Akankah Nasib IKN Mangkrak Seperti Hambalang? Ingatkan APBN Sisa Rp17 Triliun dan Investor Asing Tidak Ada Yang Masuk!

 Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN kini menjadi tanda tanya besar.

Tidak sedikit yang mulai memperkirakan mega proyek tersebut akan berakhir mangkrak seperti Hambalang.

Bukan hanya perihal pergantian pucuk pimpinan Otorita IKN namun juga terkait masalah pembiayaan.

Menteri Investasi dan Kepala BKPM, Bahlil Hadalia dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI mengaku bahwa investor asing hingga kini belum ada yang masuk di Ibu Kota Nusantara atau IKN tersebut.

Pembangunan pertama yang difokuskan kepada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Pernyataan tersebut tentunya berbeda jika dibandingkan dengan optimism pemerintah pada beberapa waktu sebelumnya.

Sejumlah investor yang berasal dari berbagai negara seperti Uni Emirat Arab, China hingga Korea Selatan diklaim akan menempatkan modal proyek pada IKN.

Meskipun belum ada investor asing yang masuk ke IKN, maka pembangunannya masih mengandalkan APBN.

Diperkirakan pembangunan Ibu Kota Nusantara tersebut berkisar Rp466 triliun dengan bersumber dari APBN sebesar Rp89,4 triliun.

Sedangkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani melaporkan bahwa pembangunan IKN untuk 2024 saja sudah menghabiskan anggaran Rp4,8 triliun yang bersumber dari APBN. 

Sementara itu di tahun 2023 sebesar Rp27 triliun dan 2022 sebesar Rp5,5 triliun.

Untuk total anggaran jika realisasi 2024 mencapai 100 persen maka mencapai Rp72,3 triliun.

Maka dari itu, jika diperkirakan dana APBN untuk pembangunan IKN tahun 2025 semakin menipis sebesar Rp17,1 triliun.

Rencananya, tahun 2025 masa pemerintahan Prabowo Subianto akan memfokuskan untuk pembangunan sejumlah infrastruktur yang akan diprioritaskan bagi investor.

Tahun depan, pemerintah mulai gencar untuk memfokuskan penarikan investor asing dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara ini.

Menanggapi pesimisme IKN akan mangkrak seperti Hambalang dan menipisnya anggaran untuk tahun depan, Presiden Jokowi menampik pembangunan IKN menjadi terbengkalai.

Bahkan Presiden Jokowi dan pemerintahan optimis untuk membangun IKN menjadi lebih baik di tahun 2025 mendatang.

“Jadi kita melihat juga bagian interior, eksterior, semuanya sudah dalam proses semuanya dan insya Allah selesai, selesai,” jelas Jokowi.

Akankah pembangunan IKN terus berjalan meskipun tidak semasif sebelumnya atau malah mangkrak seperti Hambalang karena menipisnya anggaran dan investor asing yang kosong?

Demikianlah informasi mengenai nasib pembangunan IKN karena di tahun 2025 anggaran menipis sisa Rp17 triliun dan investor asing tidak ada yang masuk seperti dikutip dari ayobandung

Media Asing Soroti Pembangunan Mangkrak di Tengah Megahnya Upacara di IKN

Penyelenggaraan upacara HUT Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia (RI) berhasil dilaksanakan di dua tempat berbeda.

Upacara kemerdekaan dilaksanakan serentak di Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Istana Merdeka pada 17 Agustus 2024.

IKN pun mencatatkan sejarah, di mana pengibaran bendera merah putih pertamanya menjadi tanda awal perpindahan ibu kota negara.

Proses pemindahan ini secara resmi akan ditandai dengan penetapan peraturan presiden (Perpres) yang dilakukan dalam beberapa bulan mendatang.

Diselenggarakannya upacara kemerdekaan di IKN turut mengundang perhatian dari sejumlah media asing, salah satunya Reuters.

Meski menuliskan upacara berhasil digelar dengan meriah, namun Reuters menyoroti tahap pembangunan IKN yang dinilai dilanda banyak masalah dan menghadapi penundaan.

"Proyek warisan Presiden Joko Widodo yang akan segera berakhir, Nusantara telah mengalami penundaan konstruksi dan kekurangan pendanaan karena pandemi COVID-19, kurangnya investasi asing, dan yang terbaru, pengunduran diri para pemimpin proyek," tulisnya dikutip pada Minggu (18/8), dalam artikel berjudul "Indonesia holds curtailed Independence Day event in troubled new capital".

Disoroti pula ratusan peserta dan pekerja konstruksi yang mengikuti upacara di bawah payung merah, dengan pemandangan beberapa bangunan yang masih dalam tahap pembangunan.

Reuters kemudian melakukan wawancara kepada salah satu pekerja konstruksi Bernama Mulyana (38). Dalam wawancara tersebut, Mulyana mengaku menghabiskan sembilan bulan terakhir untuk membangun gedung kantor kementerian yang sebagian digunakan pada hari Sabtu (17/8) untuk perayaan tersebut di tengah terbatasnya infrastruktur untuk memindahkan material.

“Selama lima bulan kami bekerja dalam shift 24 jam, karena keterbatasan akses kami membutuhkan dua hingga tiga jam (setiap hari) untuk memindahkan beton menggunakan alat berat,” katanya kepada Reuters, Jumat, di mana ia juga menambahkan bahwa setahun yang lalu pasokan air dan listrik di lokasi terbatas.***

Baca Juga