INDEF: Ribuan Netizen Teriak Utang Warisan Jokowi Jadi Beban Rakyat!

  Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengungkapkan mayoritas netizen Indonesia menganggap membengkaknya utang di masa pemerintahan Presiden Jokowi sebagai beban masyarakat. Hal itu terungkap dalam penelitian Continuum Indef terhadap perbincangan di media sosial X tentang utang pemerintah baru-baru ini.

"Pernyataan umumnnya kira-kira tentang pandangan netizen soal utang itu bermanfaat untuk rakyat atau justru membebani," kata Direktur Pengembangan Big Data Continuum Indef, Eko Listiyanto dalam diskusi Warisan Utang untuk Pemerintah Mendatang di Jakarta, Kamis, (4/7/2024).

Continuum Indef menganalisis perbincangan di medsos X pada kurun waktu 15 Juni-1 Juli 2024. Dari hasil pemantauan, ditemukan terdapat 22 ribu perbincangan dari 18 ribu akun yang membahas soal kondisi utang negara.

Dari hasil pemantauan itu, Indef menemukan 79% perbincangan menyatakan pendapat dengan persepsi utang telah membebani masyarakat.

"Artinya dengan situasi sekarang dan tahun depan, di mana banyak utang jatuh tempo, itu perlu jadi perhatian pemerintah," kata dia.

Di lain sisi, Eko mengatakan ada pula 21% perbincangan yang memandang positif utang pemerintah. Para warganet, kata dia, menilai utang telah membantu dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan tol.

Eko berkata obrolan yang cukup banyak muncul adalah topik mengenai perbandingan utang Indonesia dengan Jepang atau Amerika Serikat. Rasio utang RI, kata dia, dianggap belum seberapa dibandingkan utang kedua negara tadi.

"Meksipun kita tahu untuk peneliti ukurannya bukan cuma itu, jadi walau rasio utang Jepang 250%, tapi mereka berutang ke penduduk sendiri dan mereka negara maju," kata dia.

Sebagaimana diketahui, jumlah utang pemerintah pada Mei 2024 mencapai Rp 8.353,02 triliun atau naik 0,17% dari bulan sebelumnya sebesar Rp 8.338,43 triliun. Posisi utang per 31 Mei 2024 itu membuat rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 38,71%. Rasio utang itu naik dari catatan per 30 April 2024 yang sebesar 38,64%.

Selain itu, utang jatuh tempo pada 2025 hingga 2029 mencapai Rp 3.748,24 triliun. Ini terdiri dari sebesar Rp 800,33 triliun pada 2025, Rp 803,19 triliun pada 2026, Rp 802,61 triliun pada 2027, Rp 719,81 triliun pada 2028, dan Rp 622,3 triliun di tahun terakhir.

Adapun jumlah utang tersebut meningkat Rp14,59 triliun dibandingkan posisi utang pada akhir April 2024 lalu sebesar Rp8.338,43 triliun.

Selaras dengan kebijakan umum pembiayaan utang untuk mengoptimalkan sumber pembiayaan dalam negeri dan memanfaatkan utang luar negeri sebagai pelengkap, mayoritas utang pemerintah berasal dari dalam negeri dengan proporsi 71,12%.

Sementara itu, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 38,71%. Adapun, nilai tersebut meningkat dari rasio utang terhadap PDB bulan sebelumnya sebesar 38,64%, namun lebih rendah dibanding Desember 2023 lalu sebesar 39,21%.

Kemudian, berdasarkan instrumen, komposisi utang pemerintah sebagian besar berupa Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai 87,96% dan pinjaman sebesar 12,04%.***