Ekonom Ini Prediksi Banyak Proyek Strategis Nasional Jokowi Mangkrak di Era Prabowo

Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda memperkirakan banyak Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berpotensi tidak tergarap atau mangkrak meskipun dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming.

Perbedaan fokus pembangunan antara pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto menjadi faktor utama yang memungkinkan PSN tersebut tidak tergarap.

Menurutnya, Presiden Jokowi lebih fokus pada pembangunan infrastruktur fisik, seperti jalur kereta dan Ibu Kota Nusantara (IKN). Sementara Prabowo hanya akan melanjutkan proyek-proyek tersebut, namun tidak menjadikannya prioritas.

"Maka yang terjadi adalah kerugian negara dalam skala besar akibat ambisiusnya Jokowi membangun infrastruktur," kata Huda kepada Kontan.co.id pada Kamis (18/7).

Huda mengungkapkan bahwa program prioritas Prabowo lebih terkait dengan makan siang gratis dan pembangunan pertanian pangan, sehingga program lumbung pangan (food estate) diprediksi akan berlanjut.

Selain itu, anggaran yang sangat terbatas membuat celah fiskal semakin sempit, yang membuat pemerintahan Prabowo sulit memenuhi janji politiknya. Oleh karena itu, langkah awal yang harus diambil adalah memetakan PSN yang sesuai dengan prioritas Prabowo.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan bahwa pemerintah telah menetapkan 233 proyek strategis nasional (PSN) pada tahun 2024.

Dari 233 PSN tersebut, terdapat beberapa sektor yang akan digagas, antara lain 58 proyek bendungan irigasi, 48 proyek jalan tol, 27 proyek kawasan industri dan kesehatan, 22 proyek bandara dan pelabuhan, serta 17 proyek energi seperti minyak dan gas bumi.

"Investasi total mencapai Rp 6.246 triliun dengan serapan tenaga kerja 2,71 juta orang," kata Airlangga di Jakarta pada Kamis (18/7).

Airlangga juga menyoroti beberapa capaian penting dari PSN, termasuk commissioning PT Freeport yang menjadi salah satu investor terbesar di kawasan tersebut, serta data center di Nongsa untuk Artificial Intelligence dan penerbitan kuliah King's College London di kawasan Singhasari, Malang, yang akan menerima 75 murid pada bulan September.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menyatakan bahwa dari 233 PSN, baru 95 proyek yang telah beroperasi penuh. Sementara itu, 30 proyek lainnya akan selesai pada Desember ini, dan sisanya akan dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya seperti di lansir dari kontan

"Bisa saja keduanya melihat megaproyek besutan Jokowi ini, banyak masalah. Enggak jelas, makanya mundur," ungkapnya.

Pengganti dari petinggi OIKN yang mundur itu, menurut Gede juga agak ganjil. Kalau Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memang pantas ditunjuk sebagai Plt Kepala OIKN. 

Berpasangan dengan Menteri Agraria Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Plt Wakil Kepala OIKN.

"Jadi Pak Basuki pasangannya bukan dengan Raja Juli. Bisa jadi AHY menilai proyek IKN enggak jelas. Dia keberatan, Raja Juli yang masuk," kata Gede.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku belum meneken keputusan presiden (keppres) tentang pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim).  

Kata Jokowi tak mau buru-buru keppres karena memindahkan ibu kota negara bergantung perkembangan situasi pembangunan IKN di lapangan.

"Kita melihat situasi lapangan. Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum jangan dipaksakan, semua dilihat progres lapangannya dilihat," ujar Jokowi di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (8/7/2024).***

Baca Juga