Peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 atau Kudatuli tidak hanya serangan fisik terhadap kantor PDIP, tetapi merupakan serangan terhadap peradaban demokrasi.
Namun, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri secara gigih dan konsisten memperjuangkan demokrasi di Tanah Air.
Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dalam diskusi publik peringatan 28 tahun Kudatuli, bertajuk “Kami Tidak Lupa” di kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu (20/7).
“Bukan sekedar peristiwa penyerangan kantor 27 Juli, itu adalah serangan terhadap peradaban demokrasi, serangan terhadap sistem hukum, serangan terhadap kemanusiaan dan serangan terhadap lambang kedaulatan partai berupa kantor partai,” kata Hasto.
Hasto menegaskan, sikap keteguhan Megawati bersama rakyat arus bawah menjadi suatu gerak kemerdekaan untuk berani bersuara, termasuk pers untuk berani bersuara dengan kebebasan pers.
Politisi asal Yogyakarta ini juga mengingatkan bahwa jati diri PDI Perjuangan itu berasal dari perjuangannya. Maka, penyerbuan kantor PDI pada 27 Juli 1996 pada dasarnya bukanlah sekedar serangan terhadap bangunan fisik.
Atas dasar itulah, Hasto menyampaikan bahwa dirinya juga telah melaporkan kegiatan diskusi Kudatuli ini langsung kepada Megawati.
Dalam pertemuan itu, Hasto mengatakan, seluruh rangkaian acara diskusi Kudatuli ini, sama dengan peringatan pada 9 tahun yang lalu. Namun yang membedakannya adalah suasana kebatinan yang berbeda di 9 tahun lalu dan hari ini.
“Suasana kebatinannya yang semakin menunjukkan bagaimana penyalahgunaan kekuasaan nampaknya semakin menunjukkan kemiripan dari apa yang menjadi setting latar belakang peristiwa 27 Juli 1996 tersebut,” kata Hasto seperti dilansir dari rmol
Menurut Ribka, Kudatuli menjadi pemantik lahirnya iklim demokrasi sekaligus mengakhiri hegemoni Presiden Soeharto.
"Kalau tidak ada reformasi, tidak ada anak buruh bisa jadi gubernur, tidak ada anak petani bisa jadi bupati dan walikota, dan tidak ada anak tukang kayu jadi presiden," tegasnya.
Kudatuli merupakan peristiwa pengambilalihan paksa Kantor PDI pimpinan Megawati oleh massa pendukung Soerjadi. Saat itu, suasana makin mencekam karena diduga ada pasukan pemerintah turut terlibat dalam kerusuhan di kantor PDI yang kini menjadi PDIP.
Kerusuhan di beberapa wilayah di Jakarta, khususnya di kawasan Jalan Diponegoro, Salemba, Kramat. Beberapa kendaraan dan gedung terbakar.***