Sumatera Utara: 539 tenaga kerja

11. Sulawesi Tenggara: 348 tenaga kerja

12. Kepulauan Riau: 341 tenaga kerja

13. Sumatera Barat: 327 tenaga kerja

14. Kalimantan Tengah: 298 tenaga kerja

15. Daerah Istimewa Yogyakarta: 292 tenaga kerja

16. Kalimantan Selatan: 246 tenaga kerja

17. Sulawesi Selatan: 227 tenaga kerja

18. Aceh: 203 tenaga kerja

19. Kalimantan Timur: 109 tenaga kerja

20. Jambi: 100 tenaga kerja

21. Kalimantan Utara: 78 tenaga kerja

22. Maluku: 32 tenaga kerja

23. Sulawesi Utara: 27 tenaga kerja

24. Nusa Tenggara Timur : 27 tenaga kerja

25. Lampung: 23 tenaga kerja

26. Bali: 19 tenaga kerja

27. Gorontalo: 18 tenaga kerja.

PHK jalan terakhir, perusahaan harus penuhi hak buruh

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, sejumlah perusahaan tekstil tutup pada awal 2024 yang berdampak terhadap 13.800 pekerja ter-PHK.

Namun, Ida mengungkapkan, PHK biasanya adalah pilihan terakhir yang dilakukan perusahaan.

"Jika ada perusahaan yang akan melakukan PHK, tentu yang kami dorong adalah benar-benar PHK itu sebagai jalan terakhir," kata Ida, dilansir dari Kompas.com, Kamis (13/6/2024).

Dia menyampaikan, pihaknya mendorong perusahaan mengedepankan dialog sebelum akhirnya terpaksa melakukan PHK.

Jika terpaksa mengambil jalan PHK, perusahaan wajib memberikan hak-hak pekerja sesuai aturan yang berlaku.

"Jika terpaksa harus dilakukan PHK, maka kita minta dipastikan hak-hak pekerja diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Penyebab PHK massal, mesin tua dan biaya operasional tinggi

Terpisah, Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengakui, belakangan telah terjadi pemangkasan tenaga kerja secara masif di industri padat karya, utamanya yang berada di wilayah Jawa Barat.

Pemangkasan itu tidak terlepas dari berhenti beroperasinya pabrik di Jawa Barat, yang memang tidak lagi beroperasi atau mengalami relokasi.

"Masalahnya ada dua, mesinnya sudah tua, yang kedua biaya ekonominya sudah tinggi dibandingkan negara-negara lain," kata dia, disadur dari Kompas.com, Senin (29/7/2024).

Menurut Bahlil, tingginya biaya operasional pabrik juga berkaitan dengan produktivitas buruh, sehingga pada akhirnya membuat perusahaan melakukan efisiensi dengan PHK.

Oleh karenanya, dia menyebut, harus terdapat equilibrium antara kebutuhan pelaku usaha dengan tingkat produktivitas buruh untuk menciptakan keberlanjutan operasional pabrik.

"Kalau ini tutup yang rugi kita semua. Lapangan pekerjaan tutup, industrinya tidak jalan, pendapatan negara berkurang," ungkapnya.

Namun demikian, pemerintah terus berupaya untuk membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat melalui investasi yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam maupun luar negeri.

Sumber Berita / Artikel Asli : kompas

Baca Juga