Deretan Jenderal Bintang 4 Polri Sejak 1965, Badrodin Haiti Kapolri 2016, Budi Gunawan Kepala BIN

Deretan jenderal polisi bintang empat mulai tahun 1965 sampai 2024.

Sosok jenderal purnawirawan bintang empat jadi sorotan setelah Densus 88 ketahuan mengintai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah.

Sosok jenderal purn bintang empat disebut inisial B.

Dalam daftar jenderal bintang empat, ada beberapa orang memiliki nama awalan B.

Jenderal Purn Inisial B diduga dalang pengintaian anggota Densus 88 terhadap Febrie Adriansyah.

Meski sudah pensiun sebagai anggota Polri, namun Jenderal B masih punya pengaruh besar.

Jenderal B tak senang saat kasus korupsi timah di Bangka, dibongkar Kejaksaan Agung.

Dalam kasus korupsi timah tersebut, sebanyak 16 orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

tersangka dinilai telah bersama-sama korupsi timah dan merugikan negara hingga Rp 271 triliun.

Kini beredar kabar bahwa di balik 16 tersangka, ada seorang jenderal purnawirawan turut terlibat melindungi tambang ilegal di Bangka.

Bahkan jenderal purn ini menyuruh anggota Densus 88 untuk membuntuti Jampidsus, Febrie Adriansyah.

Sosok Purnawirawan bintang empat pertama kali berinisial B diungkap oleh Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus.

Namun, Iskandar tak menjelaskan dengan detail siapa sosok tersebut.

Dia hanya mengatakan, bintang 4 itu pensiunan aparat berseragam.

Di dalam institusi kemiliteran dan kepolisian, bintang 4 merujuk pada pangkat Jenderal.

Ia diduga menjadi beking praktik hitam tambang timah itu.

"(Korupsi) ini pasti di-back up, pasti ada bekingnya, dia tentu orang yang mempunyai pengaruh, mempunyai kewenangan, punya kekuasaan termasuk pertahanan dan lain-lain."

"Mereka itu berseragam, mempunyai pangkat dipundak, nggak tanggung-tanggung bintangnya bisa sampai empat, tiga atau dua."

"(Dari 2015 mengendus ini) instansinya pasti ada dari oknum polri, oknum angkatan laut, oknum beacukai, mereka berkolaborasi untuk menyusksekan maling ini," ungkap Iskandar dikutip dari siniar YouTube Uya Kuta Tv, 16 April 2024.

Iskandar menyebutkan ada oknum bintang 4, seorang oknum pensiunan dan berseragam sebagai sosok di balik praktik hitam pertambangan timah tersebut.

"Selain Harvey Moeis, ada lagi yang di atas, kalau Herlina Liem itu hanya keset kaki, di atas keset kaki yaitu sepatunya ya si Harvey Moeis, lalu kaos kakinya sudah pasti RBT."

"Di atasnya, di kaki itu ada oknum itu yang punya bintang empat di pundak, (dia) mantan pensiunan."

"Iya (dia) seragam, ia pernah berbintang inisial B," kata Iskandar.

Modus B yakni mengakomodir praktik hitam tambang timah melalui mantan anak buahnya.

Bahkan B ini mengorganisir sampai terjadinya pembelian smelter.

Terkait hal itu, Iskandar meminta publik sabar sembari menunggu proses penyelidikan berlangsung.

"Soal nama biarlah menunggu proses penyelidikan, biarkan penyidik yang mengumumkan."

"Oknum angkatan laut pasti terlibat, di sana kan pulau-pulau, nggak mungkin angkatan laut tidak mengendus itu," jelas Iskandar.

Seperti diketahui, pada Selasa malam ada beberapa mobil Polisi Militer (PM) yang terparkir di depan gedung untuk bersiaga.

Mereka yang melakukan penjagaan adalah aparat berompi hitam.

Terkait hal itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, mengatakan bahwa hal itu biasa dilakukan terlebih ketika Kejaksaan Agung sedang menangani perkara besar.

Hal ini dilakukan sebagai bentuk pengamanan dalam rangka menuntaskan suatu perkara.

Saat ini, kata Ketut, Kejaksaan Agung memang sedang menangani beberapa perkara korupsi dengan kerugian negara fantastis dan diduga melibatkan tokoh-tokoh besar.

Di antara perkara tersebut yakni korupsi timah, impor gula, emas, dan lain sebagainya.

"Kalau peningkatan keamanan biasa-biasa saja itu kan. Kita lagi menangani perkara gede. Eskalasi pengamanan harus kita tingkatkan," kata Ketut, Jumat (24/5/2024).

Terkait perkara besar mana yang dimaksud, Ketut pun enggan berkomentar banyak.

Ia pun membantah adanya keterkaitan peningkatan pengamanan dengan kejadian yang diduga menimpa Jampidsus Febrie Adriansyah.

Sebagaimana pemberitaan yang beredar, Jampidsus Febrie disebut-sebut sempat diikuti oleh sejumlah orang yang diduga merupakan Anggota Densus 88 Polri.

Peristiwa terjadi saat makan malam di salah satu restoran kawasan Cipete, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.

"Saya saja enggak ngerti itu. Jampidsus enggak apa-apa kok. Biasa aja. Semua berjalan seperti biasa."

"Pengamanan itu hal yang biasa kalau eskalasi penanganan perkaranya banyak," ujar Ketut.

Diketahui, beberapa petugas pengamanan dalam Kejaksaan Agung yang berjaga di gerbang belakang (Jalan Bulungan) sudah memakai rompi hitam.

Bahkan, tambahan personel dari berbagai kesatuan militer juga disiagakan.

Tampak beberapa di antara personel tambahan mengenakan pakaian dinas harian Marinir Angkatan Laut.

Kemudian sekira pukul 22.40 WIB, empat mobil hitam diduga Brimob melintas di depan gerbang Kejaksaan Agung Jalan Bulungan.

Kejadian ini ternyata juga dilakukan pada malam sebelumnya, Senin (20/5/2024).

Saat itu rombongan mobil pengurai massa (Raisa) Brimob lengkap dengan motor trailnya melintas di depan Kejaksaaan Agung sekira pukul 23.00 WIB.

Peristiwa itu sempat diabadikan dalam sebuah video yang memperlihatkan rombongan tersebut sempat berhenti di depan gerbang Kejaksaan Agung.

Namun pada malam itu, pengamanan masih belum dipertebal seperti Selasa malam.

Total diduga ada enam mobil Brimob yang berada di area tersebut.

Bahkan satuan pengamanan dari Polsek Kebayoran Baru juga ikut dikerahkan.

Puluhan anggota tak berseragam juga tampak menyebar di sekitar di sekitar Jalan Bulungan pada malam itu.

Selain itu, terlihat pula sebuah drone yang diduga merupakan alat penembak.

Terkait hal itu, Ketut enggan mengonfirmasinya.

Pihak kepolisian, di antaranya Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi, Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Erdi A Chaniago hingga Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko juga belum memberikan jawaban apapun soal adanya drone tersebut.

Siapa Jenderal Purn Inisial B

Sebuah fakta baru kembali terungkap dalam kasus korupsi yang menjerat Harvey Moeis suami Sandra Dewi.

Seorang Jenderal Bintang 4 berinisial B ikut terlibat kasus timah Rp271 tahun.

Diketahui, sosok Jenderal B ini merupakan bekingan dari Harvey Moeis dan dicurigai telah mengorganisir proyek tambang timah ilegal tersebut.

"Ada oknum yang berkuasa, yang sampai punya bintang 4 di pundak, mantan pensiunan, inisial B, itu aja dulu," ujar Iskandar.

"Ini orang yang kita duga mengorganisir sampai terjadi pembelian smelter, smelter ini kan dibeli dari orang-orang yang bener-bener kaya, tetapi pembelinya tidak benar-benar kaya, kan unik," bebernya.

Iskandar juga menegaskan bahwa ucapannya benar bahwa terdapat oknum Jenderal Bintang 4 yang terlibat kasus korupsi timah Rp271 triliun.

"Iya (berseragam), karena dalam warna-warni kejahatan mereka tidak akan berhitung kalau tidak kepada aparat, habis itu biasanya mereka berhitung kepada kelompok-kelompok kuat atau solid terorganisir," ujarnya.

Daftar jenderal bintang empat, satu orang batal jadi kapolri

Jenderal Polisi adalah tingkat keempat atau tertinggi bagi perwira tinggi di Kepolisian Republik Indonesia.

Dikutip wikipedia, pangkat ini setara dengan Jenderal pada militer.

Tanda kepangkatan yang dipakai adalah empat bintang.

Jenderal Polisi disandang oleh Kapolri atau Tri Brata 1 (TB 1).

Berikut daftar Kapolri dengan pangkat Jenderal polisi empat bintang di pundak sejak tahun 1963.

1. Jenderal Polisi Soetjipto Danoekoesoemo 30 Desember 1963 - 8 Mei 1965

2. Jenderal Polisi Soetjipto Joedodihardjo 9 Mei 1965 - 15 Mei 1968

3. Jenderal Polisi Hoegeng Imam Santoso 15 Mei 1968 - 2 Oktober 1971

4. Jenderal Polisi Mohamad Hasan 3 Oktober 1971 - 24 Juni 1974

5. Jenderal Polisi Widodo Budidarmo 26 Juni 1974 - 25 September 1978

6. Jenderal Polisi Awaluddin Djamin 26 September 1978 - 3 Desember 1982

7. Jenderal Polisi Anton Soedjarwo 4 Desember 1982 - 6 Juni 1986

8. Jenderal Polisi Mochammad Sanoesi 7 Juni 1986 - 19 Februari 1991

9. Jenderal Polisi Kunarto 20 Februari 1991 - 05 April 1993

10. Jenderal Polisi Banurusman Astrosemitro 6 April 1993 - 14 Maret 1996

11. Jenderal Polisi Dibyo Widodo 15 Maret 1996 - 28 Juni 1998

12. Jenderal Polisi Roesmanhadi 29 Juni 1998 - 3 Januari 2000

13. Jenderal Polisi Roesdihardjo 4 Januari 2000 - 22 September 2000

14. Jenderal Polisi Surojo Bimantoro 23 September 2000 - 21 Juli 2001

15. Jenderal Polisi Da'i Bachtiar 29 November 2001 - 7 Juli 2005

16. Jenderal Polisi Sutanto 8 Juli 2005 - 30 September 2008

17. Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri 1 Oktober 2008 - 22 Oktober 2010

18. Jenderal Polisi Timur Pradopo 22 Oktober 2010 - 25 Oktober 2013

19. Jenderal Polisi Sutarman 25 Oktober 2013 - 16 Januari 2015

20. Jenderal Polisi Badrodin Haiti 17 April 2015 - 14 Juli 2016

21. Jenderal Polisi Tito Karnavian 14 Juli 2016 - 23 Oktober 2019

22. Jenderal Polisi Idham Aziz 1 November 2019 - 27 Januari 2021

23. Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo 27 Januari 2021 - Sekarang

Jenderal Budi Gunawan batal jadi Kapolri

Ada satu jenderal yang tidak sempat dilantik jadi Kapolri, yang memiliki empat bintang.

Dia adalah Jenderal Pol Purn Prof Budi Gunawan.

Kini Budi Gunawan adalah Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) sejak tahun 2016.

Dia sebenarnya sempat dicalonkan menjadi Kapolri oleh Presiden Jokowi tahun 2015.

Namun Budi Gunawan urung dilantik hingga terjadi perseteruan antara KPK dengan Kepolisian.

Hal ini terjadi lantaran, saat pengumuman pencalonan Jenderal Budi Gunawan, KPK juga mengumumkan bahwa BG tersangka kasus gratifikasi.

Pihak kepolisian pun tak tinggal diam dengan menyatakan tersangka juga kepada pimpinan KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto.

Sempat menjadi polemik tajam, Jokowi akhirnya menarik pencalonan Jenderal Pol Budi Gunawan dan mengajukan calon baru Jenderal Pol Badrodin Haiti.

Barulah setelah Badrodin Haiti menjadi Kapolri, Jenderal Pol Budi Gunawan diajukan menjadi Wakapolri dan kemudian dipercayakan memimpin BIN hingga saat ini.

Di era kepemimpinan Budi Gunawan, BIN mengalami modernisasi dan transformasi yang signifikan.

BG membentuk divisi baru untuk mengatasi ancaman yang muncul, seperti Deputi Bidang Intelijen Siber dan Deputi Bidang Intelijen Pengamanan Aparatur.

Dalam catatan redaksi, Budi Gunawan adalah sosok terlama yang menjabat Kepala BIN sejak Reformasi.

BG sudah di posisi itu sejak 9 September 2016.

Dia hampir delapan tahun menduduki kepala lembaga telik sandi tersebut.

Kenapa Jokowi tak kunjung menggantikan Budi Gunawan?

Secara hipotetikal, dapat disimpulkan bahwa pengaruh dan jejaring BG sudah begitu kuat di BIN.

Dan mungkin karena itu, Jokowi tidak langsung melakukan pergantian Kepala BIN. Jokowi memilih untuk mengganti jabatan-jabatan penting di bawah BG terlebih dahulu, seperti jabatan Wakil Kepala BIN.

Sebelum Pilpres, santer Budi Gunawan akan diganti.

Penggantian posisi BG disebut menjadi krusial karena badan intelijen memiliki potensi besar untuk menjadi alat cipta kondisi politik.

Pasalnya, dengan fungsinya untuk mengumpulkan informasi dan melakukan pengawasan, badan intelijen dapat digunakan untuk mengawasi lawan politik, kandidat, dan pemilih.

Sosok Budi Gunawan

Sosok Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan sempat ramai diperbincangkan.

Ini imbas pernyataannya yang dianggap memberikan sinyal dukungan buat Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto yang hendak mencalonkan diri sebagai presiden pada Pemilu 2024.

Pernyataan Budi itu menuai kritik lantaran dinilai keluar dari wewenangnya sebagai pimpinan lembaga intelijen negara.

Sedianya, Budi bukan sosok baru di birokrasi.

Sebelum menjabat sebagai Kepala BIN, kariernya moncer di kepolisian.

Berikut profil Budi Gunawan.

Budi Gunawan menempuh sejumlah pendidikan kepolisian.

Tercatat, dia menuntaskan pendidikan di Akademi Kepolisian (Akpol) pada 1983 dan menjadi salah satu lulusan terbaik.

Budi lantas melanjutkan studi di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) dan lulus tahun 1986.

Lagi-lagi, gelar lulusan terbaik berhasil dia raih. Tahun 1998, pria kelahiran Surakarta, 11 Desember 1959 itu mengikuti pendidikan pengembangan di Sekolah Staf dan Pimpinan Polri.

Budi lantas melanjutkan studinya ke Sekolah Staf dan Perwira Tinggi Polri (Sespati).

Pada 2005, Budi mengikuti pendidikan di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) dan menjadi lulusan terbaik.

Tak hanya bidang kepolisian, Budi juga menimba ilmu di perguruan tinggi.

Dia meraih gelar master dari Universitas Satya Gama, juga gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Trisakti pada 2018.

Karier

Dikutip dari Kompas.id, karier Budi Gunawan di kepolisian berawal ketika dia lulus dari Akpol tahun 1983 dan ditempatkan di PTIK Jakarta.

Setelahnya, Budi beberapa kali dipindahtugaskan ke sejumlah wilayah dengan jabatan yang berbeda, mulai dari Polda Lampung, Palembang, hingga Bogor.

Tahun 1999, Budi yang sudah berpangkat Komisaris Besar (Kombes) dipercaya sebagai ajudan Megawati Soekarnoputri yang saat itu menjabat Wakil Presiden.

Sampai Mega naik tahta ke kursi RI-1 selama 2000-2004, Budi masih setia menjadi ajudan.

Sejak saat itu, karier Budi kian cemerlang.

Dia menjadi jenderal termuda Polri ketika tahun 2004 dipromosikan naik pangkat dari Kombes menjadi Brigadir Jenderal (Brigjen) dengan jabatan sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier (Karo Binkar) Mabes Polri.

Tahun 2006-2008, Budi dipercaya menjabat sebagai Kaselapa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri.

Setelahnya, dia sempat menjabat sebagai Kapolda Jambi selama setahun.

Tak lama, Budi naik pangkat menjadi bintang dua atau Inspektur Jenderal (Irjen).

Dia juga dipromosikan sebagai Kepala Divisi Pembinaan Hukum (Kadiv Bikum) Polri, berlanjut sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri, hingga Kapolda Bali.

Terus meroket, Budi naik pangkat menjadi bintang tiga atau Komisaris Jenderal (Komjen) dan dipromosikan sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Kalemdikpol), lembaga yang membawahi Akpol, Sekolah Staf dan Pimpinan Polri (Sespim), PTIK, dan lainnya.

Januari 2015, Jokowi mengusulkan nama Budi Gunawan sebagai calon Kapolri tunggal ke DPR.

Saat itu, DPR menyatakan Budi lolos uji kelayakan dan kepatutan.

Namun, beberapa hari setelahnya, Budi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena kasus dugaan transaksi mencurigakan.

Menyikapi penetapan tersangka tersebut, Presiden Jokowi menunda pelantikan Budi dan menujuk Badrodin Haiti sebagai pelaksana tugas (Plt) Kapolri.

Bersamaan dengan itu, Budi mengajukan gugatan praperadilan atas kasus yang menjeratnya.

Pertengahan Februari 2015 dia dinyatakan menang gugatan praperadilan sehingga lolos dari hukum.

Namun demikian, Jokowi pada akhirnya mengirimkan surat pergantian Kapolri baru atas nama Badrodin Haiti. Sementara, Budi Gunawan ditunjuk menjadi Wakapolri.

Jabatan Wakapolri diemban Budi hingga tahun 2016 lantaran dia ditunjuk Presiden sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), tepatnya 9 September 2016.

Saat itu, Budi sekaligus meraih kenaikan pangkat menjadi bintang empat alias Jenderal Polisi. Sedianya, Januari 2018 Budi pensiun dari Polri karena usianya sudah 58 tahun.

Namun, jabatan sebagai Kepala BIN tetap dia emban hingga kini.

Endorse Prabowo Baru-baru ini, sosok Budi Gunawan mendapat sorotan lantaran dianggap memberi endorse atau dukungan politik ke Prabowo Subianto, kandidat capres Partai Gerindra.

Ini bermula dari ucapan Budi di acara peresmian Papua Youth Creative Hub di Jayapura, Papua, Selasa (21/3/2023).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat seperti Presiden Jokowi hingga Menhan Prabowo. Dalam sambutannya, Budi menyapa para pejabat yang hadir, tak terkecuali Prabowo.

Dia menyinggung kebersamaan Ketua Umum Partai Gerindra itu dengan kepala negara akhir-akhir ini.

Yang saya hormati para menteri Kabinet Indonesia Maju, Bapak Menteri Pertahanan, Bapak Prabowo Subianto. Kita semua mengamati akhir-akhir ini Bapak Prabowo sering berpergian bersama Bapak Presiden Jokowi," kata Budi.

"Beberapa kali Pak Prabowo juga menyatakan bahwa Pak Jokowi adalah gurunya, guru Beliau," tuturnya.

Budi juga menyinggung kerapnya Prabowo mendampingi Presiden Jokowi turun ke lapangan saat kunjungan kerja.

Saat itulah, dia menyebut bahwa sebagian aura Jokowi telah berpindah ke Prabowo.

"Pada akhirnya hari ini kita menjumpai beliau berdua di sini. Seluruhnya mulai melihat ada aura, aura Pak Jokowi sebagian sudah pindah ke Pak Prabowo," katanya.