'Jokowi Endorse Pramono Anung, Simalakama Bagi Presiden Terpilih Prabowo Subianto'

Penunjukan Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung sebagai calon gubernur Jakarta masih menyisakan banyak cerita dan spekulasi.

Yang pasti, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dipandang banyak pihak, bertindak cerdas menempatkan Pramono Anung.

Langkah ini dinilai efektif meredam politik sandera Jokowi, sekaligus menaikkan posisi tawar dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Di detik detik akhir pengumuman calon gubernur tahap ketiga yang akan mengajukan duet Anies Baswedan dan Rano Karno, internal PDIP terbelah. Sebagian besar menolak Anies dengan beragam pertimbangan.

Muncul beberapa nama seperti Basuki Tjahaja Purnama hingga Edi Prasetyo. Kala itu nama Pramono Anung belum masuk dalam radar pencalonan.

Adalah Sang Bendahara Umum PDIP Olly Dondo Kambey yang meyakinkan Megawati untuk menunjuk Pramono Anung sebagai cagub Jakarta.

Ini pula yang menjawab pertanyaan banyak pihak, mengapa di menit menit akhir, Olly-lah yang pertama kali membocorkan pencalonan Pramono Anung ke publik, bukan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

“Kemarin memang Pak Pramono dipanggil Ibu (Megawati) dan diminta untuk mencalonkan, calon Gubernur DKI, itu aja. Pak Pramono berkoordinasi dengan beberapa orang, sehingga ternyata dia jadi bersedia,” ungkap Olly, Selasa (27/8/2024).

Olly dan Pramono Anung adalah karib. Mereka punya relasi yang kuat dengan Jokowi. Dalam berbagai kesempatan Jokowi kerap meminta pertimbangan keduanya terkait persoalan politik mutakhir.

Olly dan Pramono Anung juga disebut-sebut mengetahui secara rinci semua manuver politik periode kedua Jokowi, termasuk bagaimana mempersiapkan rencana tiga periode yang gagal, dan rekayasa konstitusi soal Gibran di Mahkamah Konstitusi (MK).

Restu Jokowi dan Sikap Prabowo

Pramono Anung awalnya tidak serta merta menerima penunjukan dirinya sebagai cagub Jakarta. Usai diberi mandat oleh Megawati, Pramono Anung berkomunikasi dengan Presiden Jokowi untuk meminta izin.

Presiden Jokowi disebut tertawa terbahak-bahak mendengar penjelasan Pramono.

"Saya berkomunikasi, duduk berdua setelah beliau pulang dari Lampung, beliau tertawa terbahak-bahak," ujarnya.

Setelah itu, Kepala Negara mengizinkan Pramono Anung untuk maju sebagai calon gubernur di Jakarta.

"Beliau bilang, 'Mas maju Mas maju. Tidak semua orang bisa diberikan amanah seperti itu'," lanjut dia.

Meski telah diizinkan, Pramono Anung kembali meminta restu dari Presiden.

"Bapak (Jokowi), saya akan maju (Pilkada Jakarta), karena memang permintaan partai. Akhirnya, beliau menyampaikan, 'Ya sudah, maju saja, Bismillah'," kata Pramono menirukan perkataan Jokowi kepada dirinya.

Tidak sampai di situ saja. Presiden Jokowi juga membuka komunikasi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto terkait masalah ini.

Saat itu Prabowo menyatakan sikap netral dan memberi keleluasan kepada KIM Plus memutuskan, apakah terus di berada koalisi atau mau jalan sendiri mengusung calon terkuat mereka pascaputusan MK yang mensyaratkan 7,5 persen dukungan untuk kepala daerah maju di Pilkada serentak 2024.

“Tapi, itu bahasa Pak Prabowo untuk konsumsi publik. Yang sebenarnya, Pak Prabowo meminta pimpinan Gerindra mengkonsolidasi internal KIM Plus untuk tetap pada komitmen awal.” Begitu cerita salah seorang pimpinan partai KİM yang keberatan disebutkan namanya.

Lantas bagaimana sikap partai partai di KIM seputar penunjukan Pramono Anung? Informasi yang beredar menyebutkan, PKB, Nasdem, dan PAN sempat tersengat dengan manuver dan langkah kuda Megawati tersebut.

Kecuali PKS dan Golkar. PKS memang sudah mendapat jatah posisi wakil gubernur dan konon juga diguyur dana ratusan miliar untuk kerja politik di Jakarta. Untuk hal yang terakhir ini, masih perlu dikonfirmasi kebenarannya ke elit politik di PKS.

Sementara Golkar dalam posisi nyaman, karena telah terwakili oleh kader barunya Ridwan Kamil yang resmi didapuk sebagai Calon Gubernur Jakarta.

Langkah Cerdas

Peneliti Charta Politika Indonesia, Ardha Ranadireksa menyebut diusungnya Pramono Anung merupakan cara cerdas Megawati, dengan segala dilema yang sedang dihadapi PDIP.

"Sehingga menurut saya (Pramono) ini memang tokoh yang cukup moderat, dia tidak terlalu resisten terhadap Jokowi juga tidak terlalu sangat supportif terhadap Jokowi, posisinya relatif profesional saja terhadap Jokowi," ujar Ardha, Kamis (29/8/2024).

Di sisi lain, ada rumor yang berkembang di publik terkait dugaan dilanjutkannya kasus BTS yang melibatkan suami Puan Maharani, Happy Hapsoro bila PDIP berani mendorong Anies Baswedan.

"Di sini bagian dari deal-nya, atau bagian dari perhitungan Megawati bagaimana sosok yang diajukan di Jakarta ini memiliki resistensi yang rendah," tutur dia.

Ardha menilai, Pramono adalah sosok politikus yang sudah berpengalaman memainkan peran sebagai jembatan. Hal ini terbukti saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Bagaimana Mas Pram menjadi jembatan antara Megawati dengan Taufik Kiemas. Kemudian bagaimana dalam transisi pemerintahan dari SBY ke Jokowi, bagaimana menjadi jembatan antara Jokowi dengan Prabowo dan dengan posisi Seskab betul bahwa bisa disebut sebagai orang terdekat Jokowi sebenarnya," ucap dia.

Politik Sandera

Dalam berbagai kesempatan elit PDIP membantah penunjukan Pramono Anung merupakan upaya mengeliminasi politik sandera Jokowi.

"Jangan percaya dengan spekulasi yang dikembangkan. Dari awal nama PAW (Pramono Anung Wibowo) sudah disebut Sekjen, sebagai salah satu kader yang layak untuk posisi cagub. Resistensi internal terhadap paslon menjadi salah satu pertimbangan," ungkap politisi senior PDIP Hendra Supratikno saat dihubungi di Jakarta, Kamis (29/8/2024).

Hendra juga menyebut majunya Pramono Anung tak berkaitan dengan persoalan, apakah Megawati sedang mencoba memegang kartu truf Presiden Jokowi atau tidak.

Kendati demikian, Megawati kerap menyentil peran orang dekat Jokowi. Salah satunya Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Megawati curhat di hadapan kadernya seputar permintaannya bertemu Kapolri yang tak kunjung dipenuhi.

“Saya sudah bilang mau ketemu Kapolri saja, sampai hari ini saja nggak diterima, ya biarin dah,” ujar Megawati saat pidatonya usai menyerahkan surat rekomendasi kepada calon kepala daerah di Jakarta Senin (26/8/2024)

Megawati mengaku dirinya ingin bertanya perihal status dirinya dan kader-kader PDIP sebagai Warga Negara Indonesia sehingga berhak mengikuti kontestasi politik di Tanah Air.

Tak hanya mengungkapkan keinginannya bertemu Kapolri, Megawati juga menyindir perihal tatanan yang dirusak karena pengangkatan Kapolri yang melompat angkatan.

‘"Jangan dibilang saya provokator atau fitnah. Kayak Pak Sigit (Listyo Sigit) supaya tahu berapa yang dilewati? Lima. Kalau enggak percaya tanya gitu aja, lima angkatan," kata Megawati. ***