Desakan Mundur Menkominfo, Wapres Ma'ruf Amin: Itu Hak Prerogatif Presiden

 Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin memberikan tanggapannya terkait desakan untuk Menkominfo Budi Arie Setiadi mundur.

Hal ini akibat peretasan server Pusat Data Nasional (PDN) oleh serangan ransomware.

Menurut Ma'ruf Amin, keputusan mengenai penggantian menteri merupakan hak prerogatif presiden.

Ma'ruf Amin menjelaskan bahwa saat ini prioritas utama adalah memulihkan situasi pasca-serangan sebelum mencari akar permasalahan yang menyebabkan peretasan server PDN tersebut.

Dia mengungkapkan bahwa sebelumnya server-server yang sebelumnya terpisah dan rentan terhadap serangan akhirnya digabungkan menjadi Pusat Data Nasional tanpa mempertimbangkan kemungkinan serangan cyber yang sehebat ini.

"Dalam kasus seperti ini, kita harus fokus pada pemulihan terlebih dahulu sebelum mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab," ujar Ma'ruf Amin yang dikutip dari youtube kompas.

Ma'ruf Amin menegaskan bahwa setelah situasi stabil, pemerintah akan melakukan investigasi mendalam untuk menemukan akar permasalahan.

Termasuk menentukan langkah selanjutnya, termasuk apakah ada yang harus bertanggung jawab secara pribadi atas kejadian ini.

Menurut Ma'ruf Amin peretasan server PDN telah menimbulkan dampak yang luas.

Selain itu mempengaruhi berbagai lembaga dan komunitas yang terhubung dengan pusat data nasional tersebut.

Kini, pemerintah berkomitmen untuk memulihkan keamanan dan integritas sistem informasi negara, sambil menjaga agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

Ma'ruf Amin juga mengingatkan bahwa penting untuk tidak gegabah dalam menyalahkan individu atau institusi. 

Sebelum adanya bukti konkret dari hasil investigasi yang mendalam.

Segala keputusan terkait perombakan kabinet termasuk pergantian menteri akan diambil dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan kepemulihan sistem informasi yang terganggu akibat serangan cyber ini.***

Sumber Berita / Artikel Asli : bisnisbandung