Franz Magnis Suseno, guru besar filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara, menyampaikan tiga hal yang tidak boleh hilang di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming mendatang.
Ia mengatakan, meski Pemilu 2024 merupakan pemilu terburuk sepanjang sejarah Indonesia, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan hasilnya. Sehingga senang tidak senang masyarakat Indonesia harus menerimanya. Kendati demikian, ia mengingatkan tiga hal yang harus tetap diperjuangkan.
“Hal pertama yang harus diperjuangkan adalah kebebasan demokratis, kebebasan untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berorganisasi tidak dibatasi,” kata Franz Magnis saat diskusi terbuka di STF Driyarkara, Jakarta Pusat, Senin, 20 Mei 2024.
Ia mengatakan hal ini penting karena dalam beberapa tahun terakhir terjadi pembatasan kebebasan berpendapat. Misanya, ada orang yang menyampaikan kritik lalu dibawa ke polisi dengan tuduhan menghina. Pria yang disapa Romo Magnis ini mengutip pendapat Karl Marx, yang mengatakan bahwa orang kecil yang tidak bisa bersuara dan memperjuangkan kepentingannya maka dia akan kelaparan.
Hal kedua adalah bersikap kritis terhadap oligarki dan korupsi. Menurut Franz, Indonesia sempat memiliki kisah sukses dalam pemberantasan korupsi melalui Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun, pada pemerintahan lalu kewenangan KPK dikebiri.
“Hal ketiga yang tidak kalah penting untuk diperjuangkan adalah keadilan sosial. Jangan sampai masyarakat Indonesia mencari ideologi selain Pancasila karena masih miskin,” ujar dia.
Dia menyebut saat ini 50 persen warga Indonesia belum sejahtera dan 9 persen dari mereka masih miskin. Ia mengatakan, kalau rakyat Indonesia punya anggapan Indonesia hanya milik mereka yang kaya, tentu bukan tidak mungkin mereka akan mencari ideologi baru.
Franz berharap Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bisa menjaga masa depan demokrasi Indonesia dengan sebaik-baiknya.
Ketua Umum Perkumpulan Jaga Pemilu, Natalia Soebagjo, mengatakan Pemilu 2024 memang masih terkontaminasi oleh praktik pelanggaran dan kecurangan pemilu. Menurut dia, ada normalisasi pelanggaran dan kecurangan, di mana malpraktek pemilu dianggap sebagai hal yang biasa dan terjadi pembiaran dalam penegakan hukum. Ia mengatakan hal ini membuat legitimasi pemenang pemilu dan pemerintahan yang terbentuk akan mengambang.
“Pemilu 2024 lalu juga melahirkan artifisial demokrasi, di mana praktek demokrasi prosedural berupa penyelenggaraan pemilu diatur sedemikian melalui skenario pemenangan yang memanipulasi mekanisme prosedural dan peraturan kepemiluan,” kata Natalia dalam diskusi yang sama.
