Agenda Pemindahan ASN ke IKN Molor Terus, Pengamat: Kode Keras Pemerintahan Jokowi Angkat Tangan!

Kalau tak ada aral, sebanyak 1.700 Aparatur Sipil Negara (ASN) bakal boyongan ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim) pada Oktober 2024. Atau molor sebulan dari target.

Tapi, bisa jadi molor lagi karena ekosistemnya belum siap. Entah sampai kapan molornya, tak ada yang bisa menjawab.

Dua menteri di Kabinet Indonesia Maju pun punya jawaban berbeda soal kapan pemindahan ASN ke IKN bisa dilaksanakan.

Misalnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang juga Plt Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono mengatakan, boyongan ASN ke IKN kemungkinan September 2024.

Alasannya, hunian untuk 1.700 ASN berupa 14 tower apartemen sudah selesai dibangun.

Hunian seluas 98 meter-persegi itu pun sudah lengkap dengan furnitur serta perabotan lainnya. Artinya, ASN tinggal bawa badan saja.

Tapi, lain cerita dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), Abdullah Azwar Anas.

Dia belum berani menyebut kapan perpindahan ASN ke IKN.

”Semula September. Lalu, terakhir arahan presiden jangan terburu-buru kalau ekosistemnya belum siap. Jadi kita tunggu nanti,” kata Anas.

Tentu saja yang dimaksud ekosistem itu, menyangkut sarana dan prasarana ASN di IKN, belum lengkap. Ya, ASN dan keluarganya kan manusia juga.

Dia butuh air bersih, pasar, tempat wisata, sekolahan, sarana beribadah dan lain-lain. Pokoknya keperluan ASN dari ujung rambut hingga kaki harus terpenuhi.

Pengamat Kebijakan Publik, Achmad Nur Hidayat (ANH) menduga, rencana pemindahan ASN ke IKN yang molor terus, kemungkinan batal dalam waktu dekat.

Karena itu tadi, ekosistem untuk perpindahan ASN, belum rampung terbangun. Ingat, ASN tidak hanya butuh hunian saja.

Penundaan ini, menurut ANH, mengindikasikan adanya masalah besar dalam pembangunan megaproyek IKN yang nilai investasinya mencapai Rp466 triliun.

Menurut catatan ANH, pemerintah pernah merencanakan perpindahan ASN ke IKN pada Juli 2024, kemudian molor ke Agustus 2024, kembali ditunda menjadi Oktober 2024. Bisa jadi akan molor lagi.

"Penundaan ini menunjukkan adanya kelemahan dalam perencanaan, koordinasi, serta pengelolaan proyek IKN secara keseluruhan," ujar ANH, Jakarta, Jumat (30/8/2024).

Dia bilang, memindahkan ASN tidaklah seperti memindah barang. Selesai dipindah urusan selesai.

Apalagi pindahnya ke IKN yang belum ada apa-apa di sana. Binatang langka saja kabur karena terganggu proses pembangunan di sana.

"Tanpa adanya jaminan yang jelas dari pemerintah mengenai kondisi di IKN, resistensi ini kemungkinan akan terus meningkat dan semakin memperlambat proses pemindahan," kata dia.

Terlepas dari persoalan-persoalan tersebut, Achmad berpendapat bahwa pemindahan ASN ke IKN bukan hal mendesak yang harus dieksekusi tahun ini.

"ASN seharusnya bekerja dekat dengan rakyat, bukan di menara gading, agar mereka dapat memahami dan merespons secara riil persoalan teknis dan birokratis yang dihadapi dalam pelaksanaan program pemerintah," kata dia.

Atau berharap ASN mau tinggal tenda gara-gara pembangunan hunian belum rampung, atau proyeknya malah macet.

Karena BUMN yang ditunjuk untuk membangunnya ditimpa kesulitan keuangan. Itu baru soal hunian, belum yang lain-lain.

"Masalah transportasi, pemindahan barang, serta penyiapan fasilitas dasar di tempat tujuan membutuhkan koordinasi yang sangat baik, yang sayangnya masih berproses sampai saat ini," kata dia seperti dikutip dari inilah

PDIP soal Jokowi Belum Terbitkan Keppres IKN: Makanya Jangan Terlalu Pede

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat merespons soal Keputusan Presiden (Keppres) tentang Ibu Kota Negara (IKN) yang belum diteken Presiden Jokowi. Dia mengatakan pemindahan ibu kota memang tidak mudah dilakukan.

Menurutnya, pemerintah jangan terlalu memaksakan untuk buru-buru pindah ke IKN. Begitu juga terkait rencana Jokowi yang ingin upacara 17 Agustus di IKN tahun ini.

“Menurut saya pribadi melihat memang tidak mudah untuk memindahkan ibu kota dan jangan terlampau dipaksakan, sangat tidak mudah, termasuk progresnya, termasuk juga untuk upacara 17 Agustus ya," kata Djarot di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (10/7/2024).

Djarot menilai pemerintah terlalu memaksakan diri ingin pindah ibu kota negara.

Pasalnya, infrastruktur di IKN masih belum siap untuk digunakan. Terlebih, kebutuhan seperti air dan listrik sampai saat ini juga belum masuk ke IKN.

"Inilah salah satu konsekuensi dari kebijakan yang tergesa-gesa, tergesa-gesa.

Terutama di dalam implementasinya, di dalam eksekusinya," katanya. Djarot lantas menyinggung pemerintahan Jokowi yang sempat mengatakan IKN sudah siap untuk ditempati.

"Jadi, ya saran saya sih benar jangan dipaksakan, makanya di awal jangan terlalu pede gitu loh, kan sebelumnya kan menyampaikan sudah sangat siap gitu ya, ternyata belum juga," tandasnya. Sebagai informasi, Keppres tentang IKN belum juga diterbitkan oleh Jokowi.

Di sisi lain, Jokowi mengaku belum bisa memberikan kepastikan kapan Keppres itu terbit. "Belum, bisa saya nanti yang menandatangani," kata Jokowi di IKN, Kalimantan Timur, Rabu (5/6/2024).***

Baca Juga