Kaledonia Baru Rusuh: Australia dan Selandia Baru Evakuasi Warganya Pakai Pesawat Hercules

Australia dan Selandia Baru mengevakuasi warganya yang terdampar di Kaledonia Baru dengan pesawat militer, Selasa (21/5/2024). Australia mengirim pesawat Hercules C-130 milik Angkatan Udara Australia yang mampu membawa 124 penumpang.

Baik Australia maupun Selandia Baru sudah mendapatkan izin masuk dari otoritas Perancis untuk melakukan dua penerbangan. Izin ini diperlukan karena Komisi Tinggi Perancis di Kaledonia Baru menutup Bandara Internasional Noumea untuk penerbangan komersial. Menurut rencana, baru akan dibuka kembali Kamis.

Di saat Australia dan Selandia Baru mengevakuasi warganya, Presiden Perancis Emmanuel Macron akan melawat ke Kaledonia Baru. Macron dijadwalkan berangkat dari Paris, Selasa malam. Perjalanan Macron ini menandakan Perancis percaya diri situasi keamanan sudah aman terkendali.

”Presiden akan berangkat secepatnya malam ini. Situasi sudah mulai tenang,” kata Juru Bicara Kepresidenan Prisca Thevenot di Paris.

Ada sekitar 3.200 orang yang terdampar tak bisa keluar atau masuk ke Kaledonia Baru gara-gara kerusuhan. Sedikitnya terdapat 300 warga Australia di Kaledonia Baru. Sementara Selandia Baru mengevakuasi 50 warganya.

”Kami akan terus berupaya mengirimkan pesawat lagi,” tulis Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong di platform media sosial X.

Menlu Selandia Baru Winston Peters juga mengatakan, warga Selandia Baru di Kaledonia Baru menghadapi hari-hari penuh tantangan. Oleh karena itu, pemerintah memprioritaskan pemulangan seluruh warganya.

”Dalam beberapa hari ke depan, kami akan upayakan ada penerbangan berikutnya. Kami sedang bekerja sama dengan Perancis dan Australia,” ujar Peters.

”Kami hanya ingin pulang. Yang terlihat di mana-mana hanya kepulan asap dari gedung-gedung. Kami beli roti sampai mengantre panjang dan polisi berjaga di mana-mana,” kata Benen Huntley, warga Australia yang sedang berbulan madu bersama istrinya, Emily.

Di hotel tempat mereka tinggal, puluhan warga Australia menunggu dijemput pulang.

Kerusuhan

Sedikitnya enam orang tewas dan ratusan orang terluka sejak kekerasan di Kaledonia Baru meletus, pekan lalu. Tiga dari enam orang yang tewas dalam kerusuhan adalah anak muda warga Kanak yang ditembak warga sipil bersenjata.

Komisi Tinggi Perancis menyatakan, telah terjadi konfrontasi antara pengunjuk rasa Kanak dan kelompok bela diri bersenjata atau milisi sipil setempat.

Kerusuhan ini terjadi menyusul reformasi pemilu yang kontroversial yang disahkan di Paris, Perancis. Sekitar 270 tersangka perusuh sudah ditangkap dan jam malam diberlakukan pada pukul 18.00-06.00. Jam malam ini berlaku di seluruh wilayah.

Pemerintah Perancis sudah mengirimkan sekitar 1.000 tentara untuk meredam kerusuhan dan memulihkan kendali. Bentrokan senjata, penjarahan, pembakaran, dan tindak kekerasan lainnya mengubah sebagian wilayah Noumea menjadi zona terlarang.
Perancis sedang mempertimbangkan untuk memperpanjang keadaan darurat selama 12 hari dengan pemberlakuan jam malam. Selain itu, penggunaan platform media sosial Tiktok juga dilarang. Begitu pula dengan penjualan alkohol, kumpul-kumpul banyak orang, dan membawa senjata.

Kaledonia Baru yang berpenduduk sekitar 270.000 jiwa ini merupakan tujuan wisata populer. Kini, kondisinya seperti medan peperangan. Asap hitam mengepul di mana-mana, mobil-mobil terbakar berserakan di jalan, tempat usaha dan toko dijarah, dan bangunan berubah menjadi reruntuhan berasap.

Selama puluhan tahun terjadi ketegangan antara penduduk asli Kanak yang ingin merdeka dan sebagian masyarakat yang ingin tetap menjadi bagian dari Perancis.

Amendemen Konstitusi Perancis

Kerusuhan terjadi pada 13 Mei lalu ketika badan legislatif Perancis membahas amendemen Konstitusi Perancis untuk mengubah daftar pemilih Kaledonia Baru. Majelis Nasional di Paris menyetujui rancangan undang-undang yang, antara lain, akan memungkinkan penduduk yang telah tinggal di Kaledonia Baru selama 10 tahun untuk memberikan suara dalam pemilihan provinsi.

Para penentang RUU ini khawatir tindakan tersebut akan menguntungkan politisi pro-Perancis di Kaledonia Baru. Ini akan semakin meminggirkan suku Kanak yang pernah menderita akibat kebijakan segregasi yang ketat dan diskriminasi yang meluas.

Partai-partai politik pro-kemerdekaan mendesak agar Pemerintah Perancis menarik reformasi pemilu sebelum mereka memulai kembali perundingan. Namun, Perancis baru mau berdialog jika kondisi keamanan sudah pulih.

Menurut Viro Xulue, bagian dari kelompok masyarakat yang memberi bantuan sosial kepada warga Kanak, Pemerintah Perancis tidak tahu cara mengendalikan situasi di Kaledonia Baru.

Ribuan tentaranya pun tak berhasil memulihkan keamanan di Kaledonia Baru yang kini suasananya sama seperti saat terjadi perang saudara pada 1980-an. ”Kami benar-benar takut dengan polisi, tentara, dan kelompok teroris milisi anti-Kanak,” ujar Xulue.

Kaledonia Baru telah menjadi wilayah Perancis sejak pertengahan tahun 1800-an. Sekitar dua abad kemudian, politik di negara itu masih didominasi perdebatan tentang apakah Kaledonia Baru harus menjadi bagian dari Perancis, otonom, atau independen. Pendapat mengenai isu berbeda-beda tergantung etnisnya.

Penduduk asli Kanak berjumlah 40 persen dari populasi. Hidup mereka cenderung lebih miskin. Kanak menolak amandemen karena khawatir suara masyarakat adat akan melemah.

Pemerintahan di empat wilayah luar negeri Perancis lainnya, yakni La Reunion di Samudra Hindia, Guadalupe, Martinique di Karibia, dan Guyana Perancis di Amerika Selatan, juga menyerukan agar reformasi pemungutan suara dibatalkan.