[BREAKING NEWS] Airlangga Hartanto Bantah Luhut, Pembatasan BBM Subsidi, Airlangga Hartarto Tegaskan Tidak Ada

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa tidak ada pembatasan BBM subsidi.

Seperti Pertalite dan Solar yang direncanakan akan berlaku pada 17 Agustus 2024.


Pernyataan ini disampaikan Airlangga di kantornya pada Jumat, 19 Juli 2024.

Isu mengenai pembatasan BBM subsidi sempat mencuat setelah Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan langkah baru pemerintah.

Menurut Luhut hal ini dalam menghadapi masalah defisit APBN 2024 yang lebih besar dari target.

Namun Airlangga Hartarto menegaskan bahwa kebijakan pembatasan BBM subsidi belum dibahas dalam rapat antar kementerian.

"Tidak ada pembatasan atau kenaikan harga BBM subsidi pada 17 Agustus 2024," ujar Airlangga yang dikutip dari youtube kompas.

Dia menjelaskan bahwa pembatasan BBM subsidi mungkin diperlukan untuk mengatasi penyaluran subsidi yang tidak tepat sasaran.

Diberitakan sebelumnya pada tanggal 17 Agustus 2024 mendatang pemerintah akan memulai pembatasan pembelian BBM subsidi untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran.

Selain pembatasan BBM subsidi Luhut juga menggarisbawahi pentingnya pengembangan bioetanol sebagai langkah alternatif.

Menurut Luhut saat ini Pertamina telah menghadirkan Pertamax Green 95 dengan kandungan etanol sebesar 5%.

Dengan pernyataan ini masyarakat diharapkan tidak terpengaruh oleh spekulasi yang beredar mengenai kebijakan BBM subsidi.

Pemerintah akan memastikan bahwa setiap kebijakan terkait subsidi BBM akan diumumkan secara resmi dan jelas. seperti dilansir dari bisnisbandung

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengenai pembatasan BBM Pertalite mulai 17 Agustus gegabah.

Menurutnya, pernyataan tersebut bisa berdampak pada persepsi yang salah di masyarakat karena tanpa sosialisasi terlebih dahulu.

"Statement Luhut itu tidak jelas dan menimbulkan simpang siur, ketidakjelasan ini menyebabkan pemahaman rakyat terhadap statement itu, seolah-olah nanti pada 17 Agustus itu harga BBM subsidi akan naik," ujarnya dalam acara Polemik Trijaya FM, Sabtu (13/7).

Lanjutnya, pemerintah harus segera memberikan pemahaman lebih jelas ke masyarakat mengenai pernyataan Luhut tersebut. Bila tidak, bisa terjadi masalah yang lebih serius akibat kurangnya pemahaman publik.

"Nah kalau ini tidak dibetulkan dalam komunikasi publik nanti, saya khawatir jelang 17 Agustus akan terjadi panic buying dan masyarakat berbondong-bondong ke SPBU, lalu terjadi kelangkaan. Itu karena sistem Luhut menurut saya ngawur dan gegabah," imbuhnya.

Senada, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPI) Mirah Sumirat mengatakan pernyataan Luhut itu makin memperburuk derita pekerja, terutama kelas menengah rentan.

Menurutnya, sejak 2020 kondisi pekerja di Indonesia sudah cukup mengenaskan, mulai dari PHK besar-besaran karena pandemi hingga kenaikan harga bahan pokok. Lapisan masyarakat itu tidak mendapat bantuan seperti masyarakat miskin yang diberikan bansos.

"Jadi statement Pak Luhut itu makin memperburuk dan mengkhawatirkan kami pekerja buruh karena kondisi pekerja buruh sangat tidak baik-baik saja sejak 2020, sejak ada UU Cipta Kerja. Jadi regulasi ini pelanggaran HAM," kata Mirah.

Lanjutnya, para pekerja menolak keras keputusan pemerintah untuk membatasi BBM bersubsidi. Pasalnya, ia menilai praktiknya akan sama seperti saat ini.

"Kenapa harus dibatas-batasi. Lagi pula mekanismenya seperti apa belum klir, secara teknis di lapangan belum clear. Menurut saya ini akan terjadi banyak kerusuhan, keributan kalau diterapkan dan apakah ini yang dimau pemerintah," pungkasnya.

Anggota BPH Migas Saleh Abdurrahman selaku inisiator pembatasan mengatakan belum mengetahui rencana pembatasan mulai 17 Agustus 2024 tersebut.***