Ikut Demo di DPR, Joko Anwar Wakili Warga Sipil yang Sudah Muak

 

Sutradara kenamaan, Joko Anwar ikut hadir dalam aksi demo di depan Gedung DPR mengkritisi putusan MK terkait pilkada yang dianulir DPR.

Joko Anwar tak mau membawa embel-embel sineas, ia hadir dengan melabeli dirinya sebagai warga sipil yang ikut memberikan aspirasi.

"Saya sebagai warga sipil aja," ujar Joko Anwar dikutip dari tayangan youtube, Kamia (22/8/2024).

Joko Anwar melihat bahwa selama ini masyarakat dan dirinya lebih banyak diam dan hanya bersuara di media sosial.

Sehingga ia merasa ini sudah waktunya semua orang bisa turun dan memberikan suara secara langsung.

"Selama ini kita diam, bersuara di sosial media tapi sepertinya gak cukup," ujar Joko Anwar.

"Jadi butuh ada kita secara fisik berkumpul sesama masyarakat sipil mulai dari buruh, mahasiswa dan siapa aja untuk menunjukkan masyarakst masih ada, rakyat masih ada," terangnya.

Ia mewakili suara masyarakat sipil yang sudah muak dengan tingkah laku para penguasa di Indonesia.

"Pengausa tidak bisa dengan seenaknya berbuat sesuka mereka," katanya.

"Udah muak banget masyarakat dan saya mewakili warga sipil yang muak," tegas Joko Anwar.

Beberapa artis sudah terlihat turun ke depan gedung DPR diantaranya adalah Andovi Da Lopez, Abdel Achrian, Arie Kriting, Abdur Arsyad, Bintang Emon, Rigen Rakelna dan masih banyak lagi.

Rencana DPR membuat rapat marathon untuk menyikapi putusan MK soal syarat di Pilkada 2024 mendatang seperti dikutip dari tribunnews 

Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, membeberkan dosa-dosa Jokowi saat orasi di hadapan massa aksi yang berdemonstrasi di Mahkamah Konstitusi, Kamis, 22 Agustus 2024. Walau di bawah terik panas matahari menyengat, dia tak padam berorasi di depan forum akademisi dan aktivis yang sedang berdiri di tangga Gedung MK.

“Hidup demokrasi, turunkan dinasti!” teriak Usman yang diikuti massa aksi. “Untuk presiden yang ke-7, kita harus sampaikan tujuh dosa Jokowi,” kata dia membuka orasi sambil berapi-api.

Usman menyebut, dosa pertama Jokowi adalah menghilangkan, melemahkan dan menghancurkan ruang publik untuk kritik dan protes. Yang kedua, melemahkan memandulkan oposisi partai di parlemen. “Ketiga, mengkerdilkan lembaga-lembaga penegakan hukum, betul?” ujar dia.

Dosa selanjutnya yaitu memperlemah peran media massa. Dia juga menyebut, Jokowi telah memecah belah mereka sebagai masyarakat melalui politik polarisasi.***

Baca Juga