JAKARTA - Kans Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengikuti jejak NasDem di Pilkada Jakarta 2024 terbuka.
PKB membuka peluang batal mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta.
Saat ini, DPW PKB DKI Jakarta yang telah memberikan surat tugas kepada mantan Gubernur Jakarta itu untuk bersosialisasi ke masyarakat.
Tetapi, keputusan final calon yang akan diusung di Pilkada Jakarta berada di tangan DPP PKB.
Diketahui, DPP NasDem juga berpeluang tidak mendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024.
Kini, satu-satunya parpol yang telah mendeklarasikan dukungannya kepada Anies Baswedan yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Namun PKS memberi syarat kepada Anies Baswedan untuk memilih Sohibul Iman untuk menjadi pendampingnya.
Kans PKB Usung Anies
Kans PKB batal mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 terbuka.
Waketum PKB azilul Fawaid mengakui segala kemungkinan dalam kontestasi politik.
"Semua serba mungkin," kata Jazilul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (2/8/2024).
Menurut Jazilul, kemungkinan batal mengusung Anies bila partainya memutuskan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) pada Pilkada Jakarta.
Jazilul mengatakan pihaknya saat ini tengah mempertimbangkan tawaran tersebut.
"Kita pertimbangkan, kita pertimbangkan. Kan sudah ada tawaran, PKB akan mempertimbangkan untuk kebaikan Jakarta, kebaikan Indonesia," ujar Jazilul.
Jazilul pun memprediksi Pilkada Jakarta bisa saja diikuti oleh satu poros jika KIM Plus tersebut dibentuk.
"Kalau terjadi kristalisasi koalisi KIM plus, ya satu calon. Lihat saja komposisi perolehan partai partai di DKI," kata Jazilul.
Meski demikian, Jazilul enggan berspekulasi lebih siapa sosok yang kira-kira akan diusung nantinya oleh KIM Plus jika terbentuk.
Sebelumnya, Bendahara Umum DPP NasDem Ahmad Sahroni juga menyebutkan peluang Anies Baswedan tidak jadi didaftrakan di Pilkada Jakarta 2024.
Sahroni mengatakan dinamika politik Pilkada Jakarta bisa berubah hingga akhir pendaftaran cagub-cawagub pada 26 Agustus 2024.
Menurut Sahroni, kunci seseorang diusung di Pilkada adalah ketika mereka telah didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah secara resmi.
Jika masih hanya diberi surat rekomendasi saja, kata Sahroni, hal tersebut masih bisa dibatalkan dan pendafataran calon tak dilanjutkan.
"Belum (surat rekomendasi dari Nasdem ke Anies), belum. Kuncian itu nanti setelah dia mendaftarkan. Nah, jadi, you jangan kecele."
"Rekomendasi bisa saja dikasih, tapi tahu-tahu enggak didaftarin. Bisa dicabut (rekomendasinya), bisa saja tidak dilanjutkan untuk pendaftaran," ujar Sahroni di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (29/7/2024).
"Itu sangat dinamis, jangan salah. Oke? Yang sudah ditetapin misalnya, belum tentu juga. Yang ditetapin, oke, akan daftar."
"Karena politik itu sangat dinamis. Lu boleh megang rekomendasi. Tahu-tahu rekomendasi dibatalin, who knows?" tutur Sahroni.
Sahroni kembali mengingatkan, waktu pendaftaran Pilkada 2024 masih satu bulan lagi, sehingga dinamika politik yang terjadi menjelang pendaftaran calon masih dinamis.
Jadi, menurutnya, keputusan NasDem masih bisa berubah-ubah seiring berjalannya waktu sampai pendaftaran calon ditutup.
Kendati demikian, kata Sahroni, keputusan final nanti ada pada Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh.
"Enggak kan pertimbangannya ada di Ketua Umum, bukan di saya. Tapi semua ketua Umum. Mau lanjut tetap sampai pendaftaran, atau ada yang ganti. Atau ada proses yang lain."
"Tapi yang pasti, teman-teman harus sadari bahwa ini proses dinamika politik sangat dinamis," katanya.
"Jadi, naik turun kadang dia. Dan mudah-mudahan kalau sampe ujung sampai daftar ya," pungkasnya.
Namun, di sisi lain, Sahroni juga mengakui NasDem sudah sering menjalin komunikasi dengan PDI Perjuangan dan PKB untuk mengajak mendukung Anies di Pilkada Jakarta 2024.
Bentuk komunikasi itu, kata Sahroni, masih sebatas lisan atau pembicaraan semata, belum pada finalisasi kesepakatan, karena pembahasan terkait Pilkada Jakarta masih fleksibel.
Sehingga, belum ada kesepakatan apapun, termasuk soal koalisi untuk mendukung Anies Baswedan.
"Ya kalau ajak untuk bergabung kan secara lisan sering kita komunikasi, cuma kan untuk finalisasinya belum, jadi sifatnya masih fleksibel ke kanan, kiri, depan belakang atas bawah," katanya saat ditemui awak media di NasDem Tower, Jakarta, Kamis (25/7/2024).
Relawan Bicara Anies-Ahok
Juru bicara relawan Anies Baswedan, Iwan Tarigan mengatakan Anies sosok yang taat dan menghargai konstitusi.
Hal tersebut dikatakannya untuk menanggapi soal wacana duet Anies-Ahok yang berpotensi kandas lantaran terbentur aturan.
Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020 telah mengatur syarat menjadi calon gubernur dan wakil gubernur.
Dalam PKPU itu disebutkan seseorang dapat menjadi calon wakil gubernur apabila belum pernah menjabat sebagai gubernur di daerah yang sama.
Terkait hal itu, Iwan menyatakan tidak ada keinginan untuk merubah aturan dan menyebut Anies merupakan orang yang menghormati konstitusi.
"Saya paham betul, Pak Anies itu sangat menghormati konstitusi yang ada. Jadi, kita tidak punya keinginan untuk mengubah aturan," jelasnya, mengutip tayangan Overview Tribunnews, Jumat (2/8/2024).
Tak hanya itu, ia juga menyatakan akan mengikuti aturan yang ada, khususnya PKPU nomor 9 tahun 2020.
"Kalau memang dikatakan tidak bisa, Pak Anies atau Pak Ahok menjadi Wakil Gubernur yang dimajukan. Ya berarti tidak dimajukan," papar Iwan.
Sementara itu, Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio, menyatakan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akan sulit untuk maju di Pilkada Jakarta.
"Memang agak sulit Ahok untuk bisa menerobos masuk ke Jakarta kecuali ada pergerakan di MK lagi untuk mengubah," tutur Hendri.
Ia juga menuturkan, Anies bisa maju di Pilkada Jakarta jika diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Hendri pun menambahkan jika nantinya Anies diusung oleh KIM, maka eks Mendikbud itu harus siap dengan segala kemungkinan, termasuk disandingkan dengan Kaesang Pangarep.
"Maka saya jauh-jauh hari mengatakan Anies bisa maju bila dia diusung oleh KIM. Nah, nanti siapa wakilnya ya Mas Anies mesti siap," tambahnya.
Nasib Serupa
Selain itu Hendri Satrio menanggapi hubungan Anies Baswedan dengan Ahok kian dekat jelang Pilkada Jakarta.
Menurut Hendri, kemesraan yang terjalin antara Anies dan Ahok memiliki potensi besar untuk membawa mereka meraih tiket maju ke Pilgub DKI Jakarta.
"Kalau melihat Anies dan Ahok kian mesra ini membuat mereka bisa mendapatkan tiket untuk maju ke pilgub DKI Jakarta," ujar Hendri, dikutip dari tayangan YouTube Tribunnews dalam acara Overview, Jumat (2/8/2024).
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kedekatan antara keduanya merupakan sebuah refleksi dari nasib yang serupa.
Dikatakannya Anies maupun PDIP (partai yang menaungi Ahok) dapat bernasib sama, termasuk PKS, bisa berpotensi dikucilkan dan tidak bisa maju di Pilgub DKI Jakarta 2024.
Terlebih apabila PDIP dan PKS malah bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) dianggap tidak akan memiliki teman kerja sama yang kuat dan dapat berakhir hanya melawan kotak kosong.
Hendri juga menyoroti bahwa saat ini, dinamika politik tidak murni berdasarkan demokrasi asli yang melibatkan suara rakyat, melainkan lebih kepada strategi partai politik.
"Saat ini (yang terjadi adalah) demokrasi siasat, demokrasi yang nggak biasa, bukan demokrasi original, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ini semua ditentukan oleh partai politik," tandasnya.
Selain itu, Hendri menyebutkan empat nama yang kesulitan mendapatkan tiket untuk maju dalam Pilgub serentak 2024.
"Anies Baswedan dan Airin Rachmi Diany, meski memiliki elektabilitas tinggi, menghadapi perlawanan keras dari sekutu Golkar dan Gerindra. Edy Rahmayadi yang juga elektabilitasnya tinggi harus berharap pada 'golden ticket' dari PDI Perjuangan, dan Ridwan Kamil menghadapi kebingungan menentukan jalur yang tepat untuk maju."
Untuk itulah, menurutnya, baik Anies maupun Ahok perlu bergandengan tangan demi memperoleh tiket menuju Pilgub DKI Jakarta.
"Kemesraan antara Anies dan Ahok ini adalah strategi bersama untuk mendapatkan tiket," pungkasnya.
Hendri Satrio juga menyebut terdapat 3 skenario yang diperkirakan dalam Pilgub DKI Jakarta 2024. Pertama, Anies maju sebagai cagub dengan restu dari KIM atau koalisi pendukung Prabowo. Kedua, Anies harus mempersatukan PDIP dan PKS.
Selanjutnya, Pilgub DKI bisa berlangsung tanpa Anies sebagai calon.
Sumber Berita / Artikel Asli : wartakota