Pengamat Kritik Perkataan Luhut Soal BBM Subsidi Dibatasi 17 Agustus: Bikin Panic Buying, Luhut Ngawur dan Gegabah!

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengenai pembatasan BBM Pertalite mulai 17 Agustus gegabah.

Menurutnya, pernyataan tersebut bisa berdampak pada persepsi yang salah di masyarakat karena tanpa sosialisasi terlebih dahulu.

"Statement Luhut itu tidak jelas dan menimbulkan simpang siur, ketidakjelasan ini menyebabkan pemahaman rakyat terhadap statement itu, seolah-olah nanti pada 17 Agustus itu harga BBM subsidi akan naik," ujarnya dalam acara Polemik Trijaya FM, Sabtu (13/7).

Lanjutnya, pemerintah harus segera memberikan pemahaman lebih jelas ke masyarakat mengenai pernyataan Luhut tersebut. Bila tidak, bisa terjadi masalah yang lebih serius akibat kurangnya pemahaman publik.

"Nah kalau ini tidak dibetulkan dalam komunikasi publik nanti, saya khawatir jelang 17 Agustus akan terjadi panic buying dan masyarakat berbondong-bondong ke SPBU, lalu terjadi kelangkaan. Itu karena sistem Luhut menurut saya ngawur dan gegabah," imbuhnya.

Senada, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPI) Mirah Sumirat mengatakan pernyataan Luhut itu makin memperburuk derita pekerja, terutama kelas menengah rentan.

Menurutnya, sejak 2020 kondisi pekerja di Indonesia sudah cukup mengenaskan, mulai dari PHK besar-besaran karena pandemi hingga kenaikan harga bahan pokok. Lapisan masyarakat itu tidak mendapat bantuan seperti masyarakat miskin yang diberikan bansos.

"Jadi statement Pak Luhut itu makin memperburuk dan mengkhawatirkan kami pekerja buruh karena kondisi pekerja buruh sangat tidak baik-baik saja sejak 2020, sejak ada UU Cipta Kerja. Jadi regulasi ini pelanggaran HAM," kata Mirah.

Lanjutnya, para pekerja menolak keras keputusan pemerintah untuk membatasi BBM bersubsidi. Pasalnya, ia menilai praktiknya akan sama seperti saat ini.

"Kenapa harus dibatas-batasi. Lagi pula mekanismenya seperti apa belum klir, secara teknis di lapangan belum clear. Menurut saya ini akan terjadi banyak kerusuhan, keributan kalau diterapkan dan apakah ini yang dimau pemerintah," pungkasnya.

Anggota BPH Migas Saleh Abdurrahman selaku inisiator pembatasan mengatakan belum mengetahui rencana pembatasan mulai 17 Agustus 2024 tersebut.

"Ini yang mesti kita tunggu, apakah sebelum atau setelah 17 (Agustus) kita belum ada yang tahu," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memberi sinyal pemerintah akan semakin membatasi pemberian subsidi mulai 17 Agustus 2024.

Saat ini, subsidi diberikan terhadap sejumlah barang termasuk BBM bagi masyarakat tidak mampu.

"Kami berharap 17 Agustus (2024) ini orang yang tidak berhak mendapat subsidi akan bisa kami kurangi," ucap Luhut dalam unggahan akun Instagram @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7).

Luhut mengatakan pengurangan BBM subsidi bisa berdampak besar atas inefisensi selama ini. Begitu pula dengan program subsidi lainnya seperti dikutip dari CNN Indonesia

Wacana pembatasan BBM itu sebelumnya dilontarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Anggota Komisi VII DPR, Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto menyebut pernyataan Luhut untuk melakukan pembatasan BBM bersubsidi pada 17 Agustus mendatang tidak mendasar.

Sebab alasan Luhut untuk melakukan pembatasan ini dikarenakan dolar menguat hingga harga minyak mentah naik.

"Kalau saya lihat argumennya pertama dolar semakin naik, harga minyak semakin anggapkah naik, sementara APBN karena banyak pengeluaran dan juga ekspor komoditas turun kemungkinan defisit melebar. Nah, untuk itu pembatasan BBM harus segera dilakukan," kata Mulyanto dalam diskusi daring bertajuk Kado Kemerdekaan, BBM Subsidi Dibatasi 17 Agustus, Sabtu, 13 Juli 2024.

Namun menurut Mulyanto, saat ini harga minyak West Texas Intermediate (WTI) masih di angka US$82 per barel, dan masih dalam batas Indonesian Crude Oil Price (ICP).

Sedangkan untuk nilai tukar rupiah saat ini sudah turun ke level Rp 16.100 per dolar AS, dari sebelumnya yang di level Rp 16.480 per dolar AS.

"Jadi dalam konteks itu pernyataan Pak Luhut nggak punya dasar ya. Kami cenderung harus sesuai dengan perencanaan Ibu Sri Mulyani lah tahun depan mungkin itu realistis lah," jelasnya.

Lebih lanjut, Mulyanto menyebut bahwa dengan adanya pernyataan Luhut ini telah mengganggu jalannya pemerintahan.

Hal ini karena Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dan Menteri ESDM Arifin Tasrif.

Mulyanto telah membantah bahwa pembelian BBM bersubsidi tidak akan dibatasi pada 17 Agustus.

"Pak Luhut ini istilahnya kalau kaleng, kaleng rombeng ya, menteri serba bisa yang bukan wilayah kewenangannya juga ikut diomongin. Kalau menurut saya secara politis ini mengganggu jalannya pemerintahan, jadi bising," ujarnya.

Dia menilai, hal seperti ini seharusnya dikoordinasikan dulu oleh pemerintahan agar tidak membuat gaduh di masyarakat.

"Sudahlah pemerintah koordinasi yang bagus, konsolidasi jubirnya yang tepat siapa misalnya menteri esdm atau kalau diangkat menjadi wilayah keuangan menkeu yang statemen. Ini kan mereka sudah menyatakan, tiba-tiba Pak Luhut bikin statemen baru," katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, pembelian BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024 akan dibatasi, dimana pembelian BBM itu akan disesuaikan agar subsidi di dalamnya bisa tepat sasaran.

"Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi. Kita hitung di situ, dan sekarang Pertamina sudah menyiapkan," kata Luhut dalam unggahannya di Instagram @luhut.pandjaitan, Selasa, 9 Juli 2024.***