Presiden Joko Widodo merupakan tokoh yang harus bertanggung jawab dengan menegur Menteri BUMN Erick Thohir atas kondisi PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang terlilit utang jumbo sebesar Rp82 triliun.
Begitu yang disampaikan Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto merespons komisaris dan direksi Waskita Karya yang malah menikmati remunerasi miliaran rupiah di tengah utang besar.
"Presiden harus bertanggungjawab dan menegur Menteri BUMN," kata Hari kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Minggu (4/8).
Namun demikian, menurut Hari, Presiden Jokowi tidak berani melakukan evaluasi di sisa akhir jabatannya.
"Wong Jokowi saja sedang cari cara menyelamatkan dirinya dan dinasti keluarga. Bahkan Jokowi itu H2C (Harap Harap Cemas), sebab selama ini dirinya menjadi BPJS (Bencana Petaka Jokowi Sumbernya)" pungkas Hari.
Sumber Berita / Artikel Asli : rmol