Hasto Kristiyanto Klaim Tak Tahu Soal Kasus Korupsi DJKA Kemenhub

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyatakan tidak mengetahui kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub) Wilayah Jawa Timur. Hasto tak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada Jumat lalu, 19 Juli 2024.

Hasto menyatakan tak tahu dan tak terlibat dalam kasus korupsi itu. "Saya pribadi tidak ada sangkut pautnya dengan hal tersebut," kata Hasto di DPP PDIP Jakarta, Sabtu, 20 Juli 2024.

Dia pun mengatakan baru mengetahui adanya jadwal pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk kasus korupsi DJKA Kemenhub pada Jumat pagi, 19 Juli 2024. "Saya sendiri baru tahu pagi hari, suratnya sudah seminggu katanya," ujarnya.

Hasto menyebut mengetahui adanya surat pemanggilan dari KPK pada saat bertugas di Jogja, sehingga tidak bisa memenuhi panggilan di waktu yang telah ditentukan. Dia menyatakan surat pemanggilan dari KPK itu diterima oleh supirnya. Dia mengaku tak dilaporkan soal adanya surat itu sehingga tak mengetahuinya.

"Maka kemarin kami mohon maaf betul, bahwa kami tidak bisa menghadiri, karena kemarin saya memimpin rapat Pilkada," ucapnya.

Ihwal korupsi DJKA Kemenhub, Hasto menyebut tidak memiliki bisnis di bidang itu. Namun dia tak membantah jika dirinya disebut sebagai konsultan. Dia mengaku dirinya memang pernah menjadi konsultan di sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Bahkan, hingga saat ini Kartu Tanda Penduduk (KTP) miliknya masih tertera konsultan di kolom pekerjaan. "Saya tulis konsultan, belum diubah sampai sekarang," kata dia.

Hasto juga berjanji akan memenuhi panggilan KPK apabila ada pemanggilan lagi.

KPK sebelumnya menyatakan akan memeriksa Hasto Kristiyanto sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi DJKA Kemenhub Wilayah Jawa Timur. "Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih atas nama Hasto Kristiyanto," kata Juru Bicara (Jubir) KPK Tessa Mahardhika dalam keterangan resmi pada Jumat, 19 Juli 2024.

Tessa mengatakan pemeriksaan Hasto Kristiyanto itu dalam kapasitasnya sebagai konsultan. Tessa mengungkapkan sesuai dengan data administrasi kependudukan atau adminduk, pekerjaan Hasto tertera sebagai konsultan. Akan tetapi Hasto yang juga pernah diperiksa dalam kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum periode 2017-2022, Wahyu Setiawan, oleh Harun Masiku itu tak hadir seperti dilansir dari tempo

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto buka suara soal surat pemanggilan KPK, terkait kasus dugaan korupsi pembangunan dan perawatan jalur kereta di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Hasto mengatakan alasan dirinya tak menghadiri panggilan pemeriksaan dari KPK pada Jumat (19/7) kemarin karena baru mengetahui adanya surat panggilan tersebut.

"Saya sendiri baru tau pagi hari, suratnya sudah seminggu katanya, tapi saat itu saya sedang tugas di Jogja, diterima oleh driver kami, dan kemudian tidak ada laporan, sehingga saya tidak tahu," ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Sabtu (20/7/2024).***