.jpg)
Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyebut nama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal itu disampaikan Hasto usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di KPK.
Hasto menjelaskan dirinya ditanya dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Tim Pemenangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin pada Pilpres 2010.
Dia menjelaskan Wasekjen PDIP Yoseph Aryo Adhi Dharmo yang juga jadi saksi dalam kasus DJKA merupakan Kepala Sekretariat Rumah Aspirasi yang menjadi markas pemenangan Jokowi-Maruf pada Pemilu 2019.
Pada Pilpres 2019, kata Hasto, Erick Thohir sebagai Ketua Tim Pemenangan meminta kepada jajaran timnya untuk bergotong-royong menggalang dana.
Dengan begitu, sejumlah jajaran tim pemenangan berhubungan dengan Direktur Prasarana Perkeretaapian, Harno Trimadi yang kini jadi tersangka dalam kasus DJKA Kemenhub.
"Saat itu berdasarkan kebijakan dari ketua tim pemenangan Bapak Erick Thohir dikatakan, bahwa ada pihak-pihak sesama jajaran yang kemudian bergotong royong, dan kemudian bertemulah Pak Adi Dharma ini dengan Bapak Budi Karya Sumadi," kata Hasto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (20/8/2024).
"Nah setelah pertemuan itu ada penugasan terhadap Bapak Harno yang saat itu menjadi kepala biro. Lalu saudara Adi Dharmo mengirimkan handphone saya kepada Bapak Harno. Itu lah menurut saudara Adi Dharmo, asal-muasal mengapa saya diundang untuk diminta keterangan sebagai saksi," tambah dia.
Lebih lanjut, Hasto menyebut sejumlah menteri memang terlibat dalam Tim Pemenangan Jokowi-Maruf.
"Kan beberapa menteri kita masukkan di dalam Tim Pemenangan Pak Jokowi-Kiai Haji Maruf Amin, jadi kami ini biasa, beberapa yang masuk ya kami lakukan koordinasi," ujar Hasto.
Bahkan, lanjut Hasto, Adhi Dharmo kenal baik dengan Budi Karya saat tergabung dalam tim pemenangan.
"Di situlah asal-muasal Pak Adhi Dharmo kenal baik dengan Pak Budi Karya. Lalu juga ditanyakan apakah saya pernah bertemu dengan Pak Budi Karya? Ya pernah bertemu, beliau sebagai menteri dan beberapa kali mengundang di acara partai untuk program desa wisata misalnya," tutur Hasto.
Meski begitu, dia membantah adanya aliran dana kasus korupsi DJKA yang mengalir ke PDIP untuk membiayai kampanye pemenangan Jokowi-Maruf.
"Tidak ada aliran dana ya, jadi tidak ada aliran dana. Tidak ada pertanyaan terkait aliran dana," tegas Hasto.
Sebelumnya, Hasto merampungkan pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan DJKA Kemenhub. Dalam pemeriksaan selama sekitar 4,5 jam tersebut, dia mengaku mendapat 21 pertanyaan dari tim penyidik KPK.
"Tadi saya telah memberikan keterangan yang sebaik-baiknya, ada sekitar 21 pertanyaan," kata Hasto.
Berbeda saat dirinya diperiksa sebagai saksi dalam kasus Harun Masiku, Hasto menyatakan pemeriksaannya kali ini lebih nyaman dengan suhu ruang pemeriksaan yang lebih hangat sehingga dia tidak kedinginan.
"Suasananya sangat nyaman, penyidiknya Pak Alfred sangat baik dan saya tidak kedinginan karena ruangannya sudah lebih hangat, mendapatkan kopi dan juga makan siang gado-gado cemara, sehingga sangat baik," tandas Hasto seperti dikutip dari suara
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyeret 2 nama menterinya Presiden Joko Widodo terkait aliran dana korupsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) yang mengalir ke rumah aspirasi pemenangan Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019.
Hal itu disampaikan Hasto menjelang diperiksa sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (20/8).
Hasto membeberkan alasannya diperiksa di kasus korupsi DJKA. Menurutnya, pada saat Pilpres 2019 lalu, dirinya sebagai Sekretaris Tim Pemenangan Jokowi-Maruf.
"Di mana menurut keterangan Saudara Adhi Dharmo yang saat itu menjadi Kepala Sekretariat Kantor terkait dengan pengelolaan rumah aspirasi di Jalan Proklamasi, saat itu berdasarkan kebijakan dari Ketua Tim Pemenangan Bapak Erick Thohir dikatakan, bahwa ada pihak-pihak sesama jajaran menteri yang kemudian bergotong-royong," kata Hasto kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Selasa pagi (20/8).***
![[BREAKING NEWS] VIRAL Tom Lembong Dinyatakan Tidak Bersalah Berdasarkan Kesepakatan GATT dan WTO, Tokoh Ini Siap Berikan Dukungan](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_u4uaHX-bdLHnU7XK2WQ3nsnle3I2oH17CMpjIIx_BZvaSGG5FQkG9orLv8JTnf2xnagIPtjSdI8BIkEeQBUXQJkC62CUDpKIY-pKLkE0XVGaEw6kfJiLqo5bp4D80az9t1K72sHLxHwnUHKAzINdSPyhyn-up5ZVZBipGAMx2kdsHhgOEb9FFLNr4yfrkF_4lLRtKvQ2jss6qY=w680)