Wacana Penambahan Kementerian oleh Prabowo Dinilai Bakal Berdampak pada Beban Anggaran Negara

Pengamat politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin mengomentari wacana penambahan kementerian di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Ujang menduga, hal tersebut merupakan bagian untuk mengakomodasi kepentingan banyak partai pendukung Prabowo-Gibran.

Ia menyebut, dalam konteks politik hal tersebut merupakan lumrah terjadi.

"Tetapi kalau terlalu gemuk juga akan menjadi bahan kritikan publik," ucap Ujang, saat dihubungi Tribunnews.com, pada Kamis (9/5/2024).

Jika penambahan kementerian itu nantinya benar terealisasi, kata Ujang, Prabowo tentu harus memberikan argumentasi kepada publik Tanah Air.

Sebab, akademisi Universitas Al-Azhar itu menilai, publik akan menyoroti bertambahnya beban anggaran negara untuk mengakomodir rencana penambahan kementerian itu.

"Nanti publik kelihatannya akan mengkritisi karena dianggap akan menambah beban anggaran negara karena bertambah posisi jabatan menterinya," jelas Ujang.

Ia mewanti-wanti, kritik-kritik terkait rencana ini tentu harus siap dihadapi Prabowo. Hal itu dikarenakan perihal jajaran kabinet pemerintahan merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden terpilih di 2024.

Namun demikian, Ujang mengingatkan pentingnya pemerintahan mendatang untuk memerhatikan kebatinan publik dalam merealisasikan rencana penambahan kementerian ini.

"Harus memerhatikan kebatinan publik, misalkan masyarakat banyak yang susah, banyak yang sulit, lagi banyak yang menderita," katanya.

Sebagaimana diketahui, presiden terpilih Prabowo Subianto disebut akan menambah jumlah kementerian hingga lebih dari 40.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan tak masalah jika nantinya Prabowo akan menambah jumlah kementerian.

Sebab, Indonesia merupakan negara yang besar dan memiliki tujuan dan cita-cita yang besar juga.

"Jadi kalau memang ingin melibatkan banyak orang, menurut saya juga enggak ada masalah. Justru semakin banyak semakin bagus kalo saya pribadi," kata Habiburokhman di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).

 Sumber Berita / Artikel Asli : tribunnews