Refly Harun seorang pakar hukum tata negara yang juga menjadi tim hukum Amin di persidangan sengketa Pilpres 2024, mengungkapkan mengenai persoalan Anies Baswedan yang akan maju ke Pilkada.
Refly Harun mempersoalkan hal tersebut, yang mana Anies Baswedan akan maju dengan usungan partai politik.
Kemungkinan besar partai Nasdem yang menjadi pengusung Anies Baswedan, sedangkan Nasdem merupakan partai yang telah menyatakan berkoalisi denagn pemerintahan Prabowo-Gibran.
Maka dari itu Anies Baswedan yang digadang-gadang akan menjadi pemimpin perubahan menjadi sebuah kekecewaan, jika memang beliau akan diusung oleh Nasdem sebagai Cagub DKI. Karena sama saja mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.
Refly Harun salah satu tokoh dari kalangan oposisi mempersoalkannya dengan mengatakan,“Persoalnnya adalah Anies tidak maju sebagai calon perseorangan, melainkan maju di endorse partai politik,”
“Rupanya orang tidak tahan menempuh jalan idealistik yang inginnya jalan yang itu-itu aja,” sambungnya.
Menurut Refly Harun orang-orang yang mendukung Anies Baswedan untuk maju sebagai cagub, hanyalah memikirkan kekuasaan.
Alasan dukungan terhadap pencalonan Anies sebagai cagub ialah agar ANies Baswedan bisa mendapat panggung politik, dan tidak meredupkan energi positifnya di mata masyarakat, yanga mana dengan tujuan agar dapat panggung di 2029.
“Kalau saya nilai secara objektif keinginan untuk menjadikan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI itu sangatlah kuat disekitar relawan atau orang-orang dekat.Sehingga suara-suara idealistik seperti saya tidak laku karena mereka menganggap bahwa justru dengan menjadi Gubernur DKI, Anies punya panggung untuk 2029,” ungkap Refly Harun.
Dalam sudut pandang Refly Harun, memfokuskan panggung di 2029 merupakan bukti bahwa mereka hanyalah fokus terhadap perebutan jabatan.
Dan mirisnya rakyat menjadi korban karena pejabat hanya memanfaatkan suara mereka bukan benar-benar peduli dengan permasalahan bangsa.
“Bagaimana kita mau membangun bangsa ini kalau orang kemudian menjabat hanya dijadikan batu loncatan,” lugas Refly Harun.
“Jadi akhirnya yang dikorbankan masyarakatlah, masyarakat akan dikorbankan karena dia tidak akan mendapatkan pelayanan maksimal jadinya. Kalau kita bicara hanya sekedar kekuasaan yah itulah yang terjadi,”sambungnya.***