[BREAKING NEWS] Jokowi Minta Maaf Lahir Batin, Pembangunan IKN Terpaksa Harus Dihentikan Tanpa Alasan Yang Mendasar?

Pemindahan Ibukota Negara dari Jakarta ke Nusantara, nama yang dipilih untuk ibukota baru tersebut, yang terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur akan segera terealisasi.

Rancangan Undang-Undang Ibukota Negara (RUU IKN) telah disahkan oleh DPR menjadi UU melalui rapat paripurna pada tanggal 18 Januari 2022.

UU IKN ini tentunya akan menjadi landasan hukum untuk dimulainya pembangunan infrastruktur dan berbagai fasilitas sehingga dapat mendukung pemindahan ibukota secara bertahap yang direncanakan dimulai pada Semester pertama Tahun 2024.

Namun sebagai langkah awal, UU tersebut mengamanatkan Presiden untuk segera menunjuk Kepala Otorita IKN.

Nusantara secara resmi bernama Ibu Kota Nusantara adalah ibu kota masa depan Indonesia yang rencananya akan diresmikan pada 17 Agustus 2024, bersamaan dengan perayaan ulang tahun ke-79 Indonesia.

IKN direncanakan akan menggantikan Jakarta yang telah menjadi ibu kota sejak 1961.

Terletak di pantai timur pulau Kalimantan yang saat ini menjadi bagian dari provinsi Kalimantan Timur, IKN diperkirakan menjadi enklave dari provinsi tersebut, yang mencakup area seluas 2.560 km2 (990 sq mi), menampilkan lanskap berbukit, hutan, dan teluk.

Ibu Kota Nusantara diharapkan akan menjadi daerah otorita yang bersifat khusus dan memisahkan diri dari provinsi Kalimantan Timur.

Pembangunan Nusantara dimulai pada Juli 2022, pembukaan lahan dan pembuatan jalan akses, dengan pembangunan tahap pertama; zona area pusat pemerintahan yang terdiri dari kantor pemerintah, sekolah, dan rumah sakit dibangun pada bulan berikutnya.

Awalnya, 100.000 pekerja dari seluruh Indonesia akan dikirim ke lokasi Nusantara untuk memulai konstruksi pada Juli 2022.

Proyek pembangunan ini dikritik oleh ormas-ormas lokal dari Kalimantan Timur karena mengimpor tenaga kerja dari luar provinsi, Presiden Joko Widodo memerintahkan Pemprov DKI.

Untuk memperbanyak tenaga kerja antara 150.000 dan 200.000 pekerja untuk memastikan partisipasi pekerja lokal untuk bekerja di konstruksi Nusantara.

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan kegiatan konstruksi proyek di Ibu Kota Nusantara (IKN) bakal dihentikan sementara menjelang penyelenggaraan upacara kemerdekaan.

Hal itu dilakukan agar upacara kemerdekaan tidak terganggu dengan aktivitas kegiatan konstruksi.

"Ada rencana sebagian dihentikan, sekarang masih dibahas," ujar Danis saat dihubungi.

Danis mengungkapkan kemungkinan kegiatan konstruksi akan dihentikan beberapa hari sebelum 17 Agustus 2024. Hal itu untuk mendukung persiapan yang akan dilakukan di lapangan tempat upacara di IKN.

"Tapi kira-kira beberapa hari sebelum 17 Agustus pekerjaan konstruksi sebagian mulai dihentikan," jelasnya.

Pada kesempatan yang berbeda, Plt. Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mengatakan saat ini progres pembangunan Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) sudah 78,9%.

Nantinya kantor Kemenko di IKN bakal menjadi tempat singgah para petugas upacara. Kantor Kemenko 1 yang akan digunakan sebagai akomodasi petugas upacara adalah Tower 1 lantai 1-3 yang ditargetkan rampung pada 7 Juli 2024.

Kantor Kemenko 1 terdiri dari 4 tower di mana setiap tower terdiri dari 6 lantai dan 1 lantai semi basement yang dilengkapi dengan lift panoramic.

Saat ini, progres pembangunan secara keseluruhan mencapai 78,9%. Kantor Kemenko 1 dapat menampung total 1.345 ASN yang terdiri dari menteri, jajaran eselon 1 dan 2, ASN dan staf.

"Kami akan siapkan 10 kamar mandi portable di setiap lantai. Walaupun hanya menginap di sini satu dua hari tapi kan orang butuh mandi. Kamar mandi portable yang penting bersih, air sudah masuk tidak perlu pakai tangki lagi," ujarnya. dikutip dari harianhaluan

Keterangan gambar,Tangkapan citra satelit kawasan IKN pada 26 April 2022.

Keterangan gambar,Tangkapan citra satelit kawasan IKN pada 19 Februari 2024.

Dalam foto satelit yang ditampilkan oleh NASA, terlihat jelas perbedaan dari kawasan hutan di Kalimantan Timur selang dua tahun pembangunan IKN.

Menurut catatan Walhi, di area IKN terdapat 162 konsesi tambang, kehutanan, perkebunan sawit, dan PLTU batu bara. Ada pula konsesi kehutanan dan 94 lubang bekas tambang batu bara yang tersebar di kawasan IKN.

Menjawab persoalan kerusakan lingkungan yang dapat timbul dari IKN, Bambang Susantono, mengatakan bahwa IKN akan dibangun dengan konsep kota hijau yang akan terdiri dari 65% hutan yang dihijaukan kembali setelah dibabat.

“Jadi UU peraturan pemerintah dan sebagainya meberikan amanah pada kami untuk melakukan 256 ribu ha. Lebih lanjut diatur lagi 65% akan menjadi hutan tropis. Jadi kalau sekarang hutan produksi dihutankan kembali menjadi hutan tropis,” ujar Bambang.

Pada Selasa (04/06), Presiden Joko Widodo meresmikan Pusat Persemaian Mentawir di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur.

Pusat persemaian berfungsi sebagai tempat pemasok bibit-bibit tanaman atau pohon dalam rangka penghijauan kembali area IKN serta wilayah Kaltim dan sekitarnya.