Jokowi Bermanuver Bangun Dinasti, Faizal Assegaf: Prabowo Harus Bersikap Jika Tak Ingin Bernasib Sama dengan PDIP

  Presiden Jokowi kini menjadi sorotan publik usai dinggap berupaya membangun dinasti politik di Indonesia. Yang terbaru, mantan Gubernur DKI Jakarta itu dianggap cawe-cawe meloloskan Kaesang di Pilkada Jateng, meskipun akhirnya gagal.

Faizal Assegaf menyebut jika partai pendukung Jokowi, Gerindra harus menentukan sikap jika tidak ingin mendapatkan sorotan publik. Ketum Gerindra, Prabowo sekaligus Presiden terpilih harus muncul ke publik.

"Musuh bersama dinasti Jokowi ini bola panas bagi siapapun elit Gerindra, harus ada sikap sehingga tuduhan rakyat sensitif harus diselesaikan. Prabowo harus keluar jangan diam,"kata Faizal Assegaf dikutip dalam YouTube Refly Harun, Jumat (30/8/2024).

"Saya telah menerima amanat rakyat di mana rakyat telah memilih saya sebagai presiden terpilih, saya bersumpah atas nama kesetiaan terhadap negara saya tidak ikut-ikutan untuk menabrak konstitus,i Saya setia kepada NKRI untuk mempertimbangkan mengutamakan aspirasi rakyat," kata Faizal Assegaf.

Menurut Faizal, kalau itu dilakukan Prabowo, maka Gerindra bisa selamat dalam sorotan publik. Namun kalau tidak, maka semua manuver Jokowi itu akan berganti kantong sampahnya adalah Gerindra

"Ini sama posisi Jokowi ketika masih setia PDIP kepada Jokowi, semua tindakan kebusukan Jokowi alat penampung kejahatan kebusukan itu adalah PDIP," jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Harian Partai Gerakan Indonesia Raya itu pun membantah kalau revisi UU Pilkada ditujukan demi kepentingan Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengusung Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaesang Pangarep dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024.

Seperti diketahui, Kaesang telah memperoleh rekomendasi dari Partai Nasional Demokrat untuk maju sebagai bakal calon wakil gubernur Jawa Tengah. Ia berduet bersama Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan, Ahmad Luthfi. KIM pun telah memastikan akan mengusung pasangan tersebut.

"Sebenarnya kalau kita bicara revisi ini hanya kepentingan KIM, tidak juga. Karena kalau yang pertama fokus kita adalah gimana tatanan yang sudah kita atur di kabupaten, kota itu kemudian karena keputusan MK ini juga bisa menjadi berubah," ujar Dasco.

Menurut dia, masalah tersebut tidak dialami hanya oleh KIM. Melainkan juga partai-partai lainnya.

"Tapi yang nggak masuk juga bisa dilihat sedikit banyak tatanan di pilkada itu akan berubah. Karena partai yang tadinya berkoalisi dengan ini tadinya nggak cukup, karena putusan MK dia bisa mencalonkan. Dia berpikir 'ah saya majuin calon saya'," kata Dasco seperti dikutip dari fajar 

Klaim Senasib, Hasto Sebut Ada Upaya agar PDIP dan Anies Sama-sama ‘Lenyap’

 Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengklaim bahwa partainya dan Anies Baswedan sebagai sesama korban dari politik kekuasaan.

Penilaian tersebut merujuk fakta dari aspirasi publik yang selama ini menghendaki agar Anies bersama-sama dengan PDIP.

PDIP, lanjut Hasto, sebenarnya mendengarkan aspirasi masyarakat yang luas untuk mengusung Anies untuk maju pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024. Sayangnya, hal itu gagal terwujud.

Meski demikian, lanjutnya, PDIP tetap mendengarkan penyampaian dari publik yang menghendaki agar Anies maju pada Pilgub Jawa Barat (Jabar) 2024. Sayangnya, pada akhirnya jalan untuk kontestasi di Tanah Pasundan itu juga tidak terealisasi.

"Pak Anies Baswedan memang mendapatkan dukungan karena sama-sama dengan PDI Perjuangan dipersepsikan sebagai korban dari krisis konstitusional ini," kata Hasto dilansir dari Republika, Jumat (30/6/2024).***