INDEF: Publik Ragu Prabowo Sanggup Atasi Utang Warisan Jokowi

 Kajian Continuum Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menemukan mayoritas pengguna media sosial ragu presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mampu menyelesaikan masalah hutang semasa Presiden Joko Widodo (Jokowi). Lembaga riset big data milik Indef ini menyebut sebanyak 72,5% netizen menyatakan ragu.

"Angkanya ini cukup mengejutkan, ternyata 72,5% pesimis utang ini mampu diselesaikan atau setidaknya bisa ditangani Prabowo-Gibran dalam 5 tahun mendatang," kata Direktur Pengembangan Big Data Continuum Indef, Eko Listiyanto dalam diskusi Warisan Utang untuk Pemerintah Mendatang di Jakarta, Kamis, (4/7/2024).

Eko menafsirkan pembicaraan di jagat maya ini menunjukkan sebagian masyarakat menilai kondisi utang negara sudah terlalu buruk. Karenanya, kata dia, optimisme mereka terhadap kemampuan presiden baru dalam menyelesaikan masalah utang itu menurun.

Menurut Eko, kekhawatiran publik mengenai utang tersebut sebenarnya terkonfirmasi di dunia nyata. Dia mengatakan ketika isu Prabowo akan memperlebar defisit 2025 mencuat, banyak investor kabur dari Indonesia. Hal itu menyebabkan nilai tukar rupiah melemah ke level Rp 16.400/US$.

"Itulah yang terjadi di sektor riil dan keuangan kenapa kemudian ketika ada isu defisit APBN diperlebar, bukannya senang karena ekonomi bisa tumbuh tinggi, tapi yang terjadi malah kabur dan menahan diri," katanya.

Continuum Indef melaksanakan riset melalui media sosial X selama 15 hari, dari 15 Juni-1 Juli 2024. Indef kemudian menganalisis 22 ribu perbincangan dari 18 ribu akun yang membahas soal kondisi utang negara. Indef menemukan ada 218 ribu kata kunci yang masuk dalam kategori perbincangan mengenai utang.

Adapun utang pemerintah pada Mei 2024 mencapai Rp 8.353,02 triliun, naik 0,17% dari catatan pada bulan sebelumnya sebesar Rp 8.338,43 triliun. Posisi utang per 31 Mei 2024 itu membuat rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 38,71%. Rasio utang itu naik dari catatan per 30 April 2024 yang sebesar 38,64%.

Saat menjabat, Prabowo akan menghadapi utang jatuh tempo pada 2025 hingga 2029 mencapai Rp 3.748,24 triliun. Ini terdiri dari sebesar Rp 800,33 triliun pada 2025, Rp 803,19 triliun pada 2026, Rp 802,61 triliun pada 2027, Rp 719,81 triliun pada 2028, dan Rp 622,3 triliun di tahun terakhir.

Sebagaimana diketahui, jumlah utang pemerintah pada Mei 2024 mencapai Rp 8.353,02 triliun atau naik 0,17% dari bulan sebelumnya sebesar Rp 8.338,43 triliun. Posisi utang per 31 Mei 2024 itu membuat rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 38,71%. Rasio utang itu naik dari catatan per 30 April 2024 yang sebesar 38,64%.

Selain itu, utang jatuh tempo pada 2025 hingga 2029 mencapai Rp 3.748,24 triliun. Ini terdiri dari sebesar Rp 800,33 triliun pada 2025, Rp 803,19 triliun pada 2026, Rp 802,61 triliun pada 2027, Rp 719,81 triliun pada 2028, dan Rp 622,3 triliun di tahun terakhir.

Adapun jumlah utang tersebut meningkat Rp14,59 triliun dibandingkan posisi utang pada akhir April 2024 lalu sebesar Rp8.338,43 triliun.

Selaras dengan kebijakan umum pembiayaan utang untuk mengoptimalkan sumber pembiayaan dalam negeri dan memanfaatkan utang luar negeri sebagai pelengkap, mayoritas utang pemerintah berasal dari dalam negeri dengan proporsi 71,12%.

Sementara itu, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 38,71%. Adapun, nilai tersebut meningkat dari rasio utang terhadap PDB bulan sebelumnya sebesar 38,64%, namun lebih rendah dibanding Desember 2023 lalu sebesar 39,21%.

Kemudian, berdasarkan instrumen, komposisi utang pemerintah sebagian besar berupa Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai 87,96% dan pinjaman sebesar 12,04%.***