PKS Ungkap Niat Luhut Minta Prabowo Tak Ajak Orang Toxic

 

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengungkapkan niat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan minta Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk tidak mengajak orang toxic atau beracun masuk ke dalam pemerintahan.

Menurut Mardani, kemungkinan Luhut berniat agar kecepatan pembangun di pemerintahan mendatang tidak terganggu akibat salah memilih orang untuk masuk ke dalam pemerintahan, dirinya pun berharap agar Prabowo Subianto berhati-hati dalam menyusun kabinet dengan mencari yang terbaik karena akan menunjukkan kualitas kepemimpinannya.

"Langkah pertama Pak @prabowo menyusun kabinet akan menunjukkan kualitas kepemimpinannya. Semoga berhati-hati mencari yang terbaik. Mungkin niat pak Luhut ingin agar kecepatan pembangunan tidak terganggu. Tapi bisa jadi infonya juga perlu diverifikasi," ungkapnya.

Meskipun demikian, penyusunan kabinet merupakan hak preogatif dari Prabowo sebagai kepala negara. "Apa pun masukannya, penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif presiden terpilih," imbuhnya, dikutip populis.id dari akun X pribadinya, Selasa (7/5).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memberi pesan kepada Prabowo Subianto untuk tidak membawa orang toxic atau beracun masuk ke dalam pemerintahan.

"Untuk presiden terpilih, saya bilang jangan bawa orang toxic ke ke pemerintahanmu, itu akan sangat merugikan kita," ucapnya dalam acara Jakarta Future Forum: Blue Horizons, Green Growth" di Jakarta, Jumat (3/5), dikutip dari CNN Indonesia.

Ia mengaku sudah mendapat pelajaran selama menjadi bagian dari kabinet pemerintahan Presiden Jokowi, dirinya menjelaskan masalah pemerintah adalah regulasi yang betentangan dengan kepentingan nasional, dan sekarang banyak yang harus dibenahi.

Luhut mengatakan solusi untuk permasalahan tersebut adalah digitalisasi, karena akan meningkatkan efisiensi dan transparansi aturan, sehingga dirinya mendorong digitalisasi sistem pemerintahan Indonesia yang terintegrasi.

"Saya bilang ke Presiden, 'Pak, kalau Bapak tidak berani mengganti orang-orang yang tidak setuju dengan ini (digitalisasi sistem pemerintah yang terintegrasi), kita tidak akan maju. Jadi, kita harus mengganti orang-orang yang tidak setuju dengan ide ini," katanya.

Sumber Berita / Artikel Asli : populis