Prabowo Kurangi Anggaran Makan Gratis Jadi Rp7.500, Ceramah Viral HRS Jadi Kenyataan!

Angka Rp7.500 belakangan menjadi salah satu topik trending di X. Konteksnya adalah isu pemangkasan anggaran program makan bergizi gratis usai ekonom Verdhana Sekuritas Heriyanto Irawan mengaku telah bertemu dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran.

Dalam kegiatan Market Outlook 2024 yang digelar secara hibrida itu, dia menceritakan tim presiden terpilih masih mempertimbangkan untuk menurunkan biaya makanan per hari.

“Setelah dikomunikasikan angka Rp71 triliun, tim ekonomi presiden terpilih memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa diturunkan lebih hemat dari Rp15 ribu ke Rp9 ribu atau Rp7.500. Bisa kita pahami tentunya mereka mau program itu menyentuh lebih banyak rakyat,” ujar Heriyanto, belum lama ini.

Isu pemangkasan anggaran makan bergizi gratis menjadi sesuai dengan 'prediksi' yang dibuat oleh Habib Rizieq Shihab (HRS) dalam sebuah ceramahanya yang belum lama ini viral.

Saat itu, HRS mengkritisi masalah kekurangan dokter di Indonesia hingga akhirnya pemerintah mengambil kebijakan 'naturalisasi' atau mengimpor dokter asing bisa praktik di sini.

Berdasarkan potongan video itu, awalnya HRS menyinggung soal kemiskinan lewat banyaknya pengangguran di Indonesia, bahkan banyak masyarakat yang tidak punya tempat tinggal layak. Hingga ceramahnya sampai kepada soal pendidikan.

Menurut HRS, kenapa Indonesia kekurangan dokter, karena banyak orang Indonesia tidak kuliah di fakultas kedokteran.

Kenapa mereka tidak kuliah di fakultas kedokteran, Rizieq melanjutkan dengan suara meninggi, "Karena kuliah di fakultas kedokteran mahal, ratusan juta (rupiah). Nggak punya duit ratusan juta, jangan mimpi kuliah di fakultas kedokteran."

Jadi, menurut HRS, bukan orang Indonesia yang bodoh. Kalau fakultas kedokteran dibuka secara gratis, jutaan anak-anak Indonesia akan kuliah di fakultas kedokteran, dan jutaan anak itu akan menjadi dokter.

"Rasain lu kuliah mahal. Ya dia pilih dia lagi, diajak berubah nggak mau, rasain!" kata Rizieq, yang disambut tawa oleh jamaahnya.

Ia pun kemudian menyoroti konstitusi yang mewajibkan 20 persen dari APBN wajib dialokasikan ke pendidikan.

HRS mempertanyakan ke mana larinya 20 persen anggaran pendidikan itu selama ini. Karena menurutnya, semestinya pendidikan dari tingkat SD sampai universitas di Indonesia, gratis.

"Tapi lu milihnya makan gratis. Kacau, kacau, kacau. Ditawarin mau sekolah gratis apa makan gratis, milihnya makan gratis. Akhirnya makan gratisnya sekarang cuma sama telor ceplok doang, itupun duitnya nggak ada, besok pakai ikan asin," kelakar HRS.

[VIDEO]

Merespons isu pemangkasan ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap sesuai dengan yang diajukan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

“(Anggaran makan bergizi gratis) dalam RAPBN masih sama,” kata Airlangga saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, di Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Airlangga menambahkan, implementasi program tersebut akan bersifat fleksibel. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengalokasikan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis sebesar Rp71 triliun dalam RAPBN 2025.

Sri Mulyani memerinci, pelaksanaan Program MBG akan dilakukan secara bertahap, yang mana alokasi Rp71 triliun merupakan anggaran untuk tahun pertama.

Anggaran Program MBG telah masuk dalam postur RAPBN 2025 yang disepakati dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF).

“Dalam RAPBN 2025, teman-teman tadi sudah lihat di dalam, sebelumnya angka Rp71 triliun itu ada di dalam range postur defisit 2,29 persen hingga 2,82 persen. Jadi, angka Rp71 triliun bukan merupakan outlook di atas itu, tapi sudah di dalamnya dan nanti kita akan susun pada saat kita menyusun RUU APBN 2025 yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi tanggal 16 Agustus (2024),” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan RAPBN 2025 di Jakarta, Senin (24/6/2024).

Bendahara Negara itu mengatakan Tim Prabowo-Gibran akan menyusun detail Program MBG yang dijelaskan secara terpisah.

Penyusunan RAPBN 2025 sendiri dilakukan mengikuti siklus APBN yang diatur dalam UU Keuangan Negara dan dibahas bersama DPR untuk mendapat persetujuan.

Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menyatakan belum ada perubahan anggaran pada program makan siang gratis.

Isu pengkajian pengurangan anggaran makan gratis dari Rp15.000 menjadi Rp7.500 per anak menjadi topik trending di X.

"Kata siapa, enggak," kata Gibran ketika ditemui di balai kota Solo, Kamis (18/7/2024).

Gibran meminta untuk menunggu terkait kepastian anggaran yang akan digunakan salah satu program unggulan tersebut.

"Ditunggu dulu, tunggu kepastian dulu ditunggu semua," katanya.

Menurut Gibran anggaran idealnya adalah di angka Rp15 ribu. Di mana dengan anggaran tersebut juga sudah diujicobakan di sejumlah daerah.

"Iya betul (15 ribu) sudah ideal itu dan sudah diujicobakan di beberapa tempat," katanya.

Gibran mengatakan belum ada kepastian dan keputusan final terkait pengurangan anggaran dari 15 ribu tersebut.

"Belum ada kepastian untuk pengurangan itu. Selama ini uji cobanya di 15 ribu. Belum final, ditunggu dulu," katanya.

"Ya saat ini berjalan lancar. Kan kita melibatkan banyak ahli gizi 15 ribu saya kira cukup ideal tapi nanti jika ada masukan dari orang tua murid, murid, guru monggo nanti silakan disampaikan ke kami," katanya.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengungkapkan perlunya membuat skala prioritas program yang dijalankan pemerintahan ke depan, termasuk mempertimbangkan mana yang lebih penting antara proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) atau program makan bergizi gratis.

Menurut perhitungan Indef, program yang lebih penting untuk diprioritaskan di antara keduanya adalah program makan bergizi gratis.

“Kalau saya suruh milih salah satu, saya akan milih makan bergizi sehat,” kata peneliti Indef yang juga Direktur Pengembangan Big Data Indef Eko Listiyanto dalam diskusi publik bertema ‘Warisan Utang untuk Pemerintah Mendatang’ yang digelar di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2024).

Setidaknya ada dua alasan Eko memilih program makan bergizi gratis dibandingkan dengan proyek debut Presiden Joko Widodo, IKN.

“Pertama, karena ini genuine dari ide kampanye Prabowo. Kedua, kalau kita bisa desain kelembagaannya dengan bagus, ini bisa menjadi stimulan untuk demand ekonomi domestik kita,” ungkapnya.

Dalam praktiknya, pastikan bahwa pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus terlibat dalam program makan bergizi gratis tersebut karena memang program itu ditunggu-tunggu masyarakat, terutama kelas bawah. Jangan sampai bahan pangan yang dibutuhkan dalam program tersebut banyak berasal dari barang impor.

“Masih ada kemungkinan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. (Dibandingkan) dari kajian Indef, IKN itu hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi sedikit saja, itu pun daerah-daerah sekitar Kalimantan,” ujar Eko.

Senada, peneliti Indef yang juga Direktur Kolaborasi Internasional Indef Imaduddin Abdullah mengatakan, ada dua kata kunci atau dua aspek yang perlu diperhatikan dalam memilih program makan bergizi gratis dibandingkan dengan proyek IKN.

Pertama, persiapan program itu sendiri yang perlu dimatangkan dengan baik dan bertahap mulai dari pilot project hingga diterapkan ke seluruh Indonesia.

“Kedua, kaitan dengan pembiayaan, karena ini dampaknya jangka panjang, sedangkan membutuhkan pembiayaan dalam jangka pendek dan lumayan besar angkanya. Kita ingin dengan adanya makan bergizi gratis, human capital kita bisa baik ke depan, produk semakin tinggi, tapi dampaknya mungkin akan terasa 10—20 tahun yang akan datang, ini mungkin yang perlu dicarikan gimana agar cocok dalam hal pembiayaan,” jelasnya.