Reaksi Jokowi, Kapolri, Menko Polhukam Soal Pengintaian Densus ke Jampidsus, Jaksa Agung Dipanggil

Kasus pengintaian oknum Densus 88 Antiteror Polri terhadap Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah ditanggapi Presiden Joko Widodo.

Atas peristiwa itu Jokowi mengaku telah memanggil Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Keduanya diminta untuk meminta penjelasan penyebab pengintaian tersebut terjadi.

Hal itu disampaikan Jokowi kepada wartawan di Istora Senayan, Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Senin (27/5/2024).

"Sudah saya panggil tadi (Kapolri dan Jaksa Agung)," kata Jokowi

Namun Jokowi hanya menjawab dengan senyuman saja dan enggan untuk mengungkapkan arahannya terkait isu tersebut.

Ia hanya meminta agar isu penguntitan Jampidsus oleh Densus 88 ditanya langsung kepada Kapolri.

"Tanyakan langsung ke kapolri. Kapolri ada. Kapolri? Kapolri ada. Tanyakan ke Kapolri langsung," ujarnya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menanggapi singkat soal dugaan oknum Densus 88 menguntit Jampidsus.

Listyo mengatakan tak ada masalah antara dirinya dan Jaksa Agung.

"Kan dengan Pak JA (Jaksa Agung) kan sudah sama-sama enggak ada masalah. Sudah enggak ada masalah memang enggak ada masalah apa-apa," jelas Listyo.

Disisi lain Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menilai, pemberitaan soal dugaan penguntitan Densus 88 Antiteror terhadap Jampidsus Kejaksaan Agung masih simpang siur.

Hadi pun siap menjadi perantara untuk membuka dialog jika benar berita simpang siur terjadi.

Pernyataan itu disampaikan Hadi di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (27/5/2024).

“Mungkin berita itu simpang siur saja. Biarlah saya nanti yang akan berbicara dengan keduanya. Percaya sama saya, nanti kalau ada apa-apa, saya akan bicara,” kata Hadi

Hadi menambahkan, besok akan dijadwalkan pertemuan rutin antara lembaga apart penegak hukum (APH) di kantornya.

Dia memastikan segala hal terkait hukum akan dibahas, termasuk berita simpang-siur yang tengah ramai diperbincangkan.

“Besok juga bisa ketemu, karena kita ketemu dengan APH ya, itu jelas (membahas) masalah judi online, pornografi anak, seluruh permasalahan (terkecuali dugaan penguntitan Densus 88 ke Jampidsus Kejagung),” ungkap Hadi.

Selain itu Hadi memastikan, dirinya selalu melakukan pertemuan rutin dengan Jaksa Agung ST Burhanunddin dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit.

Untuk itu mantan Panglima TNI ini memastikan situasi antar lembaga tersebut tidak terjadi apa-apa.

“Saya dengan Jaksa Agung dan Kapolri rutin setiap bulan ketemu di sini karena kita supaya tetap menjaga khususnya aparat penegak hukum kalau ada apa-apa pasti saya berkomunikasi langsung. Kapanpun, malam haripun kita tinggal japri terkait permasalahan-permasalahan di seluruh Indonesia semuanya, tapi adem semuanya,” jelas Hadi.

Tawa Kapolri dan Jaksa Agung di Tengah Kasus Densus 88

Di tengah memanasnya kasus anggota Densus 88 memata-matai Jampidsus Kejagung Febrie Ardiansyah, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin tertawa bareng.

Lembaga Kejaksaan Agung dan Polri kini menuai sorotan publik lantaran diduga kedua lembaga negara ini terlibat perseteruan.

Pasalnya, baru-baru ini Jampidsus Kejagung Febrie Ardiansyah yang sedang menangani sejumlah kasus korupsi besar termasuk korupsi Rp270 triliun PT Timah membongkar aksi Densus 88 yang memata-matai dirinya.

Bahkan anggota Densus 88 tersebut ditangkap oleh pengawal Febrie Ardiansyah dari unsur PM TNI.

Tentunya publik berharap, kedua lembaga tidak terseret lebih jauh atas kasus tersebut.

Sebagai pimpinan di Polri dan juga Kejaksaan Agung, Jenderal Listyo Sigit dan ST Burhanuddin pun menunjukan bahwa tak ada masalah serius.

Hal ini terlihat ketika keduanya saling bertemu di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5/2024).

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin terlihat duduk berdampingan dalam satu mobil golf usai menghadiri acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan Peluncuran GovTech Indonesia yang dipimpin Presiden Jokowi.

Momen itu terjadi usai Sigit dan ST Burhanuddin diajak keluar dari Istana Negara dan diajak bergandengan bersama oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto.

Mula-mula, Hadi, Listyo dan ST Burhanuddin menuju mobil golf dan langsung menaikinya. Ketiganya duduk di bangku depan dan bangku tengah.

Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengikuti dan hendak duduk di bangku belakang.

Namun, keinginan itu dicegah oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang langsung menggantikan posisinya duduk di bagian belakang mobil golf.

Sehingga, Agus Subiyanto kemudian menuju ke kursi tengah untuk duduk bersama ST Burhanuddin yang sedang berdampingan dengan Listyo Sigit.

Agus Subiyanto, Listyo Sigit dan ST Burhanuddin akhirnya duduk bersama-sama di kursi tengah mobil golf.

Sementara itu, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto berada di kursi depan di samping sopir dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia berada di bagian belakang mobil.

"Saya mau jadi ajudannya mereka," seloroh Bahlil.

Adapun momen kebersamaan itu terjadi di tengah-tengah isu Jampidsus Kejagung yang diduga diikuti oleh anggota Densus 88.

Sebelumnya, Listyo Sigit dan ST Burhanuddin sempat berpose bersama di dalam Istana Negara sebelum dan setelah acara SPBE berlangsung.

Foto bersama itu untuk memenuhi permintaan wartawan yang ingin mengabadikan momen akrab keduanya.

Diberitakan sebelumnya, Jampidsus Kejagung Febrie Ardiansyah diduga dibuntuti oleh anggota Densus 88 di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Minggu (19/5/2024).

Disebutkan, anggota Densus 88 yang membuntuti Febrie berjumlah dua orang.

Aksi anggota Densus 88 tersebut diketahui oleh Polisi Militer (PM) yang telah ditugaskan mengawal Febrie semenjak Kejagung mengusut kasus korupsi timah senilai Rp 271 triliun.

Namun, hingga kini kedua lembaga belum memberikan penjelasan.

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejasaan Agung, Febrie Ardiansyah (58 tahun), sejak akhir pekan lalu, kembali jadi sorotan publik menyusul kontroversi penguntitan oleh oknum Detasemen Khusus (Densus 88) Antiteror Polri.

Kontroversi menyeruak sebab pejabat sipil ini dikawal aparat Polisi Militer (POM) TNI saat di sebuah kafe di Jakarta, Minggu (19/5/2024) lalu.

Aroma kontroversi kian menguak sebab mantan Kajati DKI Jakarta (Juli 2021- 10 Januari 2022) ini, tengah memimpin penyidikan kasus megakorupsi tambang Timah di Bangka Belitung, Rp 271 Trilun ini.

Anak Betawi ini pernah akan dilaporkan ke KPK oleh aliansi LSM antikorupsi tambang nasional saat menangani kasus saham tambang batubara (PT GBU) Kalimantan pada perkara korupsi Pt Jiwasraya, bulan lalu.

Bahkan, empat hari sebelum ‘insiden” penguntitan Densus 88 di cape ala Perancis di kawasan Cipete, koalisi LSM menyebut namanya dalam diskusi publik ‘Membedah Lelang 1 (Satu) Paket Saham PT Gunung Bara Utama (GBU) dalam Perkara Korupsi PT Asuransi Jiwasraya’ di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/5/2024) lalu.

Hingga awal kini, tiga institusi negara, Kejakasan Agung, Polri dan pihak Pospom TNI, tak banyak memberi komentar detail soal insiden akhir pekan ini.

“Kita ndak masalah kok,” ujar Jaksa Agung ST Burhanuddin, kepada wartawan di Istana Negara, sebelum seremoni Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Summit 2024 dan peluncuran GovTech Indonesia, Senin (27/5/2024) tadi.

Sosok Febrie Adriansyah

Hingga akhir Mei ini, Febrie masih memeriksa 21 tersangka kasus dugaan korupsi aset tambang negara Pt Timah Tbk di kepulauan Bangka-Belitung.

Ke-21 tersangka itu, terdiri 14 pihak swasta dari 7 perusahaan (komisaris, direksi, manajerial), masing-masing tiga pejabat daerah dan direksi PT Timah, serta satu perorangan yang berstatus tersangka karena merintangi penyidikan jaksa.

Dilansir Kompas.com, Febrie kelahiran Jakarta, lahir 19 Februari 1968.

Jakarta hanya numpang lahir.

Doktor ilmu hukum Universitas Airlangga Surabaya (2018) ini, sejak SD hingga sarjana diselesaikan di Jambi.

Gelar doktor hukum diraih saat jabat Aspidsus Kejati Jawa Timur di Kota Surabaya.

Dia jaksa pidana khusus kasus korupsi mentereng; seperti kasus saham Jiwasraya dan BNI, kasus Asabri, Garuda Indonesia, korupsi fasilitas kredit di Bank BTN, dan BTS Kominfo.

Sebelum dilantik jadi Jampidus dia pernah menjabat direktur penyidikan pidana khusus, dan Kepala Jaksa Tinggi di tanah kelahirannya, Jakarta.

Meski lahir di Jakarta, tapi Febri besar di Jambi, pendidikan beliau dari SD sampai dengan strata satu diselesaikan di Jambi.

Febrie jaksa karier. Fia hanya lima bulan menjabat sebagai Kejati DKI Jakarta (29 Juli 2021 hingga 10 Januari 2022).

Dia memulai karier jaksa di Kejari Sungai Penuh, Kerinci, Jambi (1996).

Di sini pulah dia diamanahkan sebagai Kasi Intelijen. Febrie kemudian berpindah-pindah tugas.

Ia pernah menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Bandung, Aspidsus Kejati Jawa Timur, Wakajati Daerah Istimewa Yogyakarta, Wakajati DKI Jakarta, dan Kajati Nusa Tenggara Timur, dan Kajati DKI Jakarta.

Kontroversi dan integritas Febri mulai tersorot publik, sebab dia tengah memimpin penyelidikan kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk, di Bangka Belitung, menyeret 3 anggota keluarga pengusaha papan atas Indonesia, eks pemilik Sriwijaya Air.

Sebelum ‘insiden’ penguntitan mencuat (19/5/2024 lalu), Koordinator Koalisi Sipil Selamatkan Tambang (KSST), Ronald Loblobly, dalam diskusi publik (15/5/2024) lalu, meminta jaksa agung dan KPK menyidik dugaan keterlibatan Febrie dan Amir Yanto; Kepala Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejagungdalam lelang aset negara Pt Jiwasraya.

Hadir juga dalam diskusi itu tokoh pegiat antikorupsi, Boyamin Saiman (MAKI), Faisal Basri (Indef), Sugeng Teguh Santoso (IPW), dan Melky Nahar (Jatam).

Di forum itu, Ronald mengungkap kejanggalan, harga limit lelang tersebut ternyata telah mendapat persetujuan jampidsus.

“Sesuai ketentuan Pasal 47 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang tanggal 22 Desember 2020, harga limit barang lelang ditentukan oleh Penjual dalam hal ini Kepala Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejagung RI, yang berdasarkan ketentuan internal, harus mendapat persetujuan dari Jampidsus Kejagung RI,” ujarnya.

Sekadar diketahui Amir Yanto, dilantik Jaksa Agung sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset di Kejagung, pada 19 Februari 2024.

Atas kejanggalan itulah, Ronald bersama sejumlah lembaga pegiat anti korupsi seperti MAKI, ICW, LSAK dan LSM lainnya seperti IPW dan JATAM berencana melaporkan hal tersebut ke KPK.

Yang lebih janggal lagi, jelas Ronald, PT Indobara Utama Mandiri diduga didirikan Andrew Hidayat (eks narapidana kasus korupsi suap, pada 19 Desember 2022 atau 10 hari sebelum tahapan penjelasan lelang.

“Patut diduga (PT Indobara Utama Mandiri) memang dipersiapkan untuk dijadikan perusahaan pemenang lelang barang rampasan korupsi PT Asuransi Jiwasraya berupa satu paket saham PT Gunung Bara Utama,” katanya.

PT Indobara Utama Mandiri adalah peserta lelang tunggal yang mengajukan penawaran.

“PT Indobara Utama Mandiri menjadi perusahaan pemenang lelang tanggal 8 Juni 2023 yang diselenggarakan oleh Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejagung RI, dengan nilai penawaran sebesar Rp1,9 triliun sesuai harga limit lelang, dimana uang pembayarannya bersumber dari pinjaman PT Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Menteng dengan pagu kredit senilai Rp2,4 T,” katanya. (*)