Partai Buruh siap absen dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta jika Anies Baswedan gagal diusung sebagai calon gubernur.
Ketua Tim Khusus Pemenangan Partai Buruh, Said Salahudin, menyatakan hingga saat ini, Partai Buruh terus berupaya membangun komunikasi dengan parpol lain untuk memperjuangkan pencalonan Anies.
"Namun, jika tidak memenuhi syarat, kami tentu menghormati undang-undang yang menyatakan bahwa calon yang tidak memenuhi syarat tidak bisa diusung," ujar Said Salahudin saat jumpa pers di hotel Mega Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (29/8).
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa jika sampai batas waktu pendaftaran habis dan tidak ada partai yang mengambil inisiatif untuk mendaftarkan Anies, Partai Buruh akan tetap pada komitmennya.
"Pertanyaannya apakah Partai Buruh akan mendukung pasangan calon KIM atau mendukung pasangan calon PDI perjuangan ataukah perseorangan? Apakah partai buruh akan mendukung salah satu pasangan calon?" tanya Said.
"Kami sepakat bulat mufakat bahwa partai buruh akan absen di Pilkada DKI Jakarta demi memperjuangkan Anies Baswedan dan menunjukkan komitmen kami kepada rakyat Jakarta," jawab Said.
Dengan keputusan ini, Partai Buruh siap menghadapi resiko yang akan dihadapinya, termasuk menerima sanksi jika tidak bisa mendukung Cakada atau Capres di kontestasi 2029 seperti dikutip dari rmol
Impian Anies Baswedan untuk kembali maju dalam Pilkada Jakarta kini seakan musnah usai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) batal mendukungnya dan lebih memilih mengusung Pramono Anung dan Rano Karno.
Anehnya, usai Pramono-Rano Karno mendaftarkan diri ke KPUD DKI Jakarta, Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDIP Deddy Yevry Sitorus menyampaikan harapan agar Anies mau terjun sebagai tim sukses.
Tak hanya untuk memenangkan pasangan tersebut, melainkan juga Anies dibutuhkan untuk menuntaskan persoalan yang sempat terjadi pada Pilkada beberapa tahun silam.
"Ya kita berharap seperti itu (mendukung Pramono-Rano), kita berharap Pak Anies mau menjadi bagian dari tim ini, bukan hanya memenangkan gubernur, tapi menyelesaikan persoalan-persoalan ketegangan-ketegangan akibat Pilgub 2018 itu," ucap Deddy kepada wartawan di kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (28/8).***